JAKARTA,MajuNews – Guna mendorong penyelesaian sejumlah persoalan tata ruang dan pertanahan di daerah, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menggelar audiensi ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (ATR/BPN RI) di Jakarta, Selasa (10/2/2026) siang.
Rombongan dipimpin oleh Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin SM MM, diikuti Kepala Kantor Pertanahan Meranti, Dat Janwarta Ginting, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Irmansyah, Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan & Pembangunan, Randolph W. Hutauruk, serta Kepala Bappedalitbang, Dr. Abu Hanifah.
Dalam penyampaiannya, Wabup Muzamil menyoroti persoalan kota Selatpanjang sebagai ibukota Kabupaten yang belum berstatus Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Fakta ini menempatkan Selatpanjang sebagai satu-satunya ibu kota kabupaten di Indonesia ini belum menyandang status strategis tersebut.
“Yang paling menonjol adalah Kota Selatpanjang sebagai ibukota Meranti itu jadi satu-satunya di Riau yang tidak berstatus PKW, dan itu penetapannya disini, (Kementerian ATR/BPN, red),” kata Wabup Muzamil.
Ia menambahkan, status belum PKW menjadi akar dari berbagai keterbatasan yang perlahan dapat menghambat laju pembangunan daerah.
Dampak paling nyata terasa pada pembangunan infrastruktur. Wilayah yang tidak ditetapkan sebagai PKW cenderung berada di urutan belakang dalam skala prioritas. (Adv)
Koordinasi ke Wamen ATR/BPN, Wakil Bupati Muzamil Sampaikan Persoalan PKW dan PIPPIB di Meranti
