MERANTI,MajuNews – DPRD Kepulauan Meranti mengapresiasi langkah Bupati dalam memperjuangkan anggaran daerah yang berasal dari bantuan keuangan (bankeu) Provinsi Riau.
Hal itu disampaikan langsung oleh anggota Komisi II DPRD Kepulauan Meranti, Dr. H. Hafizan Abbas.
Dikatakan, terlepas dari kontroversi dengan segala tindakan yang dilakukan, ternyata langkah H Muhammad Adil dalam meraih dana tersebut tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan bupati sebelumnya, Irwan Nasir. Bahkan di Zaman Irwan, Pemkab Kepulauan Meranti pernah berhasil meraih Bankeu ratusan miliar.
“Langkah H Adil memperjuangkan dana pembagian dari transfer daerah provinsi saya apresiasi. Kapasitas saya sebagai anggota DPRD, hari ini saya ingin menyampaikan langkah yang dilakukan kepala daerah Kepulauan Meranti, Irwan Nasir sampai hari ini Adil. Namun Adil yang baru memimpin selama 2 tahun, porsi bankeu keduanya seperti nya sama saja,” kata Hafizan saat berbincang dengan sejumlah wartawan di kedai kopi, Sabtu (12/11/2022) di Selatpanjang.
Dikatakan Hafizan, apresiasi itu diberikan semata-mata demi kepentingan pemerintah dan masyarakat Kepulauan Meranti. Namun jika bicara peningkatan, belum ada perubahan yang signifikan.
“Kalau hitungan dia berhasil selama 2 tahun ini belum ada, sebab yang bakal dinaikkan ini baru pada tahun 2023. Apakah ini karena perjuangan Adil atau bukan perjuangan Adil, atau kepentingan politik syamsuar 2024, dua duanya punya peranan dan punya pengaruh terhadap kenaikan bankeu kabupaten Kepulauan Meranti,” ujar Hafizan.
Disampaikan Hafizan, tidak hadirnya Bupati dalam setiap agenda yang digelar Pemprov Riau merupakan bentuk strategi Adil agar Gubernur Riau memperhatikan Kepulauan Meranti secara utuh.
“Saya nak nyampai kan sebagai DPRD, tentang riuh rendah dan hiruk-pikuk persoalan Adil tak hadir rakor kemarin.
Saya apresiasi langkah Adil tersebut. Kami di DPRD diskusi juga terkait hal itu, kami tau juga di bakal tidak datang, kami pertanyakan juga, dia cuma menyampaikan tak datang karena sibuk, yang kedua dalam bentuk strategi stressing mungkin agar Gubri memperhatikan Meranti secara utuh. Itu yang dilakukan, apakah alasan itu kongkrit, wallahu alam,” ujar Hafizan.
Selanjutnya kata Hafizan, ia melihat kalau langkah yang dilakukan Bupati Adil ini motifnya adalah politik maka etikanya kurang menarik, tapi kalau langkah motifnya adalah sebagai kepala daerah memperjuangkan dengan gaya kepemimpinan dan tidak terindikasi ada yang dilanggar masih dianggap wajar.
Menurut Hafizan pula, ketidakhadiran tersebut dapat pula diartikan bentuk protes Bupati terhadap Gubernur Riau.
“Saya menjawab bukan dalam kapasitas layak tidak layak, tapi saya memantau bahwa langkah Adil dengan alasan Meranti tidak cukup porsi dan keadilan yang dilakukan syamsuar, makanya dia tidak banyak ikut berpartisipasi dalam kegiatan Pemprov. Saya melihat langkah Adil jika motifnya politik, itu etikanya kurang menarik tapi jika langkahnya sebagai kepala daerah memperjuangkan dengan segala upaya dengan gaya dan style nya dia tidak terindikasi ada yang dia langgar masih sah-sah saja,” ucap Hafizan.
Ditambahkan Hafizan, jika berbicara etika seperti yang digembar-gemborkan banyak orang, maka yang harus dipertanyakan terlebih dahulu adalah etika penganggaran yang dilakukan gubernur Riau terhadap Kepulauan Meranti.
“Jika etika yang dikedepankan, pertanyaan yang sama juga kita sampaikan ke syamsuar, apakah pemprov Riau sedang beretika dalam penganggaran untuk Meranti. Itu yang harus dijawab, karena apa yang didapatkan Meranti hari ini tidak sempadan dengan kondisinya, porsinya menurut saya Meranti harus dinomor satukan, alasannya Meranti itu sangat miskin bahkan ekstrim yang tingkat kemiskinannya banyak dari persentase kabupaten kota lainnya di Riau,” ungkap Hafizan.
Adapun cara ekstrim yang dilakukan Muhammad Adil, kata Hafizan itu juga perlu dilakukan, asal tidak melanggar aturan.
“Azas keadilan yang dilakukan syamsuar Itu masuk tak kira-kira. Saya apresiasi perjuangan Bupati merebut Bankeu, tapi bentuk dan cara dia dengan tidak hadir itu style nya dia dan sah-sah saja. Jika tidak melanggar aturan kepentingan masyarakat, langkah ekstrim itu perlu dilakukan, kita ini harusnya diprioritaskan, logika penganggarannya harus ada azas berkeadilan. Sebenarnya Gubri tinggal membuat surat pernyataan sebagai kepala daerah mengatakan Meranti kondisinya tertinggal dan termiskin terisolir dan itu cukup menjadi rujukan dalam menetapkan keputusan pembagian bagi hasil dan lainnya terhadap Meranti,” tuturnya lagi.
Politisi PKB itu juga mempertanyakan kebijakan Gubernur Riau dalam menentukan porsi anggaran untuk Kepulauan Meranti. Jika kebijakan itu terindikasi bermuatan politis, maka hal itu sangat tidak pantas dilakukan.
“Pertanyaan saya, apakah filosofi penganggaran seperti itu dipakai gubri terindikasi menggunakan kebijakannya itu untuk menuju 2024. Strategi politik berbagai macam bentuk, itu Syamsuar yang tau, kita memandang dari segi alokasi dananya, kalau dari segi jumlah penduduk, Meranti terkecil itu bisa saja terindikasi. Saya tidak menjustifikasi, kalau itu yang dibuat glGubri dalam menentukan langkah terhadap Bankeu untuk Meranti saya pikir dan harus saya katakan itu tidak pantas sebagai seorang gubernur,” pungkasnya.(Adv)
Editor : Redaksi
Anggota DPRD Meranti Hafizan Abbas Apresiasi Langkah Bupati Raih Bankeu
