Pendidikan Arsip - Maju News

Awas Jebakan Koperasi Merah Putih

Admin — Thu, 22 May 2025 07:36:04 +0000

Awas Jebakan Koperasi Merah Putih!!

MajuNews – Di tengah upaya pemerintah mempercepat pemerataan ekonomi desa, kebijakan Koperasi Merah Putih (KMP) yang mengalokasikan 20 persen dana desa sebagai agunan pinjaman bank senilai 400 triliun menuai harapan sekaligus kekhawatiran. Pertanyaan mendasarnya: apakah skema ini benar-benar menjadi solusi pemberdayaan desa, atau justru berpotensi menjadi “bom waktu” keuangan yang membebani masa depan masyarakat pedesaan?

Dengan anggaran hampir 2,5 kali lipat lebih besar dari program MBG yang bermasalah dan cacat dalam eksekusi, kebijakan KMP tidak hanya dihadapkan pada risiko gagal bayar, tetapi juga ancaman defisit anggaran desa dan ketergantungan pada utang sistemik. Bagaimana sejarah panjang koperasi di Indonesia—yang sarat dengan pasang-surut tata kelola—bisa menjadi cermin untuk menghindari kesalahan serupa? Esai ini akan mengupas kompleksitas kebijakan KMP, menganalisis dampak potensialnya, serta menawarkan jalan keluar agar dana desa tidak berubah menjadi beban yang justru mencekik masyarakat yang ingin dibangun.

Awas Jebakan

Koperasi di Indonesia memiliki akar sejarah sejak era kolonial Belanda, di mana konsep koperasi diperkenalkan untuk menanggulangi praktik rentenir. Setelah kemerdekaan, koperasi dijadikan pilar ekonomi oleh Soekarno melalui UU No. 79/1958 dan program Sentra Kesejahteraan Sosial Nelayan (SJSN). Pada masa Orde Baru, Soeharto mengembangkan KUD (Koperasi Unit Desa) sebagai alat distribusi pupuk dan pangan, meski sering dikritik karena intervensi politik. Pasca-Reformasi, UU No. 25/1992 dan UU No. 17/2012 memperkuat kerangka hukum koperasi, dengan fokus pada otonomi dan partisipasi anggota. Sayangnya, banyak koperasi masih bermasalah dalam tata kelola, seperti kasus defisit Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang merugikan anggota.

KMP dirancang sebagai koperasi sekunder yang mengkonsolidasikan dana dari desa. Mekanismenya meliputi, pertama, alokasi 20 persen dana desa. Setiap desa diwajibkan menyisihkan 20 persen dana desa sebagai modal awal koperasi. Kedua, agunan ke bank. Dana tersebut digunakan sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman bank dengan rasio 1:4 (contoh: 80 triliun dana desa menjadi agunan untuk pinjaman 400 triliun). Ketiga, pembiayaan usaha desa. Pinjaman bank dialirkan ke KMP untuk membiayai UMKM, infrastruktur produktif, atau program padat karya di desa.

Dengan dana KMP yang besar itu, potensi kecurangan dan manipulasi anggaran sangat besar akan terjadi. Terlebih sistem transparansi penggunaan anggaran KMP ini juga dipertanyakan oleh banyak pihak. Dengan sistem agunan dari bank, kecenderungan untuk gagal bayar dan kerugian dari KMP ini juga bisa saja terjadi dan tentunya akan mengganggu stabilitas ekonomi di Indonesia.

Penting bagi kita semua untuk melihat beberapa dampak negatif langsung yang terjadi dari kebijakan KMP ini. Pertama, defisit anggaran desa. Pengalihan 20 persen dana desa berisiko mengurangi anggaran pembangunan infrastruktur dasar seperti air bersih, jalan, atau pendidikan. Kedua, beban utang berantai. Jika KMP gagal mengembalikan pinjaman bank, desa kehilangan dana agunan dan berpotensi terjebak utang akibat klaim bank.

Ketiga, skala anggaran vs kapasitas eksekusi. Anggaran KMP (400 triliun) lebih besar dari program MBG (170 triliun) yang gagal karena eksekusi dan inefisiensi. Tanpa tata kelola ketat, risiko kebocoran dana sangat tinggi. Keempat, ketergantungan pada utang. Skema ini mengubah dana desa (hibah) menjadi utang, membebani generasi mendatang.

Jangan Sampai Terjebak

Jika kita melihat lebih jauh, kebijakan KMP ini sarat akan kebijakan politik dan pemenuhan janji politik Prabowo kepada orang-orang yang telah berjasa kepadanya untuk memenangkan kontestasi pemilihan Presiden. Untuk itu, karena kebijakan ini pada akhirnya menggunakan dana besar yang mana juga merupakan dana masyarakat umum, maka masyarakat umum perlu mendesak agar mekanisme KMP ini bisa diperjelas dan dibuat transparan dan akuntabel sehingga masyarakat bisa menilai dan mengawasi dana KMP digunakan dengan baik.

Ada beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan pemerintah untuk memaksimalkan kebijakan KMP ini sehingga dapat membawa perubahan dalam kehidupan masyarakat di desa. Pertama, penguatan tata kelola dan transparansi. Bentuk badan pengawas independen yang melibatkan akademisi, NGO, dan perwakilan desa. Manfaatkan platform digital untuk memantau aliran dana secara real-time.

Kedua, peningkatan kapasitas SDM. Latih pengurus koperasi dan perangkat desa dalam manajemen risiko dan akuntansi. Libatkan universitas sebagai pendamping teknis. Universitas akan memberikan pendampingan dan pelatihan kepada masyarakat di desa untuk menggunakan dana koperasi dengan baik juga membantu masyarakat melihat peluang dan kesempatan menggunakan dana koperasi untuk menciptakan peluang bisnis yang dapat menguntungkan.

Ketiga, mitigasi risiko keuangan. Alokasikan dana cadangan atau asuransi kredit untuk menanggulangi gagal bayar. Batasi rasio pinjaman terhadap agunan (misal 1:2, bukan 1:4) untuk mengurangi eksposur risiko.

Keempat, pendekatan bertahap. Uji coba KMP di daerah dengan kapasitas keuangan dan SDM memadai sebelum diimplementasikan nasional. Dengan membuat project pilot pemerintah dapat menentukan kekurangan yang perlu diperbaiki juga kekuatan yang perlu dipertahankan sehingga pada akhirnya eksekusi dari kebijakan ini dapat berjalan dengan baik untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di desa.

Kelima, partisipasi masyarakat. Libatkan masyarakat desa dalam keputusan alokasi dana dan prioritas program untuk menjamin relevansi kebutuhan. Masyarakat juga perlu untuk menjadi pengawas utama dalam mengawasi secara penuh penggunaan dana koperasi untuk tujuan kemaslahatan bersama. Jika ditemukan penyelewengan masyarakat wajib untuk melapor kepada aparat hukum sehingga tindakan curang yang berujung pada kerugian dapat dihindari.

Koperasi Merah Putih ibarat pisau bermata dua: di satu sisi, ia menjanjikan percepatan kemandirian ekonomi desa melalui akses modal yang masif; di sisi lain, kebijakan ini bisa menjadi jebakan utang yang menggerus kedaulatan finansial desa jika dikelola secara ceroboh. Sejarah panjang koperasi di Indonesia mengajarkan bahwa keberhasilan tidak terletak pada besarnya anggaran, melainkan pada integritas tata kelola, partisipasi aktif masyarakat, dan kesesuaian dengan kebutuhan real.

Pemerintah harus memilih: melanjutkan KMP sebagai proyek mercusuar yang berisiko, atau mengubahnya menjadi program berkelanjutan dengan transparansi, pengawasan ketat, dan pemberdayaan berbasis lokal. Jika langkah ini diambil dengan bijak, KMP bukan sekadar nama, melainkan bukti nyata bahwa koperasi bisa menjadi jantung pemerataan ekonomi. Namun, jika diabaikan, kita hanya akan mengulang kisah pilu “pembangunan” yang justru meninggalkan luka: desa-desa terbebani utang, sementara mimpi kemandirian tetap menjadi ilusi. Semoga!

Editor : Redaksi

Oleh Inosensius Enryco Mokos, M. I. Kom

Artikel Awas Jebakan Koperasi Merah Putih pertama kali tampil pada Maju News.

Kepulauan Meranti Kembali Raih Penghargaan Peringkat Pratama Kabupaten Layak Anak di Indonesia

Admin — Thu, 29 Jul 2021 03:57:24 +0000

MERANTI, KUPAS24 – Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau berhasil mempertahankan peringkat Pratama Kabupaten Layak Anak di Indonesia, setelah sebelumnya menerima penghargaan yang sama ditahun 2019 lalu, hal itu terungkap dalam acara penyerahan Penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) 2021 yang digelar secara Virtual oleh Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Kamis (2021).

Hadir dalam kegiatan itu, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anaj Agusyanto, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Irmansyah, Sekretaris Bappeda Meranti Randolf, Plt. Kadis Perhubungan Meranti Umaiyah, PKK Meranti, Bagian Protokol dan Pimpinan Meranti serta pejabat lainnya.

Penghargaan Kabupaten Layak Anak Level Pratama yang diterima Kabupaten Kepulauan Meranti langsung disampaikan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Bintang Puspayoga sekaligus mengucapkan selamat atas kerja nyatanya dalam melindungi hak dan perlindungan anak.

Diperolehnya penghargaan itu dikatakan pihak Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI karena Kepulauan Meranti dinilai telah menerapkan kebijakan pembangunan berbasis hak anak serta berkomitmen dalam pemenuhan hak-hak anak.

Pemenuhan hak anak atas hak hidup di daerah ini, tumbuh kembang secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi terhadap anak.

Penilaian sendiri dilakukan secara independen oleh tim yang melakukan evaluasi terhadap 24 indikator KLA dengan ratusan item pertanyaan atau variabel evaluasi.

Menyikapi hal itu, Bupati Kepulauan Meranti H.M Adil, melalui Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak Agusyanto, mengaku hal ini merupakan suatu prestasi yang luar biasa yang telah diupayakan sejak 10 tahun lalu.

Ia berharap, penghargaan tersebut dapat memotivasi Pemkab. Meranti yang didukung oleh berbagai elemen masyarakat untuk mewujudkan hak-hak anak, serta lebih bersungguh-sungguh lagi dalam memenuhi apa yang menjadi hak-hak anak sesuai harkat dan martabat manusia.

Diinformasikan juga untuk Provinsi Riau hanya 3 Kabupaten yang mendapat penghargaan Kabupaten Layak Anak 2021 yakni Kepulauan Meranti, Pelalawan dan Kabupaten Bengkalis.***

Editor : Redaksi

Artikel Kepulauan Meranti Kembali Raih Penghargaan Peringkat Pratama Kabupaten Layak Anak di Indonesia pertama kali tampil pada Maju News.

Pemkab Meranti dan UIR Jalin Kerjasama Tingkatkan Kualitas SDM dan Optmalisasi Potensi Daerah

Admin — Sat, 10 Jul 2021 07:33:03 +0000

MERANTI, KUPAS24 – Pemkab. Meranti dalam hal ini Bupati Kepulauan Meranti H. Muhammad Adil SH, melakukan penandatanganan kerjasama (MoU) dengan Universitas Islam Riau. Kerjasama dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Kepulauan Meranti sekaligus dukungan optimalisasi pemanfaatan potensi Meranti melalui riset dan penelitian oleh UIR, dipusatkan di Gedung Rektorat UIR, Sabtu (10/7/2021).

Penandatanganan MoU langsung dilakukan oleh Bupati Kep. Meranti H.M Adil dan Rektor UIR Prof. Dr. H. Syafrinaldi, disaksikan oleh para guru besar dan dosen pengajar UIR diantaranya Wakil Rektor III Dr. Ir. Rosyadi, Wakil Rektor II Dr. Ir. Asrol, Direktur PPs Prof. Dr. Yusri Munaf dan Dr Ir Agusnimar serta serta sejumlah perwakilan OPD dilingkungan Pemkab. Meranti.

Sekedar informasi, Bupati Kepulauan Meranti H.M Adil, terus menjalin kerjasama dengan berbagai Perguruan Tinggi di Sumatera maupun di Pulau Jawa. Tujuannya tak lain adalah untuk memperbanyak relasi dengan banyaknya relasi tentu semakin banyak pula dukungan dari dunia akademik dalam mensukseskan Visi dan Misi Kabupaten Meranti khususnya dalam meningkatkan kualitas SDM dan pemanfaatan potensi perkebunan, perikanan, dan pertanian serta lahan gambut yang menjani andalan Meranti selama ini.

Selanjunjutnya, dihadapan Rektor dan para guru besar UIR, Bupati H.M Adil mengucapkan apresiasi dan terima kasih yang tinggi kepada UIR yang telah menjalin sinergitas dengan Pemkab. Meranti. Menurutnya kegiatan ini merupakan moment yang sangat baik bagi kedua lembaga ini untuk sama-sama memberikan yang terbaik kepada masyarakat.

Bupati berharap kerjasama ini dapat terus berjalan dengan baik. Dan, MoU yang ditandatangani ini tidak sekedar melanjutnya kerjasama yang ada tetapi juga dikembangkan dalam bidang-bidang yang sangat diperlukan oleh daerah. Tidak saja di bidang pendidikan tinggi tetapi juga penelitian, pendampingan dan pengembangan masyarakat dalam sektor-sektor lainnya seperti perkebunan dan kewirausahaan.

Lebih jaun dijelaskan Bupati H.M Adil, dari hasil survei BPS rata-rata lama pendidikan anak-anak Meranti hanya 7 tahun. Artinya saat SMP 1 tahun sudah putus sekolah.

Atas dasar itulah Bupati dan Wakil Bupati H.M Adil-H. Asmar, mengusung visi menjadikan Meranti maju, cerdas dan bermartabat dengan penyediaan 5.000 beasiswa pendidikan tinggi baik untuk S1, S2 dan S3.

Dengan banyaknya anak Meranti yang lulus dari perguruan tinggi, maka bidang-bidang pekerjaan di daerah dapat oleh putra tempatan sehingga adaptasinya lebih cepat dan rasa memilikinya lebih tinggi.

“Inilah tujuan utama dari visi Pemerintah untuk menjadikan Meranti Maju, Cerdas dan Bermartabat,” ucap Bupati Adil.

Sepakat Bupati Meranti, Rektor UIR Prof. Dr. Syafrinaldi, dalam sambutannya menyambut baik penandatanganan MoU tersebut, karena sejalan dengan program Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam upaya mendukung peningkatan kualitas SDM khususnya di Kepulauan Meranti. Iapun berharap nantinya UIR dapat membantu bidang-bidang yang akan dikembangkan oleh Pemkab. Meranti dalam mensukseskan Visi Misi Daerah.

“Untuk itu MoU harus segera ditindaklanjuti agar memberikan nilai baik bagi Meranti maupun UIR dapam menjalankan program Kampus Merdeka seperti yang telah diamanatkan Pemerintah,” ujar Rektor Syafrinaldi.

Kegiatan yang dikemas dengan acara silahturahmi yang berlangsung hangat itu ditutup dengan acara tukar menukar cendera mata dan foto bersama.***

Editor : Redaksi

Artikel Pemkab Meranti dan UIR Jalin Kerjasama Tingkatkan Kualitas SDM dan Optmalisasi Potensi Daerah pertama kali tampil pada Maju News.

Bupati Meranti Hadiri Acara Pelantikan dan Pengukuhan Lulusan PTT I Program Terapan dan Terpadu I Tahun Widya Informatika Selatpanjang 2020

Media kupas — Tue, 27 Oct 2020 10:39:27 +0000

MERANTI, KUPAS24 – Bupati Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan M.Si, hadir dalam acara pelantikan Alumni Widya Informatika Komputer Selatpanjang, sekaligus menyerahkan sertifikat kelulusan kepada Mahasiswa lulusan PTT – 1 Widya Informatika Angkatan XXVI Tahun Ajaran 2019/2020 di Ballroom Grand Meranti Hotel, Selatpanjang, selasa (27/10/20).

Turut hadir dalam giat tersebut, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Syamsudin SH MH, Direktur Widya Informatika Iswanto SE MM. M.Sc, Pimpinan Perguruan Tinggi se- Kabupaten Kepulauan Meranti, Civitas Akademika, Para Pengajar dan Staf Widya Informatika Selatpanjang, Para Alumni Angkatan XXVI, dan Undangan.

Sekedar informasi untuk tahun 2020 ini PTT – 1 Widya Informatika Selatpanjang, mewisuda sebanyak 187 Mahasiswa di dua Jurusan yakni Jurusan Perpajakan dan Komputer.

Pada kesempatan itu Bupati Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan M.Si, melakukan penyerahan tanda sertifikasi lulus kepada siswa yang meraih prestasi tertinggi lulusan Akuntansi dan Perpajakan pada PTT – 1 Widya Informatika Selatpanjang.

Dalam sambutannya Bupati Kepulauan Meranti Drs. Irwan, M. Si mengucapkan selamat kepada seluruh Alumni Widya Informatika serta orang tua wali atas kelulusan anaknya, seraya berharap para lulusan Widya Informatika mampu meraih masa depan yang cemerlang dan mampu membangun daerah.

Ucapan terima kasih juga disampaikan Bupati Irwan kepada seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Widya Informatika Selatpanjang yang telah melaksanakan tugas mulia, mendidik para mahasiswa hingga menjadi insan profesional dibidangnya.

Pada kesempatan itu, Bupati Meranti berharap kepada mahasiswa untuk dapat memanfaatkan ilmu yang diperoleh dengan membuka lapangan kerja baru di Meranti. Apalagi sejak terjadinya Covid-19 banyak tempat usaha yang tutup untuk itu sangat diperlukan para lulusan yang mampu menjadi interpreneur dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi saat ini. Salah satunya dengan membuka peluang usaha memanfaatkan teknologi Online yang kedepan akan menjadi bidang usaha yang sangat menjanjikan.

Selanjutnya Bupati juga berharap kepada lulusan Widya Informatika Selatpanjang bisa berkiprah lebih luas dan lebih kreatif terutama menghadapi dampak ekonomi dan sosial akibat Covid- 19, dengan tetap semangat menyongsong masa depan yang cerah.

“Semoga keberhasilan ini akan menjadi awal yang baik dalam meningkatkan prestasi, berkepribadian, inovatif, mandiri, dan mampu berperan secara aktif dalam pembangunan daerah,” pungkas Bupati.

Sumber : Humas Pemkab. Meranti
Editor. : Redaksi

Artikel Bupati Meranti Hadiri Acara Pelantikan dan Pengukuhan Lulusan PTT I Program Terapan dan Terpadu I Tahun Widya Informatika Selatpanjang 2020 pertama kali tampil pada Maju News.

Kemendikbud: Lapor pada sekolah jika belum mendapatkan kuota internet

Admin — Tue, 29 Sep 2020 06:49:19 +0000

Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) meminta agar peserta didik maupun tenaga pendidik yang belum mendapatkan kuota internet untuk segera melapor ke sekolah.

“Silahkan lapor ke sekolah atau ke kepala sekolah jika belum mendapatkan kuota internet,” ujar Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbud, Jumeri, dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Dia meminta siswa maupun guru yang belum mendapatkan kuota internet untuk tidak kecewa. Sebab, kuota tersebut akan tetap diberikan kepada siswa maupun guru.

Pemberian bantuan kuota internet tersebut, tidak hanya diberikan kepada siswa dari sekolah negeri, tetapi juga swasta, asalkan siswa tersebut terdaftar di Dapodik.

Begitu juga, jika ada yang mengganti nomor maupun gawai yang rusak diminta untuk melapor ke sekolah karena setiap bulan ada pemutakhiran data.

Mulai September, setiap peserta didik jenjang PAUD mendapatkan 20 GB per bulan dengan rincian 5 GB untuk kuota umum dan kuota belajar 15 GB. Peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah mendapatkan 35 GB per bulan dengan rincian 5 GB untuk kuota umum dan kuota belajar 30 GB.

Bantuan paket kuota internet untuk pendidik jenjang PAUD dan pendidikan dasar dan menengah mendapatkan 42 GB per bulan dengan rincian 5 GB kuota umum dan 37 GB kuota belajar. Paket kuota internet untuk mahasiswa dan dosen mendapatkan 50 GB per bulan dengan rincian 5 GB kuota umum dan 45 GB kuota belajar.

sumber : https://sumsel.antaranews.com/nasional/berita/1752189/kemendikbud–lapor-pada-sekolah-jika-belum-mendapatkan-kuota-internet?utm_source=antaranews&utm_medium=nasional&utm_campaign=antaranews

Artikel Kemendikbud: Lapor pada sekolah jika belum mendapatkan kuota internet pertama kali tampil pada Maju News.

Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat Indonesia

Admin — Tue, 29 Sep 2020 06:45:59 +0000

Jakarta – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia (DPR RI) Puan Maharani menegaskan bahwa sumber daya manusia yang berkarakter dan tangguh adalah kunci bagi Indonesia untuk dapat melalui berbagai tantangan.

Ia menambahkan, pembentukan SDM berkarakter dan tangguh itu harus didukung pendidikan yang diarahkan membentuk SDM berakhlak mulia, berbudaya Indonesia, toleran, bergotong royong, cinta Tanah Air, dan menguasai iptek.

“Tantangan seberat apapun akan dapat kita atasi, asalkan SDM Indonesia kita berkarakter dan tangguh,” kata Puan, saat menyampaikan orasi ilmiah dalam Sidang Terbuka Senat Peringatan Dies Natalis ke-58 Universitas Udayana (UNUD), Selasa (29/9/2020).

“Pendidikan merupakan investasi jangka panjang, sebagai fondasi pembentukan manusia dan kebudayaan Indonesia, penguatan kemampuan membangun kemajuan, serta jalan mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia,” sambungnya.

Dalam acara yang mengambil tema: ‘SDM UNUD Unggul, Mandiri, dan Berbudaya dalam Tatanan Kehidupan Baru’ tersebut, Puan menyampaikan bahwa bangsa Indonesia sudah mencapai berbagai kemajuan dan juga menghadapi tantangan-tantangan baru. Seperti tantangan pandemi Covid-19 saat ini, yang berdampak pada aspek kesehatan dan seluruh aktivitas masyarakat di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan keagamaan.

“Pandemi Covid-19 benar-benar sedang menguji ketahanan nasional Indonesia dalam berbagai sektor,” ujar perempuan pertama yang menjadi Ketua DPR RI tersebut.

Sebelum adanya pandemi, kata Puan, Indonesia sudah dihadapkan dengan sejumlah ‘pekerjaan rumah’ untuk mempercepat terwujudnya kemajuan Indonesia.

Sejak tahun 2019, Indonesia telah masuk dalam kriteria upper middle income group, dengan pendapatan per kapita sekitar USD 4.244, setelah selama kurang lebih 23 tahun berada dalam kelompok lower midle-income group sejak tahun 1995.

“Untuk mempercepat terwujudnya kemajuan Indonesia yang memiliki kekuatan politik, sosial, budaya, dan ekonomi, maka salah satu agenda politik pembangunan kita ke depan adalah mempercepat pembangunan manusia Indonesia yang berkarakter dan berdaya saing,” ungkapnya.

Dalam membangun manusia Indonesia, lanjut Puan, diperlukan fokus dan titik berat pada nation and character building. Yaitu membangun manusia Indonesia yang berjiwa gotong royong, cinta Tanah Air, memiliki rasa percaya diri sebagai bangsa, serta memiliki kesanggupan untuk membangun kemajuan bangsa dan Negara tanpa meninggalkan akar budayanya.

Menurut Puan, pendidikan menjadi cara yang sangat strategis dan harus dimaknai sebagai suatu proses rekayasa sosial, untuk membudayakan manusia, membuat manusia menjadi berbudaya.

Menyadari hal strategis tersebut, kata Puan, tidak mengherankan jika founding fathers meletakkan dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945 bahwa salah satu tujuan dibentuknya Pemerintah Negara Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa.

“Mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan hanya mengenai intelektualitas, akan tetapi lebih luas mengenai kecerdasan dalam seluruh perikehidupan bangsa, kecerdasan dalam hal akhlak, budaya, sosial, ekonomi, berbangsa, dan bernegara,” ucap politisi PDI Perjuangan tersebut.

Puan menegaskan, DPR RI melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan terus mendukung pembangunan pendidikan agar dapat mempercepat tercapainya kemajuan bangsa.

Dukungan diberikan dari alokasi anggaran pendidikan yang meningkat pada 2019 sebesar Rp478,4 triliun menjadi Rp547,8 triliun pada 2020, dan pada RAPBN 2021 untuk bidang pendidikan direncanakan sebesar Rp550 triliun.

Alokasi anggaran dan program bidang pendidikan tersebut diarahkan untuk membangun SDM unggul, antara lain Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Wajib Belajar 12 Tahun, kemajuan pelestarian bahasa dan kebudayaan, peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran, program pendidikan dan pelatihan vokasi, penguatan pendidikan tinggi, dan memperkuat riset nasional.

Selain itu, DPR RI juga mendukung program-program Pemerintah di sektor industri, perdagangan, dan Koperasi UMKM yang berkorelasi dengan peningkatan kualitas SDM Indonesia seperti UMKM, pelatihan vokasi yang terhubung dengan kebutuhan industri, digitalisasi koperasi dan UMKM.

“Tentu dibutuhkan komitmen kita semua dalam melakukan investasi jangka panjang pembangunan manusia Indonesia,” ujar Puan.

sumber : https://mudanews.com/pendidikan/2020/09/29/puan-maharani-pendidikan-jalan-mewujudkan-kesejahteraan-rakyat-indones ia/

Artikel Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat Indonesia pertama kali tampil pada Maju News.