Uncategorized Arsip - Maju News

‎Sekretaris DPW PWMOI Riau Soroti DPA Rp33 Miliar Transmetro Pekanbaru: “Hampir Rp92 Juta per Hari, Uangnya ke Mana?”

Admin — Fri, 26 Dec 2025 05:23:33 +0000

‎PEKANBARU, MajuNews – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia (PWMOI) Provinsi Riau secara resmi menyoroti penggunaan Daftar Penggunaan Anggaran (DPA) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Transmetro Pekanbaru Tahun Anggaran 2024 yang nilainya mencapai Rp33,68 miliar.
‎
‎Sorotan ini disampaikan langsung oleh Sekretaris DPW PWMOI Riau, Zul Iman menyusul pemberitaan yang sebelumnya dimuat PWMOI terkait besarnya anggaran Transmetro di tengah masih minimnya layanan armada di lapangan.
‎
‎“Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik kami melayangkan surat konfirmasi langsung (tatap muka) kepada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru untuk meminta penjelasan terbuka dan rinci, anggaran sebesar itu digunakan untuk apa saja dan ke mana saja,” ujar Zul Iman, kepada media Kamis (25/12/2025).
‎
‎Zul Iman menjelaskan, berdasarkan data yang diperoleh PWMOI, total DPA UPT Transmetro Pekanbaru tahun 2024 tercatat sebesar Rp33.680.327.647 Jika dihitung secara sederhana, anggaran tersebut setara dengan sekitar Rp92 juta lebih per hari selama satu tahun anggaran.
‎
‎“Angka ini bukan kecil. Publik berhak tahu, logikanya seperti apa penggunaan anggaran hampir Rp100 juta per hari untuk operasional Transmetro,” ujarnya.
‎
‎Ironisnya, lanjut Zul Iman, besarnya anggaran tersebut dinilai tidak sebanding dengan kondisi layanan Transmetro di lapangan. Ia merujuk pada pemberitaan media Suarapekanbaru.com tanggal 20 Januari 2024, yang mengutip pernyataan Yuliarso, saat itu menjabat Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.
‎
‎Dalam pernyataan tersebut disebutkan bahwa Transmetro Pekanbaru memiliki sekitar 90 unit bus, namun tidak dioperasikan secara penuh. Setiap harinya hanya 36 unit bus yang beroperasi untuk melayani 8 koridor.
‎
‎“Kalau armada tersedia 90 unit tapi yang jalan hanya 36 unit per hari, maka publik wajar mempertanyakan: apakah anggaran Rp33 miliar itu rasional? Apalagi disebutkan DPA tersebut mencakup gaji sopir, karyawan, BBM, perawatan, hingga perbaikan kendaraan,” kata Zul Iman.
‎
‎Menurutnya, kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius soal efektivitas, efisiensi, dan transparansi pengelolaan anggaran publik, khususnya di sektor transportasi massal yang selama ini selalu diklaim sebagai solusi kemacetan dan pelayanan masyarakat.
‎
‎“Oleh karena itu, kami dari DPW PWMOI Riau secara kelembagaan melayangkan surat konfirmasi langsung ke Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Kami berharap ada itikad baik, keterbukaan, dan keberanian menjelaskan secara detail penggunaan uang rakyat ini,” tegasnya.
‎
‎Zul Iman menegaskan, langkah yang diambil PWMOI bukan untuk menghakimi, melainkan menjalankan fungsi pers sebagai kontrol sosial , sekaligus memastikan hak publik atas informasi dijalankan sebagaimana amanat undang-undang.
‎
‎“Kalau semuanya sesuai aturan dan dapat dipertanggungjawabkan, tentu tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Justru keterbukaan akan mengembalikan kepercayaan publik,” pungkasnya.***

Artikel ‎Sekretaris DPW PWMOI Riau Soroti DPA Rp33 Miliar Transmetro Pekanbaru: “Hampir Rp92 Juta per Hari, Uangnya ke Mana?” pertama kali tampil pada Maju News.

PT ITA Gelar Field Trip dan LKTJ 2025 Serta Kunjungan ke Wisata Mangrove Taman Lestari

Admin — Fri, 19 Sep 2025 10:20:07 +0000

MERANTI, MajuNews – PT ITA menggelar kegiatan Field Trip dan Lomba Karya Tulis Jurnalistik (LKTJ) 2025 yang dirangkaikan dengan kunjungan ke lokasi wisata binaan Mangrove Taman Lestari. Acara berlangsung pada Kamis (18/9/2025), bertempat di Kantor PT ITA Desa Lukit, Kecamatan Tasik Putri Puyu, dan Desa Kayu Ara, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak.

Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran manajemen PT ITA, media, mahasiswa, serta komunitas penggiat lingkungan. Acara bertujuan untuk memperkenalkan kinerja PT ITA dalam sektor minyak dan gas (migas) serta komitmennya terhadap program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Kinerja dan Kontribusi PT ITA
Dalam sambutannya, Manajer PT ITA menyampaikan terima kasih atas kehadiran para jurnalis dan peserta. Ia menegaskan bahwa PT ITA hanya beroperasi di sektor hilir migas, sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).
“Saat ini, hampir 60% pekerja kami berasal dari masyarakat lokal. Untuk produksi harian, kami menghasilkan sekitar 4.600 barel. Kontrak kami dengan negara berlangsung selama 20 tahun,” jelasnya.

Soal kontribusi terhadap daerah, ia menyampaikan bahwa sebagian besar kewenangan berada di pemerintah pusat.

“Kontribusi ke Kabupaten Kepulauan Meranti adalah bagian dari kebijakan Kementerian Keuangan. Kami hanya melaporkan produksi ke BPK dan instansi terkait. Untuk bantuan langsung ke daerah, bisa ditanyakan kepada Arip Hidayatuloh selaku CSR Coordinator EMP,” tambahnya.

Sementara itu, Tengku Darmawan dari PT ITA menyebutkan bahwa wilayah kerja migas PT ITA berada di tiga kecamatan, yaitu Tebing Tinggi Barat, Merbau, dan Tasik Putri Puyu.
“Kami memiliki 100 sumur dengan produksi tertinggi pada era 1990-an yang pernah mencapai 40.000 barel per hari. Kini produksi menurun drastis, bahkan sempat di bawah 1.000 barel. Namun, kami tetap berkomitmen untuk menjaga keberlanjutan operasional,” ujarnya.

Kunjungan ke Wisata Mangrove Taman Lestari
Usai kegiatan di kantor PT ITA, rombongan melanjutkan perjalanan ke Wisata Mangrove Taman Lestari di Sungai Apit, Kabupaten Siak — salah satu lokasi konservasi dan wisata edukatif yang dibina oleh PT ITA.
Arip Hidayatuloh selaku CSR Coordinator EMP menyampaikan apresiasinya kepada pengelola wisata dan masyarakat yang telah mendukung program pelestarian lingkungan.

“Program awal kami di daerah ini dimulai pada 2007, namun fokus penanaman mangrove baru berjalan sejak 2016 bersama pemuda dan masyarakat. Taman ini menjadi tempat konservasi dan juga edukasi, termasuk untuk mahasiswa dari berbagai daerah di Riau,” katanya.

Perwakilan pengelola Taman Lestari, Jumadi Afrizal, menjelaskan bahwa kelompok konservasi Laskar Mandiri mulai terbentuk pada 2013 dan terus berkembang hingga kini.
“Awalnya hanya kegiatan penanaman mangrove. Pada 2017 kami mulai merancang struktur organisasi kelompok secara resmi melalui musyawarah desa, hingga memiliki Surat Keputusan (SK) dan jembatan yang kini menjadi ikon wisata, dibangun dengan anggaran Rp350 juta,” ujarnya.

Inovasi dan Edukasi dari Taman Lestari
Ika dari Koperasi Perempuan Inovatif (Koprin) menambahkan bahwa pihaknya mengembangkan produk kreatif dari bahan alami.

“Kami melatih pengunjung membuat pakaian dan tas dari daun-daunan lokal. Daun yang digunakan adalah dari pohon yang sudah tumbuh banyak, bukan yang masih langka,” jelasnya.

Sementara itu, Kaidir dari program Siak, Pelawan, dan Pesisir (SPLP) menyampaikan bahwa kegiatan pendampingan mangrove dilakukan sejak 2021-2022. Menurutnya, keterlibatan masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan konservasi.

“Kita harus bersama-sama menjaga mangrove agar tetap lestari. Tanaman ini memiliki nilai ekologis yang tinggi dan harus terus ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya setiap tahun,” tutup Kaidir.(Nurhadi)

Artikel PT ITA Gelar Field Trip dan LKTJ 2025 Serta Kunjungan ke Wisata Mangrove Taman Lestari pertama kali tampil pada Maju News.

Koordinasi Terjalin Baik, Tim Pora Kepulauan Meranti Dapat Apresiasi

Admin — Fri, 19 Sep 2025 08:45:57 +0000

MERANTI – Pengawasan terhadap Warga Negara Asing di wilayah Kabupaten semakin ditingkatkan. Hal ini mengingat wilayah Kabupaten semuda di Riau ini cukup rentan karena pintu masuk yang cukup banyak di wilayahnya.

Imigrasi Kelas II TPI Selatpanjang, Jumat (19/9/2025) bertempat di Ballroom Grand Meranti Hotel, menggelar rapat Tim Pengawasan Orang Asing (Pora) tahun 2025.

Rapat Tim Pora bertema “Sinergi Untuk Negeri” tersebut diikuti seluruh unsur Tim Pora tingkat Kabupaten Kepulauan Meranti hingga kecamatan. Terdiri dari Kepala OPD dan instansi vertikal terkait, Camat, Kapolsek dan Danramil.

Perwakilan Kanwil Kementerian Imigrasian dan Pemasyarakatan Riau Amon yang saat itu hadir mengapresiasi para Tim Pora se Kabupaten. Bukan tanpa alasan, Amon menilai koordinasi dan komunikasi yang terjalin di semua lini Tim Pora Kepulauan Meranti terjalin cukup baik.

Hal ini dikatakannya menjadi modal agar program Pengawasan Orang Asing berjalan dengan baik dan maksimal yang berorientasi pada terciptanya keamanan di wilayah.

“Komunikasi antara lintas tim pora di Keoulauan Meranti ini sangat baik, kami melihat ini perlu dijaga dan terus ditingkatkan,” ungkapnya.

Sementara itu Kasi Inteldakim Imigrasi Kelas II TPI Selatpanjang, Rianto Hendro Santoso menyampaikan pengawasan terhadap orang asing bukan hanya menjadi tugas dan fungsi imigrasi, tetapi melainkan banyak instansi yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan orang asing, baik langsung dan tidak langsung.

Selain itu fakta bahwa secara geografis letak Kabupaten Kepulauan Meranti yang merupakan salah satu wilayah terluar Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia dan Singapura menjadi jalur tempat keluar masuk orang asing ke wilayah Indonesia.

Kondisi ini tentu dapat membawa dampak bagi Kabupaten Kepulauan Meranti, baik dampak positif namun dampak negatif dapat meminimalisir.

“Kami berharap dengan telaksananya rapat ini kedepan kinerja dari timpora baik tingkat keupaten maupun tingkat kecamatan dapat lebih optimal dalam hal pengawasan orang asing,” tutur Rianto.

Kepala Imigrasi Kelas II Selatpanjang, Putu Sonny Kharmawi Guna G SH menegaskan rapat Tim Pora merupakan wadah koordinasi lintas instansi yang sangat penting dalam rangka meningkatkan sinergi pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Kepulauan Meranti.

“Seiring dengan meningkatnya mobilitas warga negara asing, kita dituntut untuk lebih responsif, tanggap, dan terkoordinasi dalam menjalankan fungsi pengawasan, guna menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban, serta menjamin bahwa keberadaan orang asing memberikan manfaat yang positif bagi bangsa dan negara,” sebutnya.

Melalui pertemuan ini, ia juga berharap semua pihak terkait dapat bertukar informasi, data terkait keberadaan orang asing di wilayah Kepulauan Meranti.

Melalui Rapat ini Tim Pora juga diharapkan dapat menyusun langkah-langkah strategis pengawasan yang terpadu dan efisien, sehingga meningkatkan kolaborasi dan koordinasi lintas sektoral agar pengawasan menjadi lebih optimal.

“Mari kita jadikan rapat ini sebagai momentum untuk memperkuat kerjasama dan komitmen dalam menjalankan tugas pengawasan orang asing secara profesional, akuntabel, dan berintegritas,” ajak Sonny.

Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H Asmar yang hadir juga mengapresiasi terselenggaranya rapat Tim Pora itu.

Ia berharap kegiatan yang rutin dilaksanakan tiap tahun itu akan memberikan pemahaman, wawasan, kesamaan persepsi, memberi masukan dan informasi, sehingga bisa bersinergi dengan pemerintah daerah dalam melaksanakan pengawasan orang asing yang berada di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Kepada seluruh perangkat daerah terkait, Asmar juga meminta untuk saling berkoordinasi dan mendata identitas serta kelengkapan administrasi orang asing di wilayah masing-masing, terlebih apabila ada potensi ancaman keamanan dan ketertiban yang melibatkan orang asing.

Termasuk Upika terkait di tingkat kecamatan, ia menegaskan untuk dapat bekerjasama dalam pengawasan orang asing, guna memastikan tidak adanya imigran gelap yang masuk dan memanfaatkan fasilitas di daerah kita ini.

“Saya berharap melalui rapat ini dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang baik dalam menjaga kedaulatan negara melalui penegakkan hukum dan pengawasan orang asing, terutama di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Selatpanjang, dengan tidak mementingkan ego satu sama lain dan mengedepankan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” harap Bupati Asmar.

Saat itu tampak hadir dalam pembukaan rapat, Wakapolres Kompol Maitertika, Kajari Ricky Makado SH MH, Danposal Kapt Laut (E) Saidul Arifin, Pabung Kodim Bengkalis, perwakilan Bea dan Cukai, KSOP, serta instansi vertikal lainnya.***

Artikel Koordinasi Terjalin Baik, Tim Pora Kepulauan Meranti Dapat Apresiasi pertama kali tampil pada Maju News.

PT EMP Malacca Strait dan Media Kunjungi Koperasi Jasa Usaha Mandiri Syariah di Teluk Belitung

Admin — Fri, 19 Sep 2025 06:19:10 +0000

MERANTI, MajuNews – 17 September 2025 — PT EMP Malacca Strait bersama sejumlah rekan media melakukan kunjungan ke Koperasi Jasa Usaha Mandiri Syariah (KJUM Syariah) yang terletak di Kelurahan Teluk Belitung, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau. Koperasi ini merupakan mitra binaan sekaligus memiliki penasihat dari PT EMP Malacca Strait.

Kunjungan tersebut merupakan bentuk apresiasi dan monitoring terhadap perkembangan koperasi yang telah lama berkontribusi terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat melalui program simpan pinjam berbasis syariah.

Penghargaan dan Peran Koperasi
Koperasi Jasa Usaha Mandiri Syariah telah meraih sejumlah penghargaan, di antaranya dari Program Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Mandiri Sejahtera—dampingan PT Kondur Petroleum S.A–EMP Malacca Strait—sejak tahun 2009. Salah satu prestasinya adalah partisipasi dalam acara Northern Sumatra Forum 2 yang diselenggarakan oleh SKK Migas Perwakilan Sumbagut dan KKKS Wilayah Sumatra Bagian Utara dengan tema “Semangat Kebangsaan dalam Mewujudkan Ketahanan Energi Visi Hulu Migas 2030.”

Perjalanan Penuh Tantangan
Ketua KJUM Syariah, Samaun, S.Sos, mengungkapkan bahwa perjalanan koperasi tidaklah mudah. Edukasi kepada masyarakat mengenai sistem simpan pinjam syariah menjadi tantangan utama di awal pendirian. Namun, berkat kerja keras dan komitmen pengurus, koperasi kini menunjukkan perkembangan yang signifikan.

“Modal awal kami hanya Rp24 juta hasil dari patungan para pendiri. Kini, modal koperasi telah berkembang menjadi sekitar Rp4,6 miliar,” jelas Samaun.

Dasar Hukum dan Tata Kelola
Laporan tahunan koperasi disusun berdasarkan:
* Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 26 Ayat (1), yang mewajibkan koperasi mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) minimal sekali dalam setahun.
* Anggaran Dasar KJUM Syariah, Pasal 20, mengenai kewajiban penyelenggaraan RAT.

Ruang lingkup laporan meliputi seluruh kegiatan pengelolaan dan pengembangan koperasi sepanjang tahun 2024.

Sumber Modal dan Simpanan
Koperasi menghimpun dana dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan berjangka. Simpanan pokok khusus sebesar Rp10 juta juga menjadi salah satu instrumen tambahan modal dari anggota.

Selain itu, koperasi aktif dalam pembinaan dan pendidikan bagi pengelolanya melalui pelatihan perkoperasian, kewirausahaan, akuntansi, dan perpajakan yang difasilitasi oleh pemerintah daerah maupun provinsi.

Kinerja Keuangan dan Kredit Macet
Usaha utama koperasi di bidang simpan pinjam menunjukkan peningkatan dalam dua tahun terakhir. Hal ini berdampak langsung terhadap pendapatan bersih atau Sisa Hasil Usaha (SHU).

Faktor penting yang berkontribusi adalah keberhasilan koperasi menagih tunggakan dari anggota yang sebelumnya mengalami kredit macet. Beberapa anggota telah mulai mencicil bahkan melunasi tunggakan mereka, berkat kerja sama yang baik antara pengurus, pengawas, dan pengelola.

Namun demikian, pengurus koperasi mengingatkan seluruh anggota untuk membayar angsuran secara tepat waktu guna menjaga keberlangsungan dana bergulir. Kredit macet dinilai sebagai persoalan serius yang dapat menghambat pemberian pembiayaan kepada anggota lain.

“Jika terjadi tunggakan lebih dari tiga bulan, kami tidak segan untuk mengeksekusi agunan sesuai perjanjian,” tegas Ketua Koperasi.

Peran Sosial dan Ekonomi di Merbau
Arip Hidayatulloh, salah satu tokoh pendiri koperasi, menceritakan bahwa sebelum adanya koperasi, masyarakat Kecamatan Merbau kesulitan dalam melakukan transaksi keuangan. Transaksi pengiriman uang misalnya, hanya bisa dilakukan melalui pemilik toko dengan biaya tinggi.

Setelah koperasi terbentuk, masyarakat kini lebih mudah melakukan transaksi keuangan baik untuk keperluan pribadi maupun usaha. “Koperasi ini telah membawa perubahan besar bagi pedagang dan masyarakat Merbau,” ujar Arip.

Dengan total 253 anggota aktif hingga saat ini, KJUM Syariah terus berupaya meningkatkan pelayanan dan memperluas jangkauan. Program penggajian pun sudah berjalan sesuai tupoksi masing-masing.

Penutup
PT EMP Malacca Strait menyatakan dukungan berkelanjutan terhadap koperasi sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam membina ekonomi masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya. Koperasi Jasa Usaha Mandiri Syariah menjadi bukti bahwa lembaga keuangan mikro dapat berkembang pesat jika dikelola dengan baik dan mendapat dukungan dari berbagai pihak.(Nurhadi).

Artikel PT EMP Malacca Strait dan Media Kunjungi Koperasi Jasa Usaha Mandiri Syariah di Teluk Belitung pertama kali tampil pada Maju News.

Isu Beras Oplosan dan Logistik Lambat, Penyebab Beras Meranti Langka

Admin — Tue, 12 Aug 2025 07:18:32 +0000

MERANTI, MajuNews – Krisis beras mengancam Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau. Kelangkaan sudah mulai terjadi di kabupaten termuda di Riau.

Ketersediaan beras di sejumlah toko dan minimarket di kabupaten bungsu di Riau itu sudah menipis bahkan ada yang sudah tidak tersedia lagi alias kosong.

Pelaksana harian (Plh) Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan UKM (Disperindag UKM) Kepulauan Meranti, Miftahulaid, didampingi Kepala Bidang Perdagangan Disperindag Kepulauan Meranti, Izam bersama tim turun langsung memeriksa sejumlah distributor dan agen beras terbesar di Selatpanjang, Minggu (10/8/2025).

Pengecekan dilakukan di CV Surya Jaya Mulia, UD Santo Jaya Mandiri, PT Sejahtera Sakti, Awi, dan PT Rintis Cahaya Gemilang, lima pemasok utama yang selama ini mendistribusikan berbagai merek beras premium dan medium, mulai dari Gelombang Cinta, Bunga Harum, Bumi Ayu, hingga Topi Koki dan Bola Dunia.

Kepala Bidang Perdagangan Disperindag Kepulauan Meranti, Izam mengungkapkan bahwa hasil pengawasan mereka di gudang agen beras setempat, saat ini terjadi memang kekosongan persediaan.

“Semalam itu kami turun langsung memantau gudang agen beras, dan stok mereka memang kosong. Jikapun ada saat ini, itu sisa beras yang masih beredar di pasar,” ujar Izam, Senin (11/5/2025).

Dijelaskannya, bahwa pemerintah daerah sedang mencari strategi cepat, termasuk berkoordinasi dengan Perum Bulog untuk mempercepat penugasan pasokan ke wilayah tersebut.

“Stok di Jakarta kosong. Selanjutnya, adanya kekhawatiran pedagang, isu beras oplosan yang mencuat sejak Juli membuat agen dan toko ragu memasok, khawatir terseret masalah hukum. Kemudian, ada persoalan logistik yang lamban, dimana pengangkutan dari Jakarta ke Kabupaten Kepulauan Meranti memakan waktu lama, sehingga stok yang sedikit cepat habis sebelum pengiriman berikutnya tiba,” jelasnya.***

Editor : Redaksi

Artikel Isu Beras Oplosan dan Logistik Lambat, Penyebab Beras Meranti Langka pertama kali tampil pada Maju News.

Bupati Kasmarni Targetkan Bengkalis Zero Stunting

Admin — Tue, 12 Aug 2025 06:33:03 +0000

Maju News,BENGKALIS – Bupati Bengkalis, Kasmarni, meminta seluruh pihak terkait untuk bekerja lebih keras demi mewujudkan Kabupaten Bengkalis zero stunting.

Permintaan ini disampaikan melalui Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Johansyah Syafri, saat membuka Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting di Ruang Rapat Bappeda, Bengkalis, pada Selasa, 12 Agustus 2025.

Meskipun terjadi penurunan prevalensi stunting yang signifikan, dari 17,9 persen pada tahun 2023 menjadi 12,5 persen pada tahun 2024, Bupati Kasmarni menegaskan bahwa target untuk menzerokan stunting di daerah ini harus tetap menjadi perhatian utama.

“Bupati tidak ingin ada lagi lokus dan kasus stunting baru di Kabupaten Bengkalis,” kata Johansyah.

Untuk mencapai target tersebut, Kasmarni meminta seluruh perangkat daerah dan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Bengkalis agar program dan kegiatan intervensi stunting menjadi fokus kerja saat ini.

“Program-program tersebut harus dilakukan secara holistik dan terintegrasi,” tegasnya.

Lebih lanjut, Kasmarni juga meminta agar program pencegahan dan penurunan stunting menjadi sebuah gerakan bersama serta aksi nyata dari seluruh pemangku kepentingan di daerah berjuluk Negeri Junjungan ini.

Di akhir sambutannya, bupati juga meminta para peserta rakor untuk lebih fokus dalam merumuskan langkah evaluasi dan strategi yang lebih efektif guna mempercepat penurunan stunting.

Rakor tersebut menghadirkan narasumber dari Kementerian Kesehatan RI, Juliana, dan Direktur Poltekkes Kemenkes Riau, Ruly Hervrialni.

Turut hadir dalam acara ini Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, H. Hambali, Kepala Dinas Kesehatan, Ermanto, dan sejumlah pejabat Pemkab Bengkalis lainnya”.***

Laporan : Arisma
Editor : Redaksi

Artikel Bupati Kasmarni Targetkan Bengkalis Zero Stunting pertama kali tampil pada Maju News.

Tes

Admin — Tue, 27 Aug 2024 07:29:25 +0000

Tes

Artikel Tes pertama kali tampil pada Maju News.

Sekda Bambang Pimpin Rapat Persiapan 17 Agustus Dan Agenda Penting Lainnya

Admin — Tue, 06 Aug 2024 07:36:00 +0000

MERANTI,MajuNews – Sempena Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia Ke-79, Hari Jadi Provinsi Riau Ke-67, dan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran Ke-XV Tingkat Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024, Pemkab Kepulauan Meranti menggelar Rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Rapat yang dipimpin Sekretaris Derah Kabupaten Kepulauan Meranri, Bambang Supriyanto SE MM itu berlangsung di Aula Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Selasa (6/8/2024).

Dalam arahannya, Sekda Bambang menghimbau seluruh pihak untuk bersinergi mensukseskan peringatan 17 Agustus 2024 yang dipusatkan di halaman Kantor Bupati Kepulauan Meranti, seperti tahun-tahun sebelumnya.

“Untuk upacara dipusatkan di halaman kantor Bupati seperti biasa, saya berharap dengan sisa waktu yang ada, agar di sepakati masing-masing penanggung jawab di dalam rangkaian peringatan HUT RI tahun ini,” katanya.

Lebih jauh Sekda Bambang menyampaikan agar seluruh panitia yang ditunjuk dapat bekerja efektif dan efisien mengingat banyak nya rangkaian agenda yang akan dilaksanakan.

Rapat itu juga membahas terkait persiapan pelaksanaan Upacara Hari Jadi Provinsi Riau ke 67 yang akan dilaksanakan tanggal 9 Agustus 2024, dan persiapan teknis Musabaqah Tilawatil Quran Ke-XV Tingkat Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024 yang dijadwalkan berlangsung awal bulan september mendatang.

Turut hadir Kapolres Kepulauan Meranti diwakili Kabagren Kompol Novia Indra, Perwakilan Koramil 02 Tebing Tinggi, Danpos AL Selatpanjang diwakili Peltu Paruhum Siregar, Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Rokhaizal MPd, Asisten Pemerintahan dan Kesra Mahadi, dan seluruh Kepala OPD dan sejumlah pejabat dilingkungan Pemkab Kepulauan Meranti.***

Editor : Redaksi

Artikel Sekda Bambang Pimpin Rapat Persiapan 17 Agustus Dan Agenda Penting Lainnya pertama kali tampil pada Maju News.

Penuh Berkah, Pj Gubri dan Bupati Kasmarni Safari Ramadhan di Kecamatan Pinggir

Admin — Mon, 25 Mar 2024 22:28:56 +0000

PINGGIR,MajuNews – Menjadi sebuah keberkahan tersendiri khususnya bagi masyarakat Kecamatan Pinggir pada 14 Ramadhan 1445 Hijriyah. Pasalnya Bupati Bengkalis Kasmarni dan Pj Gubernur Riau SF Hariyanto melakukan Safari Ramadhan secara bersama di Masjid Nur Ilham, Desa Semunai, Kecamatan Pinggir, Senin, 25 Maret 2024.

Bupati Bengkalis Kasmarni merasa bersyukur atas silaturahmi secara bersama ini dapat dilakukan. Sehingga melalui momentum Safari Ramadhan ini juga diharapkan dapat menjadi sarana untuk membangun interaksi bersama masyarakat, serta sebagai media untuk menyampaikan informasi-informasi pembangunan di daerah.

Dihadapan Pj Gubri, Bupati Kasmarni juga memberikan informasi bahwa khusus Kecamatan Pinggir, pada tahun 2024 ini telah mengalokasikan anggaran untuk berbagai program pembangunan diantaranya, peningkatan jalan Lingkar Barat (Duri) 65 Miliar, peningkatan jalan Gajah Han Pinggir 10 Miliar, peningkatan jalan penghubung Desa Sei. Meranti menuju Desa Pangkalan Libut 9 Miliar, peningkatan jalan Batin Tarak Desa Muara Basung 8 Miliar dan kegiatan-kegiatan lainnya, seperti program berobat gratis, jaminan kesehatan dan keselamatan kerja bagi pekerja rentan serta informal, bantuan beasiswa prestasi dan beasiswa tahfidz qur’an, bantuan sosial, termasuk program BKK satu milyar satu kecamatan, satu desa dan satu kelurahan.

“Untuk membangun daerah sebesar dan seluas Kabupaten Bengkalis ini, tentunya kami tidak bisa sendiri, karena keterbatasan anggaran, untuk itu kami sangat membutuhkan perhatian dan dukungan Pemerintah Provinsi Riau, terutama dalam membangun infrastruktur yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Riau serta sentuhan pembangunan disektor lainnya di daerah kami ini,” ujar Bupati Kasmarni.

Dalam kesempatan itu, Bupati juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemprov Riau, atas kepedulian dan keseriusan serta dukungan dan dorongannya dalam mewujudkan pembangunan jembatan terpanjang di Indonesia yakni jembatan dari Pulau Sumatera menuju Pulau Bengkalis.

Sebagaimana biasa, pada Safari Ramadhan, Bupati Kasmarni juga menyalurkan sejumlah bantuan masjid, mushalla, anak yatim dan dhuafa dan organisasi yang bersumber dari CSR Ban Riau Kepri dan Baznas Kabupaten Bengkalis maupun Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Sementara Pj Gubri SF Hariyanto pada Safari Ramadhan kala itu juga menyerahkan beberapa bantuan kepada masjid, kado da’i Riau dan paket santunan Idul Fitri.

“Tentunya melalui momentum Safari Ramadhan ini kita harapkan dapat mempererat silaturahmi antara kita dan sehingga dapat menjalankan tugas dengan baik dalam membangun negeri,” ujar Pj Gubri.

Atas nama Pemerintah Provinsi Riau, Pj Gubri juga mengucapkan terima kasih atas sambutan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan masyarakat khususnya Desa Semunai, Kecamatan Pinggir dalam agenda safarinya tahun ini.

“Apa yang menjadi harapan Bupati Bengkalis dalam pembangunan daerah, tentunya Pemerintah Provinsi Riau akan tetap berupaya mengakomodir, sehingga Provinsi Riau secara keseluruhan mendapatkan pemerataan pembangunan,” sebutnya SF Hariyanto.

“Terkait pembangunan jembatan, saat ini telah dalam proses komunikasi dengan investor yang tentunya Pemerintah Kabupaten Bengkalis juga harus proaktif untuk sama-sama mewujudkan pembangunan penghubung Pulau Sumatera ke Pulau Bengkalis,” tambahnya.

Hadir sejumlah pejabat dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau, lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Polri dan TNI serta ratusan masyarakat Kecamatan Pinggir.

Menjelang berbuka, kegiatan dilanjutkan dengan mendengarkan tausiah agama dari Provinsi Riau dan Kabupaten Bengkalis, dan dilanjutkan buka puasa bersama dan Shalat Magrib secara berjamaah.***

Laporan : Arisma
Sumber : DISKOMINFOTIK

Artikel Penuh Berkah, Pj Gubri dan Bupati Kasmarni Safari Ramadhan di Kecamatan Pinggir pertama kali tampil pada Maju News.

DPRD Meranti Gelar Paripurna Penyampaian Pandum Fraksi-fraksi Terhadap Rancangan Perda Tentang APBD Perubahan 2023

Admin — Thu, 23 Nov 2023 05:20:00 +0000

MERANTI,MajuNews – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum (Pandum) fraksi-fraksi terhadap Rancangan Perda Tentang APBD Perubahan Kabupaten Kepulauan Meranti tahun anggaran 2023.

Rapat Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kepulauan Meranti, Iskandar Budiman, bertempat di Balai Sidang DPRD Kepulauan Meranti, Rabu (27/9/2023).

Iskandar Budiman mengungkapkan adapun Rapat Paripurna dilaksanakan atas Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor : 15/Kpts-DPRD/KBM/ IX/2023 Tentang Perubahan Penetapan Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti dengan agenda pokok yaitu, Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi Terhadap Rancangan Perda Tentang APBD Perubahan Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2023″

“Sebagaimana telah kita maklumi bersama, pada hari Rabu pagi, Saudara Plt Bupati Kepulauan Meranti telah menyampaikan pidatonya Tentang Nota Keuangan RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2023. Menindaklanjuti Tahapan selanjutnya, sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD Nomor 01 Tahun 2019 di dalam pasal 9 ayat 3, huruf a, angka II, maka Rapat Paripurna Dewan hari ini, kita akan mendengarkan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti terhadap Rancangan Perda tentang APBD Perubahan Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2023,” ungkapnya.

Penyampaian Pandum diawali oleh Fraksi PAN dengan juru bicaranya, Eka Yunita, S.H. Sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, penyampaian Nota Keuangan RAPBD Perubahan Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2023, tentunya merupakan tahapan lanjutan setelah disepakatinya KUA-PPAS yang diajukan oleh Pemerintah Daerah Kepulauan Meranti dengan telah ditanda tanganinya kesepakatan Mou KUA PPAS pada hari Selasa malam tadi, tanggal 26 September 2023. Selanjutnya menjadi tugas, tanggung jawab dan wewenang DPRD Kepulauan Meranti secara bersama dengan Pemerintah Daerah Kepulauan Meranti untuk membahas Rencana Anggaran Belanja Daerah sesuai kesepakatan KUA-PPAS yg telah disepakati bersama.

“Mencermati materi pidato Pengantar Nota RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2023, kami Fraksi PAN DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti ingin menyampaikan pandangan umum. Sebelumnya kami mohon maaf atas keterbatasan pendalaman pengkajian terhadap materi nota keuangan tersebut, akibat waktu yg tersedia tak begitu lapang. Beberapa pandangan umum dan sumbang saran dapat kami sampaikan sebagai berikut,” ungkapnya.

1. Pidato Pengantar Nota Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2023 harus dipandang sebagai suatu kesatuan dokumen pengajuan Ranperda yang dilengkapi dengan dokumen RAPBD Perubahan dan bahan-bahan pendukungnya. Niat baik bersama untuk menyegerakan dan memperlancar proses penetapan APBD sesuai aturan harus kita dukung bersama. Namun bukan berarti kita melalaikan tatanan dan format yang ada. Sebagai sebuah proses menghasilkan produk hukum yang akan menjadi dasar pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan tahun 2023, maka selayaknyalah kita mempersiapkan dan menjalani proses serta tahapan sebagaimana mestinya, sehingga tidak dipandang hanya sekedar stempel legalitas semata. Pada kesempatan kali ini, kami mohon ini dijadikan perhatian khusus dan catatan penting, bukan sekedar untuk dijawab namun harus menjadi prioritas perbaikan untuk proses yang akan datang.

2. Perubahan APBD sesungguhnya merupakan suatu kewajaran. Salah satunya disebabkan karena adanya perubahan asumsi pendapatan sehingga berimplikasi pada perubahan belanja daerah, dengan komposisi Belanja berjumlah Rp. 1,261 (Satu triliun Dua Ratus Enam Puluh Satu Milyar Rupiah) lebih, Pendapatan berjumlah Rp. 1,289 (Satu triliun Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Milyar Rupiah) lebih dengan surplus sebesar Rp. 28 (Dua Puluh Delapan Milyar Rupiah) lebih. Sementara untuk perubahan komposisi target jumlah pendapatan tersebut, menurut sumber sumber pendapatan asli daerah semula ditargetkan sebesar Rp. 308 (Tiga Ratus Delapan Milyar Rupiah) lebih, setelah perubahan menjadi Rp. 223 (Dua Ratus Dua Puluh Tiga Milyar Rupiah) lebih, berkurang sebesar Rp. 84 (Delapan Puluh Empat Milyar Rupiah) lebih, Pendapatan Transfer semula sebesar Rp. 1,001 (Satu triliun Satu Milyar Rupiah) lebih, setelah perubahan menjadi Rp. 1,043 (Satu triliun Empat Puluh Tiga Milyar Rupiah) Lebih atau bertambah sebesar Rp. 41 (Empat Puluh Satu Milyar Rupiah) lebih.

Komposisi target jumlah pendapatan tersebut, menurut sumber sumber pendapatan asli daerah semula ditargetkan sebesar Rp. 308 (Tiga Ratus Delapan Milyar Rupiah) lebih, setelah perubahan menjadi Rp. 223 (Dua Ratus Dua Puluh Tiga Milyar Rupiah) lebih, berkurang sebesar Rp. 84 (Delapan Puluh Empat Milyar Rupiah) lebih, Pendapatan Transfer semula sebesar Rp. 1,001 (Satu triliun Satu Milyar Rupiah) Lebih, setelah perubahan menjadi Rp. 1,043 (Satu Triliyun Empat Puluh Tiga Milyar Rupiah) Lebih atau bertambah sebesar Rp. 41 (Empat Puluh Satu Milyar Rupiah) lebih.

Untuk itu Fraksi PAN mendorong agar Estimasi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah disusun secara hati-hati dan cermat sesuai Potensi yang ada. Hal ini dimaksudkan agar tidak menimbulkan stigma dimasyarakat bahwa Penyusunan APBD Perubahan lebih cenderung mengedepankan pendekatan politik anggaran daripada pendekatan profesional perencanaan.

3. Penyusunan RAPBD Perubahan 2023 ini harus menyesuaikan dengan potensi dan kapasitas aparatur daerah serta ketersediaan waktu yang tersisa. Perencanaan yang begitu optimal hanya akan menjadi catatan kinerja rendah bagi pemerintah daerah disaat aparatur pemerintah daerah tidak mampu merealisasikannya. Pengalaman selama ini menunjukkan rendahnya capaian realisasi APBD disebabkan terbatasnya kinerja dan koordinasi aparatur pemerintah daerah. Ini harus menjadi perhatian dan catatan kita bersama untuk terus dibenahi kedepannya.

4. Perlunya kesepahaman dan koordinasi yang kooperatif, sinergis dan harmonis antara eksekutif dan legislatif dalam proses pembahasan RAPBD, sehingga tidak ada asumsi menang kalah dalam pembahasan RAPBD nantinya. Pembahasan yang dilakukan haruslah berbasis kinerja dengan indikator yg rasional, akuntabel dan profesional berorientasi pada tanggung jawab mensejahterakan masyarakat.

5. Pembahasan Rencana Perubahan APBD harus mengutamakan kepentingan masyarakat secara umum dengan mengakomodir aspirasi dan kebutuhan masyarakat sesuai skala prioritasnya, bukan hanya mengedepan kepentingan kelompok tertentu, serta Perubahan APBD yang akan dihasilkan tidak menimbulkan kecemburuan dan ketimpangan di tengah-tengah masyarakat.

Fraksi Golkar dengan juru bicaranya, Pauzi, S.E, M.Ikom. menyampaikan beberapa pandangan sebagai berikut:

1. Fraksi Partai Golkar menyikapi bahwa penyampaian Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai bentuk akuntabilitas kinerja pengelola keuangan atas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, juga sebagai upaya untuk menerapkan prinsip transparasi dalam penyelengaraan tata kelola pemerintahan yang baik. Pengelolaan keuangan daerah hendaknya mencerminkan suatu prinsip dasar penegakkan akuntabilitas publik dalam semua tahapannya. Oleh karena itu prinsip akuntabilitas publik harus diberlakukan kepada seluruh lembaga pengguna anggaran pemerintah daerah yang bekerja di atas legalitas dan legitimasi masyarakat.

2. Prinsip dasar arus Pendapatan adalah bagaimana Pemerintah Daerah mampu untuk menggali sumber-sumber pendapatan secara luas, sehingga pendapatan daerah terkumpul sebanyak-banyaknya. Sementara prinsip dasar arus Belanja terletak pada aliran dana yang efektif dan efisien, sehingga setiap rupiah yang mengalir untuk pembelanjaan benar-benar dapat dirasakan masyarakat dan memiliki multyplier effect terhadap pertumbuhan dan pembangunan sosial ekonomi Kabupaten Kepulauan Meranti yang lebih berkeadilan. Disini Fraksi Partai Golkar meminta penjelasan terkait pendapatan asli daerah semula ditargetkan sebesar Rp. 308 (Tiga Ratus Delapan Milyar Rupiah) Lebih setelah perubahan menjadi Rp. 223 (Dua Ratus Dua Puluh Tiga Milyar Rupiah) Lebih, berkurang sebesar Rp. 84 (Delapan Puluh Empat Milyar Rupiah) lebih. Apa yang melatar belakangi penurunan target ini dan apakah target yang telah ditetapkan realistis dan dapat direalisasikan dengan rentang waktu yang sangat singkat ini.

3. Fraksi Partai Golkar mengharapkan agar penyerapan anggaran memberikan efek positif dalam rangka menggerakkan pembangunan daerah dan memberikan stimulus pertumbuhan ekonomi rakyat. Disamping itu juga program pembangunan haruslah merata dan berkeadilan untuk setiap kecamatan di Kabupaten Kepulauan Meranti, terutama infrastruktur jalan yang merupakan urat nadi bagi masyarakat.

4. Fraksi Partai Golkar mengharapkan Ranperda APBD-P 2023 ini untuk segera dibahas dan disahkan agar target dan realisasinya bisa segera tercapai.

Fraksi PKB dengan juru bicaranya, Pandumaan Siregar, SP menyampaikan yakni:

1. Fraksi Kebangkitan Bangsa menyambut baik serta mengapresiasi dengan telah disampaikannya nota keuangan RAPBD.P tahun 2023 pada Tanggal 27 September 2023 yang disampaikan Plt. Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti.

2. Pada prinsipnya Kami Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa memahami tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Tahun Anggaran 2023, namun ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan, antara lain sebagai berikut :

a. Pemda sebaiknya tidak memaksakan prediksi PAD yang tidak logis dan bukan berlandaskan atas potensi daerah yang real pada tahun anggaran sebelumnya.

b. Pemda sebaiknya dalam menjalankan program strategis mengacu kepada program-program yang telah termaktub di dalam RPJMD periode 2020-2025, seperti program berobat gratis bagi masyarakat yang terdaftar di BPJS Kesehatan, bantuan untuk guru-guru Kemenag untuk tahun 2023 sampai 2025.

3. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa juga mengingatkan kepada Pemerintah Daerah agar program-program yang diperhitungkan tidak sesuai dengan kondisi keuangan daerah dan tidak berdasarkan atas azas manfaat bagi masyarakat yang tertera di dalam APBD Murni 2023 agar direvisi kembali di RAPBD P tahun 2023.

4. Terakhir kami dari Fraksi PKB ingin mengingatkan kembali kepada pemerintah daerah agar didalam menyusun RAPBD P 2023 semestinya disusun dengan sangat teliti, sesuai realitas kekuatan keuangan kita, sehingga bisa jadi referensi/pedoman yg konstruktif untuk RAPBD murni 2024.

Fraksi PPP Nasdem dengan juru bicaranya, Suji Hartono, S.E. menyampaikan
ucapan terima kasih kepada Bupati dan seluruh jajaran eksekutif di Kabupaten Kepulauan Meranti yang telah menyampaikan Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD tahun anggaran 2023.

“Mudah-mudahan kita semua tetap berkomitmen untuk memberikan yang terbaik, sehingga Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah yang nantinya disyahkan akan membawa kebaikan bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti,” ujarnya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan sebuah kebutuhan mendasar bagi suatu daerah untuk dapat melaksanakan pembangunan daerahnya secara sinergi dan penuh tanggungjawab. Dalam hal ini, sebagai bentuk komitmen untuk dapat melaksanakan dan mengelola APBD tentunya diperlukan sebuah perencanaan yang matang, terarah, proporsional, obyektif dan transparan, dengan tidak meninggalkan asas keadilan demi terwujudnya masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Sehingga wujud refleksi dari aktifitas yang direncanakan, dalam rangka mencapai target kinerja pemerintah dalam menjalankan dan melaksanakan pembangunan suatu daerah dapat tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan. Dalam proses penganggaran, Pemerintah Daerah bersama dengan DPRD harus dapat menentukan arah kebijakannya secara pasti, agar dapat bersinergi dalam melaksanakan peningkatan infrastruktur,
pembangunan sumber daya manusia dan pembangunan ekonomi.

“Namun demikian, tentu harus tetap menjaga rasionalitas berdasarkan prioritas dan kemampuan anggaran daerah, program kegiatan yang tidak berdampak terhadap kesejahteraan
masyarakat harus mampu dihilangkan agar segala kegiatan yang telah disusun dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023
dapat berjalan lancar sesuai dengan aturan pemerintah,” ucapnya.

Setelah meneliti dengan seksama terhadap penyampaian Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023
yang disampaikan oleh Saudara Plt. Bupati pada tanggal 26
September 2023 yang memuat tentang garis besar Rancangan
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2023 berdasarkan KUA -PPAS, maka dalam kesempatan ini perkenankan Fraksi PPP Plus
NasDem menyampaikan Pandangan Umum Fraksi Terhadap Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023
sebagai berikut:

1. Penganggaran terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan dan bermanfaat bagi masyarakat terutama yang terdampak
resiko sosial hendaknya menjadi prioritas untuk tidak dikurangi.

2. Terhadap Kebijakan Perubahan Belanja Daerah Tahun anggaran 2023 yang mengalami penurunan sebesar Rp.102
Milyar Rupiah lebih, Fraksi kami dapat memahami kebijakan tersebut, namun dalam hal ini Fraksi PPP Plus NasDem
berpendapat bahwa penurunan tersebut tidak mengurangi
hak-hak dasar bagi yang telah berkeringat untuk membangun Negeri dan Kabupaten Kepulauan Meranti yang tercinta ini.

3. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti harus melakukan usaha yang sungguh-sungguh untuk menaikkan pendapatan daerah, fraksi kami melihat masih banyak potensi-potensi untuk menaikkan pendapatan yang kurang optimal dilakukan oleh OPD, hal ini dalam upaya untuk mengantisipasi defisit yang akan terjadi pada masa-masa yang akan datang.

4. Fraksi PPP Plus NasDem mengingatkan kepada Pemerintah Daerah agar melakukan upaya yang sungguh-sungguh, terencana dan sistematis dalam penunjukan sumber daya manusia yang menjalankan kegiatan-kegiatan dan program-
program yang tertuang dalam APBD Kabupaten Kepulauan Meranti, hal ini mengingat bahwa pencapaian visi misi kepala daerah merupakan salah satu hal yang dapat menjadi tolak ukur pencapaian dan prestasi kepala daerah dalam 5
tahun.

5. Penganggaran pemeliharaan jalan seluruh Kabupaten Kepulauan Meranti agar tetap dilanjutkan.

6. Penganggaran bidang kesehatan, terutama ketersediaan sarana dan prasarana fasilitas penunjang protokol kesehatan, ketersediaan obat-obatan yang memadai, merupakan sebagai wujud upaya pemerintah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

7. Penganggaran untuk pemberian bantuan hibah/bantuan sosial dalam bentuk uang dan barang kepada individu atau masyarakat yang terdampak atau memiliki resiko sosial seperti keluarga miskin, pekerja sektor informal/harian dan
individu masyarakat yang memiliki resiko sosial lainnya,
serta hibah dan Bantuan Pendidikan bagi siswa dan mahasiswa harus dilakukan dan dilanjutkan serta ditingkatkan.

Fraksi Gerindra dengan juru bicaranya, DR. Tartib SH.,M.So., M.Si.,M.Kn menilai bahwa Ranperda APBD Perubahan 2023 ini merupakan sarana dan momentum untuk melakukan evaluasi secara periodik, sistematis dan masih terhadap asumsi-asumsi kebijakan pendapatan, dan belanja daerah serta pembiayaan daerah pada Perda APBD Murni tahun 2023 yang dianggap kurang realistis, kurang rasional. Oleh karena itu, Fraksi Partai Gerindra dengan serius mempertanyakan keterlambatan Penyampaian Ranperda APBD Tahun 2023. Semestinya Ranperda APBD Perubahan Tahun 2023 sudah harus disampaikan paling lambat bulan Agustus. Hal ini tentu sangat berimplikasi terhadap tahapan pembahasan sampai dengan disahkannya menjadi Perda. Fraksi Partai Gerindra mengingatkan agar hal ini menjadi perhatian yang serius. Selanjutnya Fraksi Partai Gerindra setelah membaca dan mencermati substansi pidato pengantar nota keuangan RAPBD Perubahan tahun anggaran 2023 belum bisa menggambarkan struktur Ranperda APBD Perubahan secara komprehensif secara baku dengan penjelasan dan alasan-alasannya dalam melakukan kebijakan perubahan APBD Tahun 2023.

“Fraksi Partai Gerindra Mendorong dan Mengingatkan agar penyusunan RAPBD Perubahan Tahun 2023 ini disusun secara cermat, penuh dengan kehati-hatian “ dengan memperhatikan asumsi pendapatan yang realistis berdasarkan potensi yang terukur, khusus asumsi pendapatan dari sektor PAD, yang sebenarnya berdasarkan asumsi Fraksi Partai Gerindra tidak lebih dari 100 Milyar saja, hal ini sejalan dengan LHP BPK RI tanggal 16 Agustus 2023 terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2022, dimana PAD nya hanya sebesar 93 Milyar lebih. Namun dipaksakan juga menjadi 223 Milyar. Selanjutnya Fraksi Partai Gerindra juga mempertanyakan tidak diperoleh Dana Intensif Daerah dari pemerintah pusat untuk Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan PMK 140/ PMK.07/2022 yang secara nasional anggaran DID tersebut mencapai 3 Triliun,” ungkapnya.

Fraksi Partai Gerindra juga mengingatkan agar dalam menyusun Belanja Daerah dilakukan secara cerdas, cermat dan — transparansi dengan mempedomani aturan dan regulasi yang ada. Porsi Belanja Modal dan Belanja yang berhubungan dengan kepentingan Publik harus mendapatkan porsi yang lebih besar.

“Selanjutnya untuk kesekian kalinya Fraksi Partai Gerindra Mengingatkan kepada Pemerintah Daerah agar dalam membuat kebijakan program Swakelola di Dinas PUPR dalam pelaksanaan mempedomani Perlem LKPP No.8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola yang merupakan aturan turunan dari Perpres No.16 Tahun 2018. Hal ini dimaksudkan agar kebijakan Swakelola kegiatan fisik tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari, karena dalam pengamatan di lapangan Fraksi Partai Gerindra menemukan permasalahan pelaksanaan kegiatan swakelola yang tidak taat pada aturan dan regulasi yang ada. Hal ini jugalah menjadi temuan BPK RI terhadap kegiatan di Dinas PUPR 2022 berdasarkan LHP BPK RI sebesar 2.3 Milyar lebih disebabkan karena kegiatan volume pada program kegiatan fisik,” ucapnya.

Fraksi Partai Gerindra mendorong agar pencarian dana Desa dan honorer guru Kemenag segera direalisasikan pembayarannya. Mengingat paruh waktu pelaksanaan APBD tahun 2023 yang relatif singkat. Selanjutnya, Fraksi Partai Gerindra mendorong dan mengingatkan agar belanja bantuan pendidikan yang telah dianggarkan pada APBD murni 2023 untuk tetap dianggarkan pada APBD Perubahan 2023. Hal ini perlu menjadi perhatian kita semua bahwa bantuan pendidikan untuk masyarakat Meranti masih sangat dibutuhkan, mengingat kondisi perekonomian yang belum membaik dan masih banyak masyarakat miskin ekstrim di Kabupaten Kepulauan Meranti yang kita cintai ini. Hal ini akan mengakibatkan banyaknya para mahasiswa Kabupaten Kepulauan Meranti yang tidak dapat melanjutkan pendidikannya.

Fraksi Demokrat dengan juru bicaranya, Darsini, SM menyebutkan, dengan apa yang telah disampaikan oleh pemerintah daerah melalui pidato pengantar PIt Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti terhadap nota keuangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2023 kami fraksi Demokrat berharap penyusunan perubahan APBDP Kepulauan Meranti tahun 2023 ini hendaklah benar-benar dipertimbangkan sesuai dengan kondisi terkini kinerja perekonomian daerah dan nasional serta benar-benar memperhitungkan kemampuan fiskal daerah Agar pendapatan daerah yang dianggarkan dalam perubahan APBDP 2023 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

“Belanja daerah juga harus dapat memberikan dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah secara makro agar dapat memberikan efek dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Belanja daerah jangan hanya terkosentrasi pada pendanaan pelaksanaan urusan pemerintah daerah saja, walaupun hal tersebut menjadi kewenangan daerah dan sesuai dengan ketentuan undang-undang namun menurut kami fraksi Demokrat peningkatan kesejahteraan masyarakat itu jauh lebih penting dengan peningkatan sarana dan prasarana yang dapat menunjang perekonomian serta kemudahan fasilitas kepada masyarakat apalagi ditengah kondisi ekonomi daerah seperti saat sekarang ini,” sebutnya.

Terhadap penyampaian Rancangan perubahan APBD Kepulauan Meranti tahun 2023 dengan komposisi belanja Rp.1,261 triliun atau (satu triliun dua ratus enam puluh satu milyar) sedangkan pendapatan berjumlah Rp. 1,289 atau (satu triliun dua ratus lapan puluh sembilan milyar) dengan surplus 28 milyar kami memberi apresiasi terhadap hal tersebut. Sementara dalam sumber pendapatan kami melihat angka yang cukup variatif yang tidak sesuai dengan target capaian yang diharapkan,

Sember Pendapatan asli Daerah yang semula ditargetkan Rp.308 milyar rupiah lebih setelah perubahan menjadi menurun menjadi Rp.223 Milyar rupiah lebih (berkurang 84 milyar rupiah)

Sementara pendapatan transfer yang semula ditargetkan Rp.1.001 triliun atau satu triliun satu milyar rupiah menjadi Rp. 1,043 atau satu triliun empat puluh tiga milyar lebih atau bertambah 41 milyar lebih

Dengan demikian terjadi penurunan dalam belanja daerah dalam APBD perubahan 2023 ini mengingat kemampuan pendapatan yang tidak sesuai target, tentu ini berdampak pada pelaksanaan program kegiatan daerah dan perlu dikoreksi untuk masa yang akan datang.

Karena berdasarkan rincian keseluruhan belanja tahun 2023 yang semula direncanakan Rp. 1,413 atau satu triliun empat ratus tiga belas milyar rupiah menjadi Rp.1,311 atau satu triliun tiga ratus sebelas milyar rupiah yakni mengalami penurunan Rp.102 milyar rupiah, ini merupakan penurunan yang cukup luar biasa tinggi menurut kami.

Sementara keterangan tentang anggaran penerimaan pembiayaan daerah yang semula ditargetkan Rp. 254 milyar rupiah menjadi Rp.132 Milyar rupiah dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.129 milyar rupiah sehingga defisit anggaran 2023 dapat ditutupi dengan nilai pembiayaan tersebut, menurut kami perlu penjelasan yang lebih kongrit.

“Menanggapi apa yang telah disampaikan pemerintah daerah dalam pidato pengantar nota APBD P 2023, kami dari Fraksi Demokrat meminta kepada pemerintah daerah Kepulauan meranti dapat melakukan beberapa hal antara lain,” ungkapnya.

1. melakukan analisa dengan cermat terhadap pendapatan dan belanja daerah agar program pembangunan dapat berjalan sesuai rencana.

2. Komitmen dengan pembangunan daerah yang berbasis sarana dan prasana penunjang ekonomi masyarakat dan mengesampingkan program yang bersifat pembaziran.

3. Masaalah pendidikan agar menjadi prioritas dan perhatian serius bagi pemerintah daerah Kepulauan meranti, untuk itu terhadap rencana pemangkasan anggaran untuk pendidikan agar ditinjau kembali.

4. terkait konflik lahan ditengah masyarakat, baik itu antara pihak swasta dengan masyarakat yang tejadi di pulau Rangsang dan merbau maupun antara pemerintah daerah dengan masyarakat terkait lahan pembangunan kantor dan jalan dikawasan Dorak untuk segera diselesaikan baik itu secara hukum maupun secara mediasi agar tidak berlarut dan merugikan para pihak.

Fraksi Gabungan PKS Hanura dengan juru bicaranya, T Zulkenedi Yusuf, S.E menjadi Fraksi terakhir yang menyampaikan pandangannya. Sementara Fraksi PDI P hanya menyerahkan laporan fraksi secara tertulis kepada pimpinan.

1.Setelah membaca dan mencermati secara seksama pidato Bupati pada Pengantar Nota Keuangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2023, yang telah disampaikan oleh Bupati Kabupaten Kepuluan Meranti, hari Rabu tanggal 27 September 2023, Fraksi PKS-Hanura, Sangat mengapresiasi keseriusan pemerintahan dalam Pembahasan APBD Perubahan Tahun 2023.

2.Mengapresiasi kinerja Pemerintah dalam mengatasi defisit dan menutupi nilai pembiayaan pada perubahan APBD 2023, yang mana secara keseluruhan perubahan belanja- perubahan belanja Tahun Anggaran 2023 yang semula direncanakan sebesar Rp. 1,413 (Satu triliun Empat Ratus Tiga Belas Milyar Rupiah) lebih menjadi Rp. 1,311 (Satu triliun Tiga Ratus Sebelas Milyar Rupiah) lebih, mengalami penurunan sebesar Rp.102 (Seratus Dua Milyar Rupiah) lebih.

Anggaran penerimaan pembiayaan daerah semula ditargetkan sebesar Rp. 254 (Dua Ratus Lima Puluh Empat Milyar Rupiah) lebih menjadi Rp. 132 (Seratus Tiga Puluh Dua Milyar Rupiah) lebih dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp. 129 (Seratus Dua Puluh Sembilan Milyar). Sehingga defisit pada Perubahan APBD tahun anggaran 2023 dapat ditutup dengan nilai pembiayaan tersebut.

3.Fraksi PKS-Hanura berharap penyusunan Perubahan APBD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2023 haruslah mempertimbangkan kondisi terkini kinerja perekonomian daerah dan nasional serta memperhitungkan kemampuan fiskal daerah, sehingga dapat memberikan dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek berkelanjutan yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata.

4.Fraksi PKS-Hanura menyoroti terhadap pengganggaran terhadap bantuan pendidikan jangan sampai di nolkan, karena mengingat program yang baik untuk memajukan pendidikan di Kabupaten Kepulauan Meranti Selain Itu juga Fraksi kami berpendapat bahwa kegiatan APBD Perubahan harus berbasis kinerja dengan indikator yang rasional, akuntabel, profesional dan ketersediaan waktu yang tersisa, dan juga harus berorientasi pada tanggung jawab mensejahterakan masyarakat. Bupati dan pimpinan sidang yang terhormat hadirin yang berbahagia Sebelum menutup pemandangan umum ini Fraksi PKS-Hanura berharap agar proses pembahasan RAPBD Perubahan betul-betul dimaksimalkan agar menghasilkan APBD dan Peraturan Daerah yang benar-benar memenuhi keinginan masyarakat di Kabupaten kepulauan meranti, dengan niat dan semangat yang tulus untuk membangun Kabupaten Kepulauan Meranti Maju, Cerdas dan Bermartabat.(Adv)

Artikel DPRD Meranti Gelar Paripurna Penyampaian Pandum Fraksi-fraksi Terhadap Rancangan Perda Tentang APBD Perubahan 2023 pertama kali tampil pada Maju News.