DPRD MERANTI Arsip - Maju News

Sebut Tak Ada DiKonteks Pada Pemberitaan Salah Satu Media Online, Ini Penjelasan Gafur dan Mazlan

Admin — Sun, 08 Mar 2026 16:23:50 +0000

MERANTI,MajuNews – terkait pemberitaan disalah satu Portal Media Online yang terkesan menyudutkan 2 (Dua) Pejabat di Kabupaten Kepulauan Meranti dengan judul “MISTERI “DANA HANTU” 854 JUTA SEKWAN MERANTI: MAZLAN & GAPUR SALING TUDUH, GOHUKRIM TELUSURI DOKUMEN SPPD DAN BELANJA OPERASIONAL TA 2024” ini langsung direspon dengan cepat oleh yang bersangkutan.

Pemberitaan dinilai tidak professional dan diluar yang dikonfirmasi oleh wartawan yang menerbitkan berita itu.

Bahkan salah satu pejabat yang disebutkan dalam pemberitaan tersebut yaitu Gafur mengatakan bahwa media tersebut melakukan konfirmasi via Handphone setelah berita terbit dan ia menjelaskan bahwa yang disampaikan didalam pemberitaan itu tidak benar.

Gafur juga menjelaskan media tersebut terkesan sengaja menyudutkan dan bahkan menekankan bahwa ia bersalah, meskipun isi pemberitaan itu tidak ada hubungan dengannya.

“berita itu menyebutkan nama saya, dan sudah saya sampaikan saat media itu mengubungi saya, bahwa isi pemberitaan itu tidak benar, tidak ada hubungan dengan saya, tapi tetap diterbitkan”jelas gafur.

Tidak sampai disitu,gapur juga mengatakan media yang sudah menerbitkan berita yang tidak ada hubungan dengannya terkesan ingin mencari keuntungan finalsial.

Media tersebut sontak menawarkan mediasi untuk menghapus berita tersebut dengan memberikan embel-embel bantuan pertemanan (Buah tangan/upeti.red).

“yang buat saya tak senang hati sudah jelas berita itu salah, malah media itu menawarkan bisa dihapus dan diterbitkan berita klarifikasi asal saya memberikan rezeki katanya, itu disampaikan melalui voice note (App WhatsApp.red), tak lah, kenapa harus saya kasi, ”Ucap Gafur yang sekarang menjabat sebagai Kepala Bagian Umum Sekda Meranti.

Dalam hal ini gafur sangat berharap rekan-rekan media selain ini agar lebih professional dan benar-benar akurat dalam membuat dan menyebarkan berita, setidaknya konfirmasi yang bersangkutan dan diterbitkan sesuai konfirmasi, itu.

“bukan bermaksud mengajari rekan-rekan, tapi cobalah bekerja sesuai profesi dengan professional, apalagi jurnalistik, kode etik jurnalistik dan aturan jelas itu ketat dan baik, apalagi untuk pemberitaan yang akan mengarah ke nama baik seseorang, nanti jatuhnya kepidana dan berurusan dengan Aparat Hukum”Kata gafur lagi.

Terpisah, Mazlan yang juga disebut-sebut merupakan orang atau pejabat yang terlibat dalam pemberitaan tersebut juga menjelaskan apa yang disampaikan pada Media itu tidak sesuai dengan yang dikonfirmasi dengannya.

Mazlan yang sekarang berstatus pejabat tetap disalah satu Kantor Kelurahan di Kabupaten Kepulauan meranti sempat dihubungi media itu dan menjelaskan bahwa ia memang ditugaskan dikantor Sekretariat DPRD tapi hanya sebentar dan baru, karna yang dikonfirmasi media itu diluar kegiatannya dan Tahun yang berbeda.

“media tu menghubungi saya, tapi saya jelaskan itu saya tidak tau, karna saya baru desember 2025 ditugaskan disitu, 2024 saya tidak tau karna saya tidak dikantor itu”Jelas Mazlan.

Pria yang akrab dipanggil Pau juga mengatakan sempat dihubungi Kabag Umum Gafur setelah berita itu terbit dan merasa heran dengan menyebutkan saya akan memberikan data Sekwan pada media itu,bahkan dituding pernah menyelesaikan masalah pemberitaan seperti ini.

“saya dikontak kabag dan diberikan voice note dari media itu dengan mengatakan saya akan kasi data lain dan masalah ini pernah saya selesaikan di desember tahun lalu, padahal itu tidak ada sampaikan seperti ini. Ini media udah lain isinya”Tegas Mazlan lagi.

Sekedar Informasi, Penulisan berita tanpa konfirmasi pada dasarnya melanggar Kode Etik Jurnalistik (KEJ), khususnya Pasal 1 dan 3 yang mewajibkan berita akurat, berimbang, dan melalui uji informasi (verifikasi). Berita tanpa konfirmasi berisiko menjadi fitnah, tidak berimbang, dan melanggar asas praduga tak bersalah, sehingga wajib dilayani dengan hak jawab atau ralat.

Kode Etik dan Batasan Terkait Konfirmasi:
• Wajib Verifikasi (Pasal 3 KEJ): Wartawan harus menguji informasi dan menerapkan asas praduga tak bersalah (tidak menghakimi).

• Berimbang (Cover Both Sides): Setiap pihak yang terkait dalam berita, terutama yang menyudutkan, wajib dikonfirmasi agar berita berimbang.

• Larangan Berita Tanpa Konfirmasi: Menulis berita tanpa konfirmasi adalah “pantangan” karena mengabaikan hak jawab dan berpotensi memuat berita bohong/fitnah.

Etika Penulisan Berita dan Klarifikasi :

Boleh dan sah secara etika serta hukum bagi seseorang yang dirugikan oleh pemberitaan untuk memberikan klarifikasi melalui media lain (hak jawab), terutama jika media awal tidak memuat klarifikasi tersebut. Media kedua wajib melakukan verifikasi fakta sebelum mempublikasikannya, memastikan klarifikasi bersifat objektif, dan tidak sekadar menyerang media pertama.

Berikut detail terkait klarifikasi di media lain:
• Hak Jawab: Menurut Kode Etik Jurnalistik Pasal 11, setiap orang yang merasa dirugikan berhak menyampaikan klarifikasi.
• Sah Secara Hukum: Jika media pertama mengabaikan klarifikasi, pihak yang dirugikan berhak memuatnya di media lain.
• Verifikasi Penting: Media yang menerima klarifikasi tetap wajib melakukan verifikasi dan memastikan informasi tersebut faktual, bukan sekadar opini atau serangan pribadi.
• Etika: Sebaiknya klarifikasi tetap didahulukan ke media yang memberitakan pertama kali untuk menjaga keberimbangan, namun langkah ke media lain diperbolehkan jika hak tersebut diabaikan.***

Artikel Sebut Tak Ada DiKonteks Pada Pemberitaan Salah Satu Media Online, Ini Penjelasan Gafur dan Mazlan pertama kali tampil pada Maju News.

Dorong Intervensi Pusat, Sopandi Anggota DPRD Meranti Kawal Langsung Usulan Ketahanan Pangan ke Menteri Pertanian

Admin — Thu, 12 Feb 2026 03:03:00 +0000

MERANTI,MajuNews – Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Sopandi, mengambil peran aktif dalam mengawal agenda ketahanan pangan daerah dengan mendampingi Wakil Bupati Meranti saat audiensi bersama Menteri Pertanian Republik Indonesia di Jakarta. Langkah ini menjadi sinyal kuat keterlibatan legislatif dalam memperjuangkan kebutuhan sektor pertanian di daerah.

Pertemuan tersebut berlangsung di Kantor Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Jakarta Selatan, dan diterima langsung oleh Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, Kamis (12/2). Audiensi difokuskan pada percepatan penguatan sektor pertanian dan ketahanan pangan di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Delegasi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dipimpin Wakil Bupati Muzamil Baharudin, serta dihadiri sejumlah pejabat teknis. Namun, kehadiran Sopandi sebagai unsur legislatif dinilai strategis karena berfungsi memastikan aspirasi petani dan kebutuhan riil di lapangan tersampaikan secara langsung kepada pemerintah pusat.

Dalam forum tersebut, Sopandi menekankan pentingnya dukungan konkret pemerintah pusat terhadap daerah berbasis pertanian dan perkebunan seperti Meranti.

Ia menilai tanpa intervensi anggaran dan program dari kementerian, upaya peningkatan produksi akan berjalan lambat.

Audiensi itu juga menjadi momentum penyampaian usulan program prioritas daerah tahun 2027. Fokusnya meliputi penguatan subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, serta peternakan yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat Meranti.

Sejumlah komoditas unggulan daerah seperti sagu, kopi, kelapa, dan karet diusulkan untuk mendapat perhatian lebih dalam skema pengembangan terintegrasi dari hulu hingga hilir. Sopandi menilai hilirisasi sagu, khususnya, harus menjadi agenda bersama agar nilai tambah dinikmati petani lokal.

Selain pengembangan komoditas, persoalan klasik sektor pertanian turut disorot dalam pertemuan tersebut. Mulai dari keterbatasan infrastruktur produksi dan logistik, konflik spasial lahan, hingga minimnya sumber daya manusia pertanian.

Sopandi secara khusus menyoroti pentingnya pembangunan jalan produksi di kawasan perkebunan. Menurutnya, akses jalan yang memadai akan berdampak langsung pada efisiensi distribusi hasil panen dan peningkatan pendapatan petani.

Ia juga mengusulkan pengadaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pertanian di Meranti. Gagasan ini dinilai penting untuk mencetak generasi muda yang memiliki kompetensi teknis dan inovatif dalam mengelola sektor pertanian modern.

“Meranti adalah daerah pertanian dan perkebunan. Kita butuh inovasi baru agar produktivitas meningkat,” tegas Sopandi dalam penyampaiannya. Ia menilai peningkatan kapasitas SDM menjadi kunci transformasi pertanian daerah.

Wakil Bupati Muzamil dalam kesempatan yang sama memaparkan keterbatasan anggaran daerah yang menjadi tantangan tersendiri. Karena itu, sinergi dengan pemerintah pusat menjadi kebutuhan mendesak untuk mempercepat pembangunan sektor pertanian.

Dukungan dari Kementerian Pertanian diharapkan tidak hanya berupa program, tetapi juga bantuan sarana dan prasarana, termasuk alat mesin pertanian, irigasi, serta penguatan sistem distribusi hasil produksi.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyambut baik berbagai usulan tersebut dan menyatakan komitmennya untuk mendukung penguatan ketahanan pangan daerah, termasuk di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Sinergi antara legislatif, eksekutif daerah, dan pemerintah pusat dinilai menjadi fondasi penting dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Keterlibatan DPRD dalam proses advokasi program ke pusat disebut sebagai bentuk fungsi pengawasan dan penganggaran yang proaktif.

Dengan langkah ini, Sopandi menegaskan bahwa DPRD tidak hanya menjalankan fungsi legislasi di daerah, tetapi juga aktif memperjuangkan kepentingan masyarakat hingga ke tingkat kementerian. Upaya tersebut diharapkan mampu mendorong percepatan pembangunan sektor pertanian Meranti secara berkelanjutan dan berdaya saing.(ADV)

Artikel Dorong Intervensi Pusat, Sopandi Anggota DPRD Meranti Kawal Langsung Usulan Ketahanan Pangan ke Menteri Pertanian pertama kali tampil pada Maju News.

Telan Anggaran Rp233,48 Juta, Syaifi Hasan DPRD Meranti Tinjau Pembangunan Duiker Simpang Puskemas

Admin — Tue, 10 Feb 2026 03:00:00 +0000

MERANTI,MajuNews – Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Syaifi Hasan, meninjau progres pembangunan duiker di Jalan Pelajar, tepatnya di simpang Puskesmas Alahair, Selasa (10/2/2026). Peninjauan dilakukan sebagai bagian dari fungsi pengawasan legislatif terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur daerah.

Syaifi Hasan yang juga menjabat Ketua Komisi II DPRD Kepulauan Meranti menyampaikan bahwa pembangunan duiker tersebut merupakan kebutuhan mendesak masyarakat karena jalan tersebut merupakan akses vital yang setiap hari dilalui warga.

Menurutnya, kerusakan duiker sejak pertengahan Desember 2025 lalu sempat menghambat kelancaran lalu lintas, tidak hanya bagi warga sekitar, tetapi juga masyarakat dari kecamatan lain yang melintasi kawasan tersebut.

“Hasil peninjauan di lapangan, progres pekerjaan sejauh ini berjalan cukup baik dan sesuai dengan perencanaan,” ujarnya.

Ia menambahkan, pengawasan langsung diperlukan untuk memastikan pekerjaan dilaksanakan sesuai spesifikasi teknis dan target waktu yang telah ditetapkan.

Dalam kesempatan itu, Syaifi Hasan juga mengapresiasi peran konsultan pengawas dan pejabat pelaksana kegiatan (PPK) yang dinilai aktif melakukan pengawasan di lapangan.

Syaifi Hasan berharap pihak rekanan dapat menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, mengingat Jalan Pelajar merupakan jalur utama yang menghubungkan wilayah Tebingtinggi, Tebingtinggi Barat, dan kecamatan lainnya.

Ia juga meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kepulauan Meranti memberikan perhatian serius agar pembangunan dapat diselesaikan sebelum Hari Raya Idul Fitri.

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kepulauan Meranti, Rahmat Kurnia, ST, sebelumnya menyatakan bahwa rehabilitasi duiker tersebut merupakan arahan langsung Bupati Kepulauan Meranti karena menyangkut kepentingan masyarakat luas.

Rehabilitasi Duiker Jalan Pelajar Desa Alahair resmi dimulai pada Kamis (29/1/2026) dan dibiayai melalui APBD Kepulauan Meranti sebesar Rp233.480.000. Duiker dibangun dengan panjang sekitar 18 meter, lebar 2 meter, dan kedalaman 1,8 meter, menggunakan material semen VC 20 dan besi tulangan berdiameter 12 milimeter.

Pekerjaan dilaksanakan oleh CV Seagull Pasific melalui metode Penunjukan Langsung (PL) dengan masa pengerjaan 60 hari kalender. Selama proses pembangunan berlangsung, akses di simpang Puskesmas Alahair ditutup sementara dan masyarakat diimbau menggunakan jalur alternatif.(ADV)

Artikel Telan Anggaran Rp233,48 Juta, Syaifi Hasan DPRD Meranti Tinjau Pembangunan Duiker Simpang Puskemas pertama kali tampil pada Maju News.

Festival Cian Cui 2026 di Meranti Masuk KEN, DPRD Harap Dongkrak Ekonomi dan Perkuat Toleransi Jelang Ramadan

Admin — Thu, 05 Feb 2026 04:31:00 +0000

MERANTI,MajuNews – Festival Cian Cui atau Perang Air di Selatpanjang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, kembali digelar tahun ini dan masuk dalam kalender Karisma Event Nusantara (KEN) 2026.

Tradisi budaya yang berakar dari permainan anak-anak saat perayaan Imlek itu kini menjadi agenda wisata tahunan yang diharapkan mampu mendongkrak ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat toleransi antarumat beragama.

Event yang akan berlangsung pada 17–22 Februari 2026 tersebut diproyeksikan menarik kunjungan wisatawan lokal maupun mancanegara ke Selatpanjang.

Festival ini dikenal sebagai tradisi unik masyarakat Tionghoa setempat yang dahulu bermula dari kebiasaan anak-anak menyemprotkan air saat keluarga perantau pulang kampung merayakan Imlek, lalu berkembang menjadi perang air massal di jalan protokol.

Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Komisi III, Elvira Nindia Fradista, mengajak masyarakat untuk bersama-sama menyukseskan pelaksanaan Festival Cian Cui tahun ini.

Menurutnya, kegiatan tersebut bukan hanya agenda budaya, tetapi juga memiliki dampak langsung terhadap pergerakan ekonomi masyarakat.

“Festival Cian Cui sudah menjadi agenda nasional melalui KEN 2026. Ini kesempatan besar bagi Kepulauan Meranti untuk menarik wisatawan dan meningkatkan perekonomian masyarakat, terutama pelaku UMKM, perhotelan, dan sektor jasa,” kata Elvira,Kamis(5/2/2026).

Ia menilai perputaran ekonomi selama festival berlangsung setiap tahun selalu meningkat, mulai dari penjualan kuliner, transportasi, hingga penginapan. Karena itu, dukungan masyarakat sangat diperlukan agar event berjalan aman dan sukses.

Selain aspek ekonomi, Elvira juga menekankan pentingnya menjaga nilai toleransi beragama. Pasalnya, pelaksanaan festival tahun ini berdekatan dengan momentum bulan suci Ramadan.

“Mengingat kegiatan ini berdampingan dengan bulan suci Ramadan, kami mengajak seluruh masyarakat, khususnya di Kepulauan Meranti dan Provinsi Riau, untuk saling menghormati dan menjaga toleransi. Festival ini adalah budaya, sekaligus ruang silaturahmi yang harus tetap menghargai keberagaman,” ujarnya.

Ia berharap Festival Cian Cui tidak hanya menjadi atraksi wisata, tetapi juga simbol kebersamaan masyarakat lintas agama dan budaya di Riau.

“Harapannya, kegiatan ini bisa memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekaligus memperkuat persatuan. Kepulauan Meranti dikenal dengan keberagaman dan toleransinya, dan festival ini menjadi salah satu wujud nyata dari itu,” tutup Elvira.(ADV)

Artikel Festival Cian Cui 2026 di Meranti Masuk KEN, DPRD Harap Dongkrak Ekonomi dan Perkuat Toleransi Jelang Ramadan pertama kali tampil pada Maju News.

Mulyono Anggota DPRD Meranti Kesal, MV Batam Jet dan Dumai Ekspress Naikkan Harga Tiket Sepihak

Admin — Wed, 28 Jan 2026 04:38:00 +0000

MERANTI,MajuNews – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kepulauan Meranti, Mulyono SE MIKom mengaku kesal setelah mendengar rencana kenaikan tiket motor vessel (MV) Batam Jet dan Dumai Ekspress Grup.

Ia berjanji akan memanggil pihak pengusaha dan instansi terkait untuk mempertanyakan dasar kenaikan tersebut.

Kepada wartawan, Rabu (28/1/2026) Mulyono menegaskan, bahwa kenaikan tarif moda transportasi umum biasanya bersamaan dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Namun saat ini, pemerintah belum menaikkan harga BBM. Sehingga sangat disayangkan kenapa pengusaha menaikkan harga tiket.

“Saya secara pribadi dan sebagai Wakil Ketua Komisi II DPRD Kepulauan Meranti sangat menyayangkan atas kenaikan harga tiket MV Batam Jet dan MV Dumai Ekspress Grup ini. Apalagi, surat pemberitahuan kenaikan itu tidak ada ditembuskan ke kami,” tegasnya.

Menurutnya, para pengusaha seolah menganggap Kepulauan Meranti seperti negeri tidak bertuan.

Seharusnya, sebelum rencana kenaikan, dapat dilakukan pembahasan bersama dengan perangkat di daerah. Sehingga, kenaikan itu dilakukan sudah mempertimbangkan seluruh aspek.

“Mereka menaikkan tarif seolah daerah ini tidak bertuan. Artinya, naik tarif itu harus ada kesepakatan dulu. Mereka singgah dan berusaha di tempat kita, penumpangnya juga ada masyarakat kita, berlabuh juga di daerah kita.

Perusahaan harusnya memberitahukan dulu dan membahas secara bersama. Yang kita sayangkan itu, kenapa naik, sedangkan BBM tidak naik. Ditambah lagi ekonomi lagi lesu,” ungkapnya.

Politisi Gerindra itu menilai pengusaha memanfaatkan ketergantungan masyarakat terhadap moda transportasi laut. Karena kebutuhan pokok masyarakat sangat krusial dan penting menggunakan transportasi laut sebagai sarana mobilisasi orang dan barang.

Ditambah lagi, dengan kenaikan ini, akan menjadi alasan bagi sarana transportasi lainnya seperti speed boat (sb) dan motor vessel (MV) lain dengan tujuan Mmalaysia ikut menaikkan harga tiket penumpang nantinya.

“Mereka juga tidak menyebutkan alasan kenapa dilakukan kenaikan. Kami sangat sayangkan. Kami harus tau juga apa penyebab kenaikan. Jangan tiba-tiba menaikkan harga tiket secara sepihak,” ingatnya.

Mulyono menyebutkan DPRD akan segera memanggil hearing pihak pengusaha secepatnya. Sehingga dapat dilakukan pembahasan bersama terlebih dahulu.

“Kita akan coba jadwalkan hearing Senin, 2 Februari 2026 (pekan depan). Karena ini menyangkut kepentingan masyarakat luas, anak kuliah, dan orang berobat. Ini tidak bisa dibiarkan.

Perusahaan ini membuat kebijakan sepihak dan menganggap negeri ini tak bertuan. Harusnya dilakukan kesepakatan bersama dengan unsur-unsur di daerah, baru dibuat kebijakan dengan kesepakatan bersama,” tutupnya.

Untuk diketahui, berdasarkan surat pemberitahuan yang masuk dari PT Pelayaran Nasional Lestari Indomabahari bernomor 021/LIB-D/BTM/I/2026 ke Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan (KSOP) Selatpanjang, mulai 1 Februari 2026 harga tiket kapal fery atau Motor Vessel (MV) Batam Jet dan Dumai Ekspress grup naik. Kenaikan tarif rata-rata mulai 20 hingga 25 persen.

Dalam surat tersebut dirincikan kenaikan tarif tiket Selatpanjang – Repan dari Rp95.000 menjadi Rp120.000, Selatpanjang – Sungai Tohor dari Rp95.000 menjadi Rp120.000, Selatpanjang – Tanjung Samak, dari Rp120.000 menjadi Rp150.000, Selatpanjang – Tanjung Balai Karimun, dari Rp180.000 menjadi Rp210.000, Selatpanjang – Batam, dari Rp270.000 menjadi Rp330.000, Selatpanjang – Tanjung Pinang, dari Rp330.000 menjadi Rp400.000, Selatpanjang – Buton, dari Rp120.000 menjadi Rp150.000. Selain itu, keberangkatan dari Selatpanjang – Bengkalis, dari Rp180.000 menjadi Rp200.000 dan Selatpanjang – Dumai, dari Rp270.000 menjadi Rp330.000.

Dijelaskan Direktur PT Pelnas Lestari Indomabahari, Edy Chang SH dalam surat tersebut, kenaikan harga tiket kapal dilakukan berdasarkan enam item pertimbangan.

Diantaranya, meningkatnya biaya operasional kapal, kenaikan UMK (Upah Minimum Kabupaten) setiap tahun, meningkatnya biaya perawatan kapal, peremajaan kapal. Selanjutnya, selama tiga tahun belum ada pembaharuan harga tiket dan kenaikan harga spare part mesin kapal setiap tahun sekitar 20 persen.

Dalam surat tersebut juga disampaikan lampiran Surat Keputusan Gubernur Riau dengan nomor: Kpts.1777/XII/2022 Tentang Tarif Penumpang Angkutan Laut Antar Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Riau yang ditandatangani oleh Gubernur Syamsuar tanggal 1 Desember 2022.

Selain itu juga dilampirkan kesepakatan bersama antara PT Pelnas Lestari Indomabahari yang ditandatangani Direktur Edy Chang SH dan Direktur PT Batam Bahari Sejahtera yang ditandatangani oleh Direktur Iwanivantan.(ADV)

Artikel Mulyono Anggota DPRD Meranti Kesal, MV Batam Jet dan Dumai Ekspress Naikkan Harga Tiket Sepihak pertama kali tampil pada Maju News.

Ketua DPRD Meranti H. Khalid Ali Hadiri Pembukaan Forum Konsultasi Publik Ranwal RKPD 2027

Admin — Tue, 27 Jan 2026 04:44:00 +0000

Meranti,MajuNews — Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, H. Khalid Ali, menghadiri pembukaan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal (Ranwal) RKPD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2027 yang digelar di Ballroom Afifa Sport Center Selatpanjang, Selasa (27/1/2026).

Kehadiran pimpinan legislatif tersebut menjadi bentuk dukungan DPRD terhadap proses perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, khususnya di wilayah kepulauan dan pulau-pulau terluar.

Forum secara resmi dibuka oleh Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, yang menegaskan bahwa Forum Konsultasi Publik Ranwal RKPD bukan sekadar agenda seremonial, melainkan ruang strategis untuk meramu kebijakan pembangunan agar tepat sasaran dan berkeadilan wilayah.

“Forum ini adalah dapur perencanaan. Di sinilah kita meramu kebijakan agar anggaran yang disusun setiap tahun benar-benar menjawab kebutuhan rakyat, terutama masyarakat di pulau-pulau terdepan Kepulauan Meranti,” ujar Muzamil.

Ia menjelaskan, RKPD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2027 merupakan penjabaran tahunan dari RPJMD 2025–2029, yang disusun dengan mengacu pada kebijakan pembangunan nasional dan Provinsi Riau, serta mempertimbangkan kondisi aktual dan isu strategis daerah.

“Semoga seluruh indikator pembangunan dapat dicapai sesuai target, sekaligus mampu menjawab persoalan mendasar yang masih dihadapi daerah kepulauan,” katanya.

Muzamil juga mengakui tantangan pembangunan Kepulauan Meranti masih cukup kompleks, mulai dari keterbatasan infrastruktur dasar dan konektivitas antarwilayah, abrasi pantai, banjir, kebakaran hutan dan lahan, hingga pemanfaatan potensi ekonomi yang belum optimal.

“Pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri. Sinergi dan kolaborasi semua pihak, termasuk DPRD, sangat dibutuhkan agar pembangunan benar-benar dirasakan hingga ke pulau-pulau terluar,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bappedalitbang Kepulauan Meranti, Abu Hanifah, menyampaikan bahwa forum tersebut bertujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi, serta kesepakatan terhadap Ranwal RKPD Tahun 2027.(adv)

Artikel Ketua DPRD Meranti H. Khalid Ali Hadiri Pembukaan Forum Konsultasi Publik Ranwal RKPD 2027 pertama kali tampil pada Maju News.

DPRD Meranti Bersama Dinas Perikanan Matangkan Usulan APBN untuk Wilayah Kepulauan

Admin — Mon, 26 Jan 2026 02:49:00 +0000

Meranti,MajuNews — Komisi II DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti menggelar agenda pembahasan sektor perikanan guna menjemput anggaran pusat melalui fraksi-fraksi di DPR RI. Rapat berlangsung di Sekretariat DPRD Kepulauan Meranti, Senin (26/1/2026) pukul 09.00 WIB.

Rapat tersebut dihadiri jajaran Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Meranti, di antaranya Kepala Dinas Perikanan Ahmad Yani, Kepala Bidang Perikanan Tangkap Iskandar Samin Siregar, Kepala Bidang Budidaya Mariana, serta bagian program.

Kehadiran unsur eksekutif ini untuk menyelaraskan program dan kebutuhan daerah dengan peluang pendanaan pusat.

Dari pihak legislatif, hadir Ketua Komisi II DPRD Kepulauan Meranti Syaifi dari Fraksi PAN, Sekretaris Komisi II Jani Pasaribu dari Fraksi PSI, serta anggota Komisi II yakni Sopandi dari Fraksi PAN, Alamin dari Fraksi PKS, Lianita dari Fraksi Nasdem, H. Atan dari Fraksi PDI P, dan Suji Hartono dari Fraksi PPP.

Ketua Komisi II Syaifi menegaskan, kolaborasi legislatif dan eksekutif menjadi kunci dalam strategi “jemput bola” ke DPR RI, khususnya melalui fraksi-fraksi yang memiliki akses langsung terhadap penganggaran di tingkat pusat.

“Daerah harus aktif mengusulkan dan mengawal program agar mendapat dukungan anggaran nasional,” ujarnya.

Anggota Komisi II Sopandi mengungkapkan, rapat menghasilkan kesepakatan awal untuk memprioritaskan program pemerintah pusat yang relevan dengan karakteristik Kepulauan Meranti sebagai wilayah kepulauan dan pulau terluar.

Salah satu fokus utama adalah penguatan sektor perikanan sebagai tulang punggung ekonomi masyarakat pesisir.
“Hasil rapat mengarah pada pengusulan program pemerintah untuk daerah pulau terluar, yakni Kampung Nelayan Merah Putih,” ungkap Sopandi.(adv)

Artikel DPRD Meranti Bersama Dinas Perikanan Matangkan Usulan APBN untuk Wilayah Kepulauan pertama kali tampil pada Maju News.

Bahas Strategi Jemput Anggaran Pusat, Komisi II DPRD Meranti dan PUPR

Admin — Mon, 26 Jan 2026 02:45:00 +0000

MERANTI,MajuNews – Di balik meja rapat Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Senin (26/1/2026) pagi, sebuah strategi penting diracik. Komisi II DPRD duduk satu meja dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), membahas satu tujuan besar: menjemput anggaran pusat demi percepatan pembangunan infrastruktur daerah.

Hearing yang dimulai sekitar pukul 09.00 WIB itu bukan sekadar agenda rutin. Ia menjadi ruang konsolidasi antara legislatif dan eksekutif daerah untuk menyusun langkah konkret memperjuangkan anggaran melalui DPR RI, khususnya bagi sektor jalan yang masih membutuhkan perhatian serius di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Dari pihak eksekutif, Kepala Dinas PUPR Rahmat Kurnia ST, hadir bersama jajaran teknisnya, mulai dari Kepala Bidang Pengairan Hendri, Kepala Bidang Bina Marga Sugeng Widodo KN ST, Kepala Bidang Cipta Karya Nasrullah Anata ST, hingga Kepala Bidang Program Benny Naibaho S.Kom.

Kehadiran lengkap ini menandakan kesiapan PUPR dalam memaparkan program prioritas yang siap diperjuangkan ke tingkat pusat.

Sementara itu, Komisi II DPRD tampil dengan formasi penuh. Ketua Komisi II Syaifi dari Fraksi PAN memimpin jalannya rapat, didampingi Sekretaris Komisi II Jani Pasaribu dari Fraksi PSI.

Turut hadir anggota Komisi II lainnya yakni Sopandi (Atah Pandi) dari Fraksi PAN, Alamin dari Fraksi PKS, Lianita dari Fraksi NasDem, H. Atan dari Fraksi PDI Perjuangan, serta Suji Hartono dari Fraksi PPP.

Anggota Komisi II DPRD, Sopandi, menegaskan bahwa kehadiran seluruh unsur tersebut mencerminkan keseriusan DPRD dan PUPR dalam menyusun langkah strategis bersama.

Fokus utama rapat, kata dia, adalah memetakan program infrastruktur yang berpotensi besar diusulkan ke pemerintah pusat, terutama pembangunan dan peningkatan jalan di berbagai wilayah Kepulauan Meranti.

“Kolaborasi ini penting agar usulan daerah disampaikan secara terstruktur dan diperjuangkan langsung melalui fraksi-fraksi yang ada di DPR RI,” ujar Sopandi.

Dari hasil hearing tersebut, disepakati bahwa langkah lanjutan adalah menunggu penjadwalan resmi dari Pemerintah Daerah untuk melakukan hearing langsung ke fraksi-fraksi DPR RI.

Penjadwalan ini dinilai krusial agar perjuangan anggaran pusat dapat dilakukan tepat waktu dan tidak tertinggal dalam siklus perencanaan nasional.(adv)

Artikel Bahas Strategi Jemput Anggaran Pusat, Komisi II DPRD Meranti dan PUPR pertama kali tampil pada Maju News.

Ketua DPRD Meranti Bersama Bupati Perjuangkan Perbaikan Jembatan dan Jalan Provinsi ke DPRD Riau

Admin — Wed, 21 Jan 2026 02:54:00 +0000

Meranti,MajuNews — Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, bersama Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, H. Khalid Ali, S.E., menunjukkan keseriusan memperjuangkan perbaikan infrastruktur strategis daerah dengan mendatangi DPRD Provinsi Riau, Rabu (21/1/2026).

Dalam pertemuan dengan Ketua DPRD Provinsi Riau, Kaderismanto, di Kantor DPRD Riau Pekanbaru, Bupati Asmar dan Ketua DPRD Meranti secara langsung menyampaikan kondisi memprihatinkan sejumlah jembatan dan ruas jalan provinsi di Kepulauan Meranti yang dinilai sudah sangat mendesak untuk diperbaiki karena menyangkut keselamatan dan aktivitas masyarakat.

Bupati Asmar menegaskan bahwa kerusakan infrastruktur, khususnya jembatan dan jalan provinsi, telah berdampak luas terhadap mobilitas warga serta perekonomian daerah.

Ia menyampaikan beberapa usulan prioritas yang membutuhkan penanganan segera oleh pemerintah provinsi hingga pemerintah pusat.

“Kerusakan jembatan dan jalan ini bukan hanya soal kenyamanan, tetapi sudah menyangkut keselamatan masyarakat dan kelancaran roda ekonomi. Karena itu kami datang langsung untuk memperjuangkannya,” tegas Bupati Asmar.

Senada dengan itu, Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, H. Khalid Ali, S.E., menekankan pentingnya sinergi lintas pemerintahan agar persoalan infrastruktur di daerah kepulauan tidak terus berlarut. Menurutnya, DPRD Meranti akan terus mengawal aspirasi masyarakat agar mendapat perhatian serius di tingkat provinsi.

“Kami di DPRD Meranti berkomitmen mengawal penuh perjuangan ini. Infrastruktur yang layak adalah kebutuhan dasar masyarakat dan harus menjadi prioritas bersama,” ujar Khalid Ali.

Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRD Provinsi Riau, Kaderismanto, mengakui bahwa keterbatasan anggaran akibat penurunan dan pemangkasan Transfer Keuangan Daerah (TKD) menjadi tantangan tersendiri. Namun demikian, ia memastikan DPRD Provinsi Riau tetap berupaya mencari solusi terbaik.

“Kondisi APBD memang terbatas, tetapi kami akan berusaha membuka ruang-ruang anggaran agar kebutuhan mendesak masyarakat tetap dapat diakomodir,” kata Kaderismanto.

Ia juga menegaskan bahwa persoalan infrastruktur di Kepulauan Meranti, khususnya dua jembatan yang telah roboh, menjadi perhatian serius DPRD Provinsi Riau dan layak menjadi prioritas penanganan pada tahun 2026.(Adv)

Artikel Ketua DPRD Meranti Bersama Bupati Perjuangkan Perbaikan Jembatan dan Jalan Provinsi ke DPRD Riau pertama kali tampil pada Maju News.

Ketua DPRD Kepulauan Meranti Hadiri Isra Mikraj di Masjid Agung Darul Ulum Selatpanjang

Admin — Thu, 15 Jan 2026 04:41:00 +0000

MERANTI,MajuNews – Ketua DPRD Kepulauan Meranti, H. Khalid Ali, menghadiri Peringatan Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW 1447 Hijriah/2026 Masehi yang digelar di Masjid Agung Darul Ulum, Jalan Siak, Selatpanjang, Kamis (15/1/2026) malam.

Peringatan Isra Mikraj yang mengusung tema “Membumikan Perintah Langit sebagai Jalan Menuju Kabupaten Kepulauan Meranti yang Unggul, Agamis, dan Sejahtera” tersebut berlangsung khidmat dan diikuti ratusan jemaah dari unsur pemerintahan, tokoh agama, serta masyarakat.

Dalam kegiatan itu, Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, menegaskan bahwa peringatan Isra Mikraj bukan sekadar seremoni keagamaan, melainkan refleksi mendalam tentang arah kepemimpinan dan pengabdian kepada masyarakat.

Menurut Bupati Asmar, peristiwa Isra Mikraj mengandung pesan moral yang sangat kuat, khususnya bagi para pemimpin dan aparatur pemerintahan, yakni tentang amanah, kejujuran, dan tanggung jawab dalam menjalankan kekuasaan.

“Nilai-nilai Isra Mikraj harus menjadi pedoman dalam kepemimpinan. Pengabdian kepada masyarakat harus dilandasi kejujuran, amanah, dan kesungguhan, bukan kepentingan pribadi atau golongan,” ujar Asmar.

Ia menekankan bahwa kepemimpinan religius tidak berhenti pada simbol dan ritual semata, tetapi harus tercermin dalam kebijakan yang adil, pelayanan publik yang bersih, serta keteladanan aparatur pemerintah di tengah masyarakat.

Bupati Asmar juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus memperkuat ukhuwah Islamiah, ukhuwah wathaniah, dan ukhuwah insaniah sebagai modal sosial dalam menjaga stabilitas dan harmoni daerah.

“Dengan kebersamaan, toleransi, dan semangat gotong royong, kita dapat membangun Kabupaten Kepulauan Meranti yang unggul, agamis, dan sejahtera,” tambahnya.

Peringatan Isra Mikraj ini turut dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kepulauan Meranti, pimpinan instansi vertikal, tokoh adat, tokoh agama, ASN, PPPK, serta masyarakat Kecamatan Tebing Tinggi. Acara diisi dengan tausiah oleh Ustaz Nazriel Abdul Muluk, S.Ag., M.A., dan ditutup dengan doa bersama.(ADV)

Artikel Ketua DPRD Kepulauan Meranti Hadiri Isra Mikraj di Masjid Agung Darul Ulum Selatpanjang pertama kali tampil pada Maju News.