Pekanbaru Arsip - Maju News

Apresiasi Sinergi PGRI Riau Dan Polda Riau, PWMOI Ingatkan Jangan Bungkam Pengawasan Dana BOS

Admin — Wed, 31 Dec 2025 02:23:18 +0000

PEKANBARU,MajuNews – Dewan Pimpinan Wilayah Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia (PWMOI) Provinsi Riau menegaskan bahwa kerja sama antara PGRI Riau dan Polda Riau pada prinsipnya patut diapresiasi, sepanjang dimaknai sebagai upaya perlindungan hukum yang objektif dan adil, bukan sebagai instrumen untuk membatasi pengawasan publik dan kebebasan pers.

Penegasan tersebut disampaikan Ketua DPW PWMOI Riau, Rio Kasairi, S.Sos, yang menilai bahwa di tengah wacana perlindungan hukum, PGRI Riau seharusnya lebih memprioritaskan perjuangan nyata terhadap nasib guru, yang hingga kini masih dihadapkan pada berbagai persoalan mendasar.

“Kami mencatat, hingga hari ini ribuan guru honorer yang gajinya bersumber dari BOSDA sudah tujuh bulan belum dibayarkan. Bahkan ASN dan guru PPPK di lingkungan Dinas Pendidikan Riau sempat mengalami tunda bayar gaji pada Oktober 2025. Ironisnya, justru media yang lebih dahulu mengangkat persoalan ini ke ruang publik,” ujar Rio.

Rio juga menyoroti nasib guru di desa dan wilayah terluar yang dinilai masih luput dari perhatian serius. Menurutnya, guru-guru di daerah terpencil menghadapi tantangan berlapis, mulai dari gaji minim karena mayoritas berstatus honorer, fasilitas sekolah yang rusak atau sangat terbatas, akses sulit melalui jalur darat maupun laut, cuaca ekstrem, hingga janji pengangkatan PPPK yang belum sepenuhnya terealisasi

“Inilah yang seharusnya menjadi fokus utama PGRI. Bagaimana memastikan hak guru dibayarkan tepat waktu, sekaligus mempermudah akses pelayanan bagi guru di daerah pinggiran. Dengan jarak dan waktu tempuh yang berat ke kantor dinas pendidikan, sudah saatnya PGRI mendorong sistem pelayanan berbasis teknologi digital,” tegasnya.

Ironisnya, lanjut Rio, guru-guru yang tergabung dalam PGRI tetap diwajibkan membayar iuran organisasi, namun ketika hak-hak dasar mereka terabaikan, suara pembelaan dari organisasi profesi justru minim terdengar.

*Pernyataan LKBH PGRI yang Dipersoalkan*

PWMOI Riau juga menanggapi pernyataan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) PGRI Riau yang disampaikan melalui sejumlah media, terkait penerbitan Pedoman Kerja Sama PGRI–Polda Riau yang disosialisasikan dalam Konferensi Kerja I PGRI Provinsi Riau di Hotel Mutiara Merdeka Pekanbaru, Sabtu (20/12/2025).

Ketua LKBH PGRI Riau, Dr. Parlindungan, SH, MH, menyatakan bahwa kerja sama tersebut merupakan respons atas maraknya dugaan intimidasi dan pemerasan oleh oknum LSM dan oknum wartawan terhadap guru dan kepala sekolah, khususnya terkait pengelolaan Dana BOS.

Menurutnya, pedoman ini bertujuan menciptakan rasa aman agar guru dan kepala sekolah dapat bekerja secara profesional dan terlindungi secara hukum.

“Negara tidak boleh membiarkan guru dan kepala sekolah bekerja di bawah tekanan,” ujarnya.

Ia juga menyebutkan bahwa selama ini sejumlah kepala sekolah kerap menghadapi tekanan dari pihak-pihak yang mengatasnamakan LSM maupun media dalam konteks pengawasan Dana BOS.

*Titik Kritis yang Diperdebatkan PWMOI Riau*

Menanggapi hal tersebut, Rio Kasairi menilai terdapat sejumlah titik rawan yang perlu disikapi secara kritis dari perspektif kebebasan pers dan kontrol publik.

Pertama, generalisasi terhadap “oknum LSM dan wartawan” dinilai berpotensi problematik jika tidak disertai data, laporan polisi, atau proses hukum yang jelas. Generalisasi semacam ini berisiko membangun stigma bahwa kritik terhadap pengelolaan Dana BOS dipersepsikan sebagai intimidasi.

“Publik dan media berhak mempertanyakan: apakah ada laporan resmi, putusan hukum, atau data konkret terkait dugaan pemerasan tersebut?” ujarnya.

Kedua, terdapat garis tipis antara perlindungan hukum dan potensi penyalahgunaan kewenangan. Rio mengingatkan bahwa perlindungan hukum tidak boleh berubah menjadi tameng bagi pihak yang alergi terhadap transparansi.

“Siapa yang menentukan suatu kritik itu intimidasi atau justru kontrol sosial? Di sinilah peran media menjadi penting, agar perlindungan hukum tidak berubah menjadi kriminalisasi kritik atau pembungkaman informasi publik,” tegasnya.

Ketiga, Rio menegaskan bahwa Dana BOS merupakan uang negara, dan kepala sekolah adalah pengelola keuangan publik. Oleh karena itu, pengawasan oleh media dan LSM merupakan sesuatu yang sah, wajar, dan dijamin undang-undang.

Isu utamanya bukan siapa yang mengawasi, melainkan apakah pengelolaan Dana BOS dilakukan secara transparan dan akuntabel, serta apakah pengawasan berjalan sesuai koridor hukum,” katanya.

Rio kembali menegaskan bahwa jika terdapat oknum yang melakukan pemerasan, maka harus diproses secara hukum secara individual, bukan dengan membangun narasi yang menyudutkan fungsi kontrol sosial secara umum.

Bahkan, menurutnya, narasi intimidatif justru berpotensi menimbulkan persepsi publik bahwa terdapat persoalan dalam pengelolaan Dana BOS

Jangan sampai muncul kesan seolah-olah ada pengelolaan Dana BOS yang tidak beres, lalu dicari payung perlindungan agar luput dari pengawasan publik,” tambahnya.

*PWMOI Riau Minta Klarifikasi dan Penegasan*

Rio menegaskan bahwa PWMOI Riau meminta klarifikasi terbuka dari Ketua LKBH PGRI Riau terkait pernyataan dugaan intimidasi dan pemerasan oleh oknum LSM dan wartawan di lingkungan sekolah.

Menurutnya, pernyataan tersebut harus disertai fakta, data, dan dasar hukum yang jelas, agar tidak menimbulkan stigma negatif terhadap profesi wartawan dan lembaga masyarakat sipil secara umum.

“Jika pernyataan itu tidak dapat dibuktikan dengan data, laporan resmi, atau proses hukum yang jelas, maka demi menjaga marwah organisasi profesi dan iklim demokrasi yang sehat, kami meminta agar pernyataan tersebut dicabut atau diluruskan,” tegas Rio.

Ia menilai, klarifikasi ini penting bukan untuk memperuncing polemik, melainkan untuk menjaga agar ruang publik tetap rasional, adil, dan tidak dipenuhi generalisasi yang berpotensi merugikan pihak lain.

*Dukungan Bersyarat terhadap Kerja Sama PGRI–Polda*

DPW PWMOI Riau menegaskan mendukung kerja sama PGRI dan Polda Riau, dengan sejumlah catatan penting:

1.Tidak menimbulkan kriminalisasi terhadap kritik dan kerja jurnalistik

2.Tidak menjadi tameng bagi dugaan pelanggaran pengelolaan anggaran pendidikan

3.Menjamin transparansi dan akuntabilitas Dana BOS dan BOSDA

“Kerja sama ini harus diluruskan agar tidak memunculkan persepsi keliru di tengah publik, seolah-olah kritik media dianggap sebagai ancaman hukum,” tegas Rio.

*Dasar Hukum yang Ditekankan PWMOI Riau*

PWMOI Riau merujuk pada sejumlah ketentuan hukum, antara lain:

1.UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

• Pasal 3 ayat (1): Pers berfungsi sebagai kontrol sosial
• Pasal 4 ayat (3): Pers berhak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi

2.UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

• Pengelolaan Dana BOS merupakan informasi publik yang wajib terbuka

3.UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

• Negara wajib menjamin pendanaan pendidikan yang adil dan berkelanjutan

4.Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Dana BOS

• Menegaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik

5.KUHP dan Undang-Undang Tipikor

• Dugaan penyimpangan keuangan negara wajib diawasi dan dilaporkan, bukan ditutupi

*Penegasan Akhir*

Rio menutup pernyataannya dengan menegaskan:

Guru harus dilindungi, tetapi uang negara juga harus diawasi. Jangan sampai perlindungan hukum dimaknai sebagai pembatasan kritik. Yang paling mendesak hari ini adalah memastikan hak guru dibayarkan, bukan membangun narasi yang justru berpotensi membungkam pengawasan publik.***

Sumber : Humas PWMOI Riau

Artikel Apresiasi Sinergi PGRI Riau Dan Polda Riau, PWMOI Ingatkan Jangan Bungkam Pengawasan Dana BOS pertama kali tampil pada Maju News.

Apresiasi Sinergi PGRI Riau Dan Polda Riau, PWMOI Ingatkan Jangan Bungkam Pengawasan Dana BOS

Admin — Wed, 31 Dec 2025 02:18:24 +0000

3.Menjamin transparansi dan akuntabilitas Dana BOS dan BOSDA

“Kerja sama ini harus diluruskan agar tidak memunculkan persepsi keliru di tengah publik, seolah-olah kritik media dianggap sebagai ancaman hukum,” tegas Rio.

*Dasar Hukum yang Ditekankan PWMOI Riau*

PWMOI Riau merujuk pada sejumlah ketentuan hukum, antara lain:

1.UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

• Pasal 3 ayat (1): Pers berfungsi sebagai kontrol sosial
• Pasal 4 ayat (3): Pers berhak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi

2.UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

• Pengelolaan Dana BOS merupakan informasi publik yang wajib terbuka

3.UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

• Negara wajib menjamin pendanaan pendidikan yang adil dan berkelanjutan

4.Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Dana BOS

• Menegaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik

5.KUHP dan Undang-Undang Tipikor

• Dugaan penyimpangan keuangan negara wajib diawasi dan dilaporkan, bukan ditutupi

*Penegasan Akhir*

Rio menutup pernyataannya dengan menegaskan:

Guru harus dilindungi, tetapi uang negara juga harus diawasi. Jangan sampai perlindungan hukum dimaknai sebagai pembatasan kritik. Yang paling mendesak hari ini adalah memastikan hak guru dibayarkan, bukan membangun narasi yang justru berpotensi membungkam pengawasan publik.***

Sumber : Humas PWMOI Riau

Artikel Apresiasi Sinergi PGRI Riau Dan Polda Riau, PWMOI Ingatkan Jangan Bungkam Pengawasan Dana BOS pertama kali tampil pada Maju News.

Pemko Pekanbaru Diduga Kangkangi Permenkes No 971 Tahun 2009, Gelar Insinyur Jadi Direktur Rumah Sakit

Admin — Fri, 26 Dec 2025 09:38:15 +0000

PEKANBARU,MajuNews – Menempatkan seseorang, tentu disesuaikan dengan keahlian dan ilmu yang dimiliki orang tersebut, apalagi posisi seorang pimpinan dirumah sakit, yang notabene adalah seorang dokter, selain mengerti dan paham serta bisa menjelaskan dengan gamblang ilmu kesehatan (sesuai spesialis) kepada masyarakat, tentu seorang pemimpin tersebut juga mengerti dan paham tata kelola serta administrasi sebuah rumah sakit yang baik, Kamis (25/12/2025).

Tapi tidak di Rumah Sakit Daerah (RSD) Madani, merupakan rumah sakit Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru yang dipimpin bukan dari seorang dokter, tapi seorang insinyur.

Melihat fenomena tersebut, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia (PWMOI) Provinsi Riau, Zul Iman selaku Sekretaris DPW PWMOI Riau, dikantor sekretaritnya, merasa heran, apa tidak ada lagi gelar akademis dibidang tenaga medis yang bisa memimpin sebuah rumah sakit, apakah harus seorang bergelar insinyur memimpin rumah sakit, apalagi ini rumah sakit pemerintah.

“Karena berdasarkan Permenkes no 971/MENKES/PER/XI/2009 tentang Standar Kompetensi Jejabat Struktural Kesehatan Menteri Kesehatan RI, di Pasal 10 ayat 1 sudah menjelaskan kompetensi seorang direktur rumah sakit,” ujar Zul Iman.

Selain itu juga lanjut Zul Iman, kita juga mempertanyakan status dari pemimpin atau direktur rumah sakit pemerintah tersebut, apakah statusnya PNS kah atau honor kah atau kontrak kah, dimana sebelumnya direktur RSD Madani tersebut merupakan pegawai atau pernah bekerja di salah satu rumah sakit swasta di Pekanbaru sebagai humasnya.

Atas fenomena inilah, sebagai mitranya pemerintah kami sedikit kritis, ada apa dengan Pemko Pekanbaru ini, karena ini merupakan pelayanan umum yang cukup vital dibidang kesehatan selain dari Puskesmas yang menggunakan anggaran pemerintah.

Kita tidak ingin rumah sakit pemerintah ini bermasalah, baik itu tata kelola manegemennya, pelayanan yang tidak sesuai SOP kepada masyarakat (pasien) dan yang lainnya, dikarenakan bukan orang yang tidak sesuai dengan keahlian dan ilmunya memimpin rumah sakit tersebut.

Sumber : Humas DPW PWMOI Riau

Artikel Pemko Pekanbaru Diduga Kangkangi Permenkes No 971 Tahun 2009, Gelar Insinyur Jadi Direktur Rumah Sakit pertama kali tampil pada Maju News.

‎Sekretaris DPW PWMOI Riau Soroti DPA Rp33 Miliar Transmetro Pekanbaru: “Hampir Rp92 Juta per Hari, Uangnya ke Mana?”

Admin — Fri, 26 Dec 2025 05:23:33 +0000

‎PEKANBARU, MajuNews – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia (PWMOI) Provinsi Riau secara resmi menyoroti penggunaan Daftar Penggunaan Anggaran (DPA) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Transmetro Pekanbaru Tahun Anggaran 2024 yang nilainya mencapai Rp33,68 miliar.
‎
‎Sorotan ini disampaikan langsung oleh Sekretaris DPW PWMOI Riau, Zul Iman menyusul pemberitaan yang sebelumnya dimuat PWMOI terkait besarnya anggaran Transmetro di tengah masih minimnya layanan armada di lapangan.
‎
‎“Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik kami melayangkan surat konfirmasi langsung (tatap muka) kepada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru untuk meminta penjelasan terbuka dan rinci, anggaran sebesar itu digunakan untuk apa saja dan ke mana saja,” ujar Zul Iman, kepada media Kamis (25/12/2025).
‎
‎Zul Iman menjelaskan, berdasarkan data yang diperoleh PWMOI, total DPA UPT Transmetro Pekanbaru tahun 2024 tercatat sebesar Rp33.680.327.647 Jika dihitung secara sederhana, anggaran tersebut setara dengan sekitar Rp92 juta lebih per hari selama satu tahun anggaran.
‎
‎“Angka ini bukan kecil. Publik berhak tahu, logikanya seperti apa penggunaan anggaran hampir Rp100 juta per hari untuk operasional Transmetro,” ujarnya.
‎
‎Ironisnya, lanjut Zul Iman, besarnya anggaran tersebut dinilai tidak sebanding dengan kondisi layanan Transmetro di lapangan. Ia merujuk pada pemberitaan media Suarapekanbaru.com tanggal 20 Januari 2024, yang mengutip pernyataan Yuliarso, saat itu menjabat Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.
‎
‎Dalam pernyataan tersebut disebutkan bahwa Transmetro Pekanbaru memiliki sekitar 90 unit bus, namun tidak dioperasikan secara penuh. Setiap harinya hanya 36 unit bus yang beroperasi untuk melayani 8 koridor.
‎
‎“Kalau armada tersedia 90 unit tapi yang jalan hanya 36 unit per hari, maka publik wajar mempertanyakan: apakah anggaran Rp33 miliar itu rasional? Apalagi disebutkan DPA tersebut mencakup gaji sopir, karyawan, BBM, perawatan, hingga perbaikan kendaraan,” kata Zul Iman.
‎
‎Menurutnya, kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius soal efektivitas, efisiensi, dan transparansi pengelolaan anggaran publik, khususnya di sektor transportasi massal yang selama ini selalu diklaim sebagai solusi kemacetan dan pelayanan masyarakat.
‎
‎“Oleh karena itu, kami dari DPW PWMOI Riau secara kelembagaan melayangkan surat konfirmasi langsung ke Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Kami berharap ada itikad baik, keterbukaan, dan keberanian menjelaskan secara detail penggunaan uang rakyat ini,” tegasnya.
‎
‎Zul Iman menegaskan, langkah yang diambil PWMOI bukan untuk menghakimi, melainkan menjalankan fungsi pers sebagai kontrol sosial , sekaligus memastikan hak publik atas informasi dijalankan sebagaimana amanat undang-undang.
‎
‎“Kalau semuanya sesuai aturan dan dapat dipertanggungjawabkan, tentu tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Justru keterbukaan akan mengembalikan kepercayaan publik,” pungkasnya.***

Artikel ‎Sekretaris DPW PWMOI Riau Soroti DPA Rp33 Miliar Transmetro Pekanbaru: “Hampir Rp92 Juta per Hari, Uangnya ke Mana?” pertama kali tampil pada Maju News.

Siapkan Kepengurusan Baru, PW MOI Riau Satu Komando

Admin — Tue, 30 Sep 2025 12:48:05 +0000

PEKANBARU, MajuNews – Menjelang akhir kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia (PWMOI) Provinsi Riau periode 2023-2025 yang dilanjutkan oleh Rio Kasairy setelah meninggalnya Boma Harmen mengadakan pertemuan untuk memantapkan draf susunan kepengurusan DPW PWMOI Riau, periode 2025-2028 di Zaki Caffee, jalan Arifin Ahmad, Pekanbaru, Selasa (30/9/2025).

Haristio Citra Wardeni, selaku calon ketua OKK DPW PWMOI Riau yang baru ditunjuk langsung oleh Ketua DPW PWMOI Rio Kasairy mengatakan bahwa rapat ini adalah untuk memantapkan susuanan kepengurusan DPW PWMOI Provinsi Riau periode 2025-2028.

Kita berharap dengan susunan kepengurusan yang baru ini, dapat bekerjasama dalam mensejahterakan anggota di PWMOI dan satu komando dengan Ketua DPW

“Selain itu, kita dari OKK sudah mempersiapkan beberapa program, jangka pendek, menengah serta jangka panjang yang nanti akan kita bahas setelah SK keluar oleh DPP,” Deni sapaan akrabnya.

“Terutama sekali untuk persiapan pelantikan yang direncanakan dibulan Desember 2025 nanti,” tambahnya.

Dikesempatan yang sama, ketua DPW PWMOI Riau, Rio Kasairy mengatakan bahwa ini adalah rapat memantapkan susunan kepengurusan DPW PWMOI Riau periode 2025-2028 yang nanti akan kita kirimkan ke DPP untuk segera di SK kan.

“Dan setelah di SK kan, kita langsung rapat untuk mempersiapkan agenda pelantikan di bulan Desember 2025 nanti,” kata Rio.

Kita menghimbau kepada DPD yang sudah menerima mandat dan juga DPD yang sudah habis masanya untuk sesegera mungkin menyusun kepengurusannya agar bisa sama-sama dilantik dibulan Desember nanti, begitu juga dengan DPD yang sudah menerima SK, tapi belum dilantik, seperti DPD Kuansing dan DPD Siak,” ujar Rio.***

Sumber : Humas DPW PWMOI Riau

Artikel Siapkan Kepengurusan Baru, PW MOI Riau Satu Komando pertama kali tampil pada Maju News.

Gelar Rapat dan Silaturahmi, PWMOI Riau Siap Melangkah Tegas Menuju Organisasi yang Lebih Kuat

Admin — Sat, 10 May 2025 12:41:48 +0000

PEKANBARU, MajuNews – Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia (PWMOI) Provinsi Riau menggelar Rapat Konsolidasi dan Silaturahmi serta rapat kerja pengurus DPW PWMOI Riau dan DPD PWMOI se Kota/Kabupaten yang di salah satu Ballroom hotel Furaya, Pekanbaru, Sabtu (10/5/2025).

“Acara konsolidasi dan rapat kerja ini untuk membesarkan PWMOI Riau yang merupakan tonggak baru bagi PWMOI Riau dengan dilantiknya H. Rio Kasairy sebagai Ketua PWMOI Riau yang baru, meneruskan perjuangan almarhum Bapak Boma”, ungkap Hendra selaku Humas PWMOI Provinsi Riau.

“Dalam rapat tersebut, dimana Ketua DPW PWMOI Riau menyampaikan rencana strategis untuk meningkatkan jumlah anggota, khususnya di Pekanbaru, dengan target mencapai 100 anggota yang berkomitmen untuk lebih aktif menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah guna meningkatkan peran media dalam pembangunan”, terang Hendra

“Ketua DPW PWMOI Riau juga mengajak seluruh anggota untuk saling mendukung dan berkomunikasi aktif untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi hingga akhir masa jabatan bulan November 2025, PWMOI Riau telah menunjukkan kemajuan signifikan”, lanjut Hendra.

“Dalam rapat tersebut, DPW dan DPD sepakat akan mengadakan pelatihan jurnalistik UKW (Uji Kompetensi Wartawan) untuk seluruh anggota PWMOI”, ujar Hendra.

“Pada kesempatan tersebut, kita DPW PWMOI menyerahkan SK pengurus DPD PWMOI Kuansing, menyerahkan 5 surat mandat, yaitu DPD Tembilahan, DPD Rengat, DPD Kampar, DPD Rohul dan DPD Dumai serta menyerahkan Kartu Tanda Anggota (KTA) PWMOI”, beber Hendra.

“Tidak lupa juga, hasil rapat konsolidasi dan rapat kerja pengurus DPW dan DPD PWMOI Riau ini, akan kami sampaikan kepada DPP dalam bentuk berita acara, semoga DPP dapat menindaklanjuti apa yang menjadi kendala dan keinginan kami didaerah”, pungkas Hendra.

Pada kesempatan yang sama, Yuhana selaku istri Alm. Bang Boma (ketua sebelumnya) yang juga hadir dalam rapat konsolidasi dan raker pengurus DPW dan DPD PWMOI mengucapkan terima kasih kepada ketua DPW PWMOI Riau H. Rio Kasairy yang melanjutkan kepengurusan ini sampai masa akhir periode.

Yuhana juga berterima kasih kepada pengurus DPW untuk melanjutkan program-program PWMOI yang telah dirancang oleh Alm. Bang Boma.

“Semoga ketua yang baru dan seluruh pengurus DPW serta juga DPD-DPD yang sudah terbentuk dan yang menerima mandat dapat membesarkan dan mengembang PWMOI di Provinsi Riau ini, sebagaimana yang pernah di inginkan dan di cita-citakan oleh Alm. Bang Boma”, pungkas Yuhana.***

Editor : Redaksi

Artikel Gelar Rapat dan Silaturahmi, PWMOI Riau Siap Melangkah Tegas Menuju Organisasi yang Lebih Kuat pertama kali tampil pada Maju News.

Gelar Deklarasi Internal, Ketua Umum PPRI Harapkan Organisasi Ini Transparan Dan Kuat

Admin — Mon, 05 Aug 2024 16:35:25 +0000

PEKANBARU,MajuNews -Berjumlah ratusan orang anggota Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Pemimpin Redaksi Intelektual(DPP PPRI) melaksanakan Deklarasi bertempat di Hotel Bono di jalan Riau, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau pada Senin (05/08/24). Kegiatan yang di inisiasi oleh Ketum PPRI.

Deklarasi ini dihadiri oleh Muhamad Nasir salah satu Anggota DPR RI, Darbi Sag selaku Pembina, Suwandi selaku Pengawas, Ketum Muhajirin Siringoringo, Sekjen Saipul Lubis, Bendahara Sahnan Hasibuan dan beserta seluruh pengurus lainya.

Dalam sambutannya Muhamad Nasir menyampaikan,terimakasih atas undangan dari PPRI yang telah mengundang saya, Semoga dengan adanya Perkumpulan Pemimpin Redaksi Intelektual (PPRI ) nantinya dapat bekerja secara profesional baik mengkritik pemerintah provinsi Riau dalam artian yang sehat,dan dapat bersinergi dengan pemerintah untuk membangun Riau kedepannya untuk lebih baik,ungkapnya.

Dikesempatan yang sama Ketum PPRI Muhajirin Siringoringo menyampaikan Terimakasih kepada Bapak Muhammad Nasir selaku anggota DPR RI yang telah hadir dan meluangkan waktunya dalam Deklarasi ini.

“PPRI ini adalah organisasi yang unik yang tergabung didalam organisasi ini adalah seluruh Pemred (Pemimpin Redaksi) Dan kami sengaja dalam deklarasi ini belum mengundang para instansi-instansi kami hanya mendeklarasikan secara internal ,tetapi kami hanya mengundang bapak Muhammad Nasir yang mudahan-mudahan nantinya bapak Muhammad Nasir bersedia untuk menjadi pembina kami di PPRI ini,”ungkap.Muhajirin.

Usai dari acara Deklarasi tersebut DPP PPRI langsung mengelar Munas dengan melaksanakan pembahasan tentang Peraturan Organisasi (PO) guna dalam melaksanakan organisasi seluruh pengurus seperti KSB dan pengurus lain yang nantinya dalam melaksanakan tugas lebih terukur dan terarah agar tercipta transparansi bagi seluruh pengurus yang ada didalam organisasi tersebut.dan kegiatan juga diakhiri dengan foto bersama.***

Editor : Redaksi

Artikel Gelar Deklarasi Internal, Ketua Umum PPRI Harapkan Organisasi Ini Transparan Dan Kuat pertama kali tampil pada Maju News.

Mangkir Lagi, Eks Pj Wali Kota Pekanbaru Uun Terancam Dijemput Paksa Polda Riau

Admin — Wed, 31 Jul 2024 23:24:32 +0000

PEKANBARU, MajuNews – Penyidikan kasus dugaan korupsi perjalanan dinas luar daerah fiktif di Sekretariat Dewan (Setwan) DPRD Provinsi Riau terus berlanjut.

Mantan Pj Wali Kota Pekanbaru Muflihun alias Bang Uun terancam dijemput paksa apabila kembali mangkir dari pemanggilan penyidik.

Dirkrimsus Polda Riau, Nasriadi mengatakan hingga saat ini, penyidik telah memeriksa 102 saksi dan menemukan indikasi kuat adanya ribuan perjalanan dinas fiktif pada 2020 dan 2021.

Dari pemeriksaan itu, ditemukan 12.604 perjalanan dinas fiktif pada 2020 dan 2021

Selain itu, ribuan tiket pesawat yang diduga fiktif juga ditemukan dan masih dalam proses verifikasi.

“Ada 35.836 tiket yang tentunya terindikasi fiktif sehinga akan dilakukan verifikasi kembali ke pihak maskapai terkait,” kata Kombes Nasriadi, Rabu (31/7).

Mantan Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Riau, Muflihun alias Bang Uun yang menjadi salah satu pihak yang diduga terlibat dalam kasus ini, justru mangkir saat dipanggil penyidik untuk diperiksa kembali setelah kasus naik ke penyidikan.

“Hingga kini Muflihun belum memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik. Dia beralasan memiliki urusan keluarga yang mendesak,” lanjut Nasriadi.

Nasriadi menambahkan jika Uun terus menghindari pemeriksaan oleh penyidik, pihaknya akan melakukan upaya paksa.

Penyidik telah melayangkan surat panggilan kedua dan akan melakukan upaya paksa jika yang bersangkutan kembali mangkir,” tuturnya.***

Editor : Redaksi

Sumber : jpnn

Artikel Mangkir Lagi, Eks Pj Wali Kota Pekanbaru Uun Terancam Dijemput Paksa Polda Riau pertama kali tampil pada Maju News.

Berikan Penghargaan Pada Anggota Unit Intel Kodim 0313/KPR, Danrem 031/Wira Bima Sebut Ini Motivasi Untuk Seluruh Prajurit

Admin — Mon, 19 Feb 2024 07:16:58 +0000

PEKANBARU,MajuNews – Komandan Korem 031/Wirabima Brigjen Tni Dany Rakca Andalasawan S.A.P, M.Han. berkesempatan memberikan apresiasi dan penghargaan kepada dua anggota Unit Intel Kodim 0313/Kpr yang berprestasi dalam membantu Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam menangkap DPO Kasus Tipikor PT Pertamina di lapangan Apel Makorem 031/Wirabima,Senin (19/02/2024)

Penghargaan di berikan kepada dua anggota Unit Intel Kodim 0313/Wira Bima atas nama Serma Eko Riadi Widarto dan Sertu Efendi Samosir yang telah berhasil membantu Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam menangkap DPO Kasus Tipikor PT Pertamina yang terlibat dalam kasus rekening gendut sebesar 1,3 Triliun beberapa hari yang lalu

Danrem 031/Wira Bima Brigjen TNI Dany Rakca Andalasawan S.A.P, M.Han menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat atas prestasi yang telah di capai oleh personel anggota Unit Intel Kodim 0313/Kpr.

Dalam kesempatan ini, Beliau juga menginstruksikan kepada seluruh jajaran agar selalu bersinergi dengan instansi terkait dalam membantu memerangi setiap bentuk tindakan kejahatan dan permasalahan yg terjadi di masyarakat, tentunya sesuai dengan prosedur dan undang-undang yang berlaku.

“Saya berharap seluruh jajaran tetap bersinergi membantu memerangi tindakan kejahatan dan masalah di masyarakat, tapi harus sesuai prosedur ya”tegasnya.

Disamping piagam penghargaan yang di berikan kepada dua anggota Unit Intel Kodim 0313/Kpr, Danrem juga akan memberikan reward dan rekomendasi untuk seluruh anggota yang berprestasi.

Danrem juga berharap apresiasi yang diberikan ini menjadi motivasi dan mampu memberikan motivasi bagi seluruh prajurit di jajaran Korem 031/Wira Bima ini untuk lebih memaksimalkan kinerja demi memberikan pengabdian terbaik pada negara dan bangsa Indonesia tercinta.

“Dan yang terpenting Penghargaan ini menjadi motivasi bagi seluruh Prajurit, khususnya dijajaran Korem 031Wira Bima untuk lebih maksimal memberikan pengabdian terbaik pada Negara Dan Bangsa Indonesia yang kita Cintai” Pungkasnya.

Editor : Redaksi

Artikel Berikan Penghargaan Pada Anggota Unit Intel Kodim 0313/KPR, Danrem 031/Wira Bima Sebut Ini Motivasi Untuk Seluruh Prajurit pertama kali tampil pada Maju News.

Pemprov-Pemkot Lepas Tangan, Jalan Rusak di Pekanbaru ‘Dijual’ Warga

Admin — Tue, 16 Jan 2024 02:33:57 +0000

PEKANBARU,MajuNews – Pemerintah Provinsi Riau dan Kota Pekanbaru saling lempar dan lepas tangan soal status dan tanggungjawab jalan Cipta Karya yang rusak dan dicor warga dan pelajar SMK pakai dana patungan. Kini jalan tersebut ‘dijual’ warga.
Pantauan detikSumut, terlihat Jalan Cipta Karya yang rusak ditimbun dengan tanah kuning. Tidak hanya ditumbun, warga juga menuliskan pengumuman jalan itu dijual.

“Dijual Cepat JL Cipta Karya,” tulis dalam spanduk bekas warna putih ketika dilihat detikSumut, Senin (15/1/2024).

Selain itu, ada juga beberapa tulisan soal sindiran warga. Di antaranya yakni ‘Butuh Bantuan Caleg’ hingga ‘Jalan Ini Sedang Diperbaiki, Tapi Boong’ yang menempel di pohon tepat di sisi kanan dan kiri jalan rusak.

Seorang warga sekitar, Niar mengatakan jalanan rusak lebih dari 1 tahun terakhir. Namun sampai saat ini belum ada perhatian dari pemerintah.

“Rusak sudah lama, sudah lebih 1 tahun. Lubang besar-besar, pernah diaspal tapi tipis aspalnya dan sebentar sudah rusak. Saya pernah bilang ‘kok tipis kali aspalnya dek’ saya tanya. Mereka bilang memang segitu,” katanya.

Jalan berlubang disebut beberapa kali bikin pengendara jatuh. Sehingga warga kerap gotong royong melakukan perbaikan dengan menimbun pakai batu bekas sisa bangunan.

“Kemarin orang jatuh-jatuh, pernah dahulu dikasih tanda, dikasih ban. Ya masyarakat saja peduli, kalau ada sisa batu pecah ya pasti ditimbun. Kalau diaspal bagus pasti bagus,” katanya.

Terkait tulisan di depan kedai soal Jalan Cipta Karya dijual, Niar tidak tahu pasti. Hanya saja ia meminta pemerintah bisa melihat dan memperbaiki.

“Tulisan selesai nimbun jalan. Kan jalannya tambah parah, pas buka kedai ada tulisan ‘Jalan Dijual’,” katanya. Tetapi biarlah, biar ngerti orang yang besar-besar (pejabat) itu tahu betulin jalan. Masa jalan rusak begini tidak bisa perbaiki,” kata pemilik warung di lokasi.

Sementara pengendara lain, Adi menilai tulisan jalan dijual merupakan kritikan ke pemerintah. Apalagi, Pemprov Riau dan Pemerintah Kota Pekanbaru saling lempar soal status jalan tersebut.

“Cocok sih (Jalan Cipta Karya dijual). Ini mungkin kritikan karena jalan tak pernah diperbaiki,” katanya.

Sebelumnya warga melakukan perbaikan jalan dengan cara patungan. Warga pun membeli 3 truk molen semen cor untuk menutup jalan yang berlubang.

Tak hanya warga, pelajar SMK yang ada di Jalan Cipta Karya juga melakukan aksi serupa. Bersama pihak sekolah, mereka membeli dua truk tanah timbun.

Pemko Pekanbaru melalui Dinas Pekerjaan Umum mengaku tak bisa berbuat banyak karena jalan sudah diambil alih Pemerintah Provinsi Riau pada 31 Oktober 2023 lalu. Begitu juga Pemerintah Provinsi Riau tidak bisa melakukan perbaikan karena belum ada penyerahan aset setelah SK diterbitkan Gubernur Syamsuar.***

Editor : Redaksi

Sumber : DetikSumut

Artikel Pemprov-Pemkot Lepas Tangan, Jalan Rusak di Pekanbaru ‘Dijual’ Warga pertama kali tampil pada Maju News.