Pemko Pekanbaru Arsip - Maju News

Pemko Pekanbaru Diduga Kangkangi Permenkes No 971 Tahun 2009, Gelar Insinyur Jadi Direktur Rumah Sakit

Admin — Fri, 26 Dec 2025 09:38:15 +0000

PEKANBARU,MajuNews – Menempatkan seseorang, tentu disesuaikan dengan keahlian dan ilmu yang dimiliki orang tersebut, apalagi posisi seorang pimpinan dirumah sakit, yang notabene adalah seorang dokter, selain mengerti dan paham serta bisa menjelaskan dengan gamblang ilmu kesehatan (sesuai spesialis) kepada masyarakat, tentu seorang pemimpin tersebut juga mengerti dan paham tata kelola serta administrasi sebuah rumah sakit yang baik, Kamis (25/12/2025).

Tapi tidak di Rumah Sakit Daerah (RSD) Madani, merupakan rumah sakit Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru yang dipimpin bukan dari seorang dokter, tapi seorang insinyur.

Melihat fenomena tersebut, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia (PWMOI) Provinsi Riau, Zul Iman selaku Sekretaris DPW PWMOI Riau, dikantor sekretaritnya, merasa heran, apa tidak ada lagi gelar akademis dibidang tenaga medis yang bisa memimpin sebuah rumah sakit, apakah harus seorang bergelar insinyur memimpin rumah sakit, apalagi ini rumah sakit pemerintah.

“Karena berdasarkan Permenkes no 971/MENKES/PER/XI/2009 tentang Standar Kompetensi Jejabat Struktural Kesehatan Menteri Kesehatan RI, di Pasal 10 ayat 1 sudah menjelaskan kompetensi seorang direktur rumah sakit,” ujar Zul Iman.

Selain itu juga lanjut Zul Iman, kita juga mempertanyakan status dari pemimpin atau direktur rumah sakit pemerintah tersebut, apakah statusnya PNS kah atau honor kah atau kontrak kah, dimana sebelumnya direktur RSD Madani tersebut merupakan pegawai atau pernah bekerja di salah satu rumah sakit swasta di Pekanbaru sebagai humasnya.

Atas fenomena inilah, sebagai mitranya pemerintah kami sedikit kritis, ada apa dengan Pemko Pekanbaru ini, karena ini merupakan pelayanan umum yang cukup vital dibidang kesehatan selain dari Puskesmas yang menggunakan anggaran pemerintah.

Kita tidak ingin rumah sakit pemerintah ini bermasalah, baik itu tata kelola manegemennya, pelayanan yang tidak sesuai SOP kepada masyarakat (pasien) dan yang lainnya, dikarenakan bukan orang yang tidak sesuai dengan keahlian dan ilmunya memimpin rumah sakit tersebut.

Sumber : Humas DPW PWMOI Riau

Artikel Pemko Pekanbaru Diduga Kangkangi Permenkes No 971 Tahun 2009, Gelar Insinyur Jadi Direktur Rumah Sakit pertama kali tampil pada Maju News.

‎Sekretaris DPW PWMOI Riau Soroti DPA Rp33 Miliar Transmetro Pekanbaru: “Hampir Rp92 Juta per Hari, Uangnya ke Mana?”

Admin — Fri, 26 Dec 2025 05:23:33 +0000

‎PEKANBARU, MajuNews – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia (PWMOI) Provinsi Riau secara resmi menyoroti penggunaan Daftar Penggunaan Anggaran (DPA) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Transmetro Pekanbaru Tahun Anggaran 2024 yang nilainya mencapai Rp33,68 miliar.
‎
‎Sorotan ini disampaikan langsung oleh Sekretaris DPW PWMOI Riau, Zul Iman menyusul pemberitaan yang sebelumnya dimuat PWMOI terkait besarnya anggaran Transmetro di tengah masih minimnya layanan armada di lapangan.
‎
‎“Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik kami melayangkan surat konfirmasi langsung (tatap muka) kepada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru untuk meminta penjelasan terbuka dan rinci, anggaran sebesar itu digunakan untuk apa saja dan ke mana saja,” ujar Zul Iman, kepada media Kamis (25/12/2025).
‎
‎Zul Iman menjelaskan, berdasarkan data yang diperoleh PWMOI, total DPA UPT Transmetro Pekanbaru tahun 2024 tercatat sebesar Rp33.680.327.647 Jika dihitung secara sederhana, anggaran tersebut setara dengan sekitar Rp92 juta lebih per hari selama satu tahun anggaran.
‎
‎“Angka ini bukan kecil. Publik berhak tahu, logikanya seperti apa penggunaan anggaran hampir Rp100 juta per hari untuk operasional Transmetro,” ujarnya.
‎
‎Ironisnya, lanjut Zul Iman, besarnya anggaran tersebut dinilai tidak sebanding dengan kondisi layanan Transmetro di lapangan. Ia merujuk pada pemberitaan media Suarapekanbaru.com tanggal 20 Januari 2024, yang mengutip pernyataan Yuliarso, saat itu menjabat Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.
‎
‎Dalam pernyataan tersebut disebutkan bahwa Transmetro Pekanbaru memiliki sekitar 90 unit bus, namun tidak dioperasikan secara penuh. Setiap harinya hanya 36 unit bus yang beroperasi untuk melayani 8 koridor.
‎
‎“Kalau armada tersedia 90 unit tapi yang jalan hanya 36 unit per hari, maka publik wajar mempertanyakan: apakah anggaran Rp33 miliar itu rasional? Apalagi disebutkan DPA tersebut mencakup gaji sopir, karyawan, BBM, perawatan, hingga perbaikan kendaraan,” kata Zul Iman.
‎
‎Menurutnya, kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius soal efektivitas, efisiensi, dan transparansi pengelolaan anggaran publik, khususnya di sektor transportasi massal yang selama ini selalu diklaim sebagai solusi kemacetan dan pelayanan masyarakat.
‎
‎“Oleh karena itu, kami dari DPW PWMOI Riau secara kelembagaan melayangkan surat konfirmasi langsung ke Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Kami berharap ada itikad baik, keterbukaan, dan keberanian menjelaskan secara detail penggunaan uang rakyat ini,” tegasnya.
‎
‎Zul Iman menegaskan, langkah yang diambil PWMOI bukan untuk menghakimi, melainkan menjalankan fungsi pers sebagai kontrol sosial , sekaligus memastikan hak publik atas informasi dijalankan sebagaimana amanat undang-undang.
‎
‎“Kalau semuanya sesuai aturan dan dapat dipertanggungjawabkan, tentu tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Justru keterbukaan akan mengembalikan kepercayaan publik,” pungkasnya.***

Artikel ‎Sekretaris DPW PWMOI Riau Soroti DPA Rp33 Miliar Transmetro Pekanbaru: “Hampir Rp92 Juta per Hari, Uangnya ke Mana?” pertama kali tampil pada Maju News.

Diamankan Jaksa, Ajudan Sekwan Pekanbaru Simpan Rp50 Juta di Jok Motor

Admin — Sat, 13 Dec 2025 08:23:32 +0000

PEKANBARU,MajuNews – Seorang honorer berinisial J diamankan jaksa penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negerj (Kejari) Pekanbaru saat penggeledahan di Kantor Selretariat DPRD (Setwan) Pekanbaru, Jumat (12/12/2025).

Dari pria yang merupakan ajudan Sekwan Hambali Nanda Manurung itu, penyidik menyita sejumlah stempel dan uang tunai sebesar Rp50 juta.

Stempel dan uang ditemukan dalan jok sepeda motor J. Stempel dan uang itu diamankan ke Kantor Kejari Pekanbaru.

Pelaksana Tugas (Plt) Kasi Intelijen Kejari Pekanbaru, Adhi Thya Febricar, mengatakan terhadap J sedang dilakukan pemeriksaan intensif. “Saat ini yang bersangkutan masih menjalani pemeriksaan,” ujar Adhi.

Terkait status hukum J, Adhi menegaskan hal tersebut akan ditentukan setelah pemeriksaan selesai dilakukan. “Tim masih bekerja. Tunggu saja,” singkatnya.

Penggeledahan Kantor DPRD Kota Pekanbaru diduga terkait korupsi anggaran perjalanan dinas di Setwan DPRD Pekanbaru tahun 2024. Jaksa penyidik memeriksa sejumlah ruangan.

Tiga box berisi dokumen dan barang elektronik diamankan oleh tim yang dipimpin Kepala Seksi Pidsus, Niky Junismero. Pemeriksaan mendapat pengawalan ketat TNI.

Di kasus ini, sejumlah pihak telah dimintai keterangan. Termasuk Sekwan Pekanbaru Hambali Nanda Manurung.

Hambali dimintai keterangan pada Selasa (7/10/2025). Ia tiba sekitar pukul 11.00 WIB dan langsung menuju ruang pemeriksaan.

Sekitar pukul 13.00 WIB, ia keluar mengenakan kemeja putih dan celana hitam. Saat dimintai tanggapan oleh awak media, Hambali memilih tidak berkomentar dan langsung menuju kendaraannya.

Setelah penyidik menemukan adanya dugaan peristiwa pidana, status perkara ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan.

Pada tahap ini, tim kembali mengumpulkan alat bukti dan memeriksa saksi-saksi sebagai bagian dari proses menuju penetapan tersangka.

Informasi lain menyebutkan bahwa penyidikan turut menyoroti dugaan penyimpangan terkait Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) serta anggaran makan dan minum di Sekretariat DPRD Pekanbaru.***

Sumber : Cakaplah.com

Artikel Diamankan Jaksa, Ajudan Sekwan Pekanbaru Simpan Rp50 Juta di Jok Motor pertama kali tampil pada Maju News.

Geledah Kantor DPRD Pekanbaru, Jaksa Amankan Ajudan Sekwan

Admin — Sat, 13 Dec 2025 08:15:33 +0000

PEKANBARU,MajuNews – Kantor DPRD Kota Pekanbaru menjadi lokasi penggeledahan tim penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru terkait dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Sekretariat DPRD, Jumat (12/12/2025).

Dalam operasi tersebut, jaksa tidak hanya menyita dokumen dan perangkat elektronik, tetapi juga mengamankan seorang pria yang diketahui sebagai ajudan Sekretaris DPRD (Sekwan) Pekanbaru, Hambali Nanda Manurung.

Penggeledahan yang dimulai sekitar pukul 13.30 WIB dan berlangsung hingga petang itu di bawah pimpinan Kepala Seksi Pidsus, Niky Junismero. Sejumlah ruangan di Sekretariat DPRD menjadi sasaran pemeriksaan, dengan pengamanan ketat dari personel TNI.

Dari kegiatan tersebut, penyidik menyita tiga boks dokumen serta beberapa perangkat elektronik. Selain itu, turut diamankan seorang honorer berinisial J yang diketahui merupakan ajudan Sekwan.

Pelaksana Tugas (Plt) Kasi Intelijen Kejari Pekanbaru, Adhi Thya Febricar, membenarkan adanya penyitaan barang bukti serta pemeriksaan intensif terhadap J.

“Saat ini yang bersangkutan masih menjalani pemeriksaan,” ujar Adhi, Jumat malam.

Dari tangan J, penyidik juga menemukan sejumlah stempel dan uang tunai sebesar Rp50 juta yang disimpan di dalam jok sepeda motornya. Terkait status hukum J, Adhi menegaskan bahwa hal tersebut akan ditentukan setelah pemeriksaan selesai dilakukan.

“Tim masih bekerja. Tunggu saja,” singkatnya.

Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa perkara yang tengah diusut berkaitan dengan penggunaan anggaran Sekretariat DPRD Pekanbaru Tahun Anggaran 2024.

Pengusutan telah berlangsung sejak beberapa waktu lalu. Pada tahap penyelidikan, sejumlah pihak telah dimintai keterangan, termasuk Sekretaris DPRD Pekanbaru, Hambali Nanda Manurung.

Hambali memenuhi panggilan penyidik pada Selasa (7/10). Ia tiba sekitar pukul 11.00 WIB dan langsung menuju ruang pemeriksaan.

Sekitar pukul 13.00 WIB, ia keluar mengenakan kemeja putih dan celana hitam. Saat dimintai tanggapan oleh awak media, Hambali memilih tidak berkomentar dan langsung menuju kendaraannya.

Setelah penyidik menemukan adanya dugaan peristiwa pidana, status perkara ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan. Pada tahap ini, tim kembali mengumpulkan alat bukti dan memeriksa saksi-saksi sebagai bagian dari proses menuju penetapan tersangka.

Informasi lain menyebutkan bahwa penyidikan turut menyoroti dugaan penyimpangan terkait Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) serta anggaran makan dan minum di Sekretariat DPRD Pekanbaru.*

Sumber : Cakaplah.com

Artikel Geledah Kantor DPRD Pekanbaru, Jaksa Amankan Ajudan Sekwan pertama kali tampil pada Maju News.

KPK OTT Pj Wako Pekanbaru dan Sejumlah Pejabat Pemko, Diduga Terkait Pengesahan APBD Tahun 2025

Admin — Tue, 03 Dec 2024 02:17:20 +0000

PEKANBARU, MajuNews– Penjabat (Pj) Wali Kota (Wako) Pekanbaru, Risnandar Mahiwa, dikabarkan terjaring operasi senyap yang diduga dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pekanbaru, Senin (2/12/2024).

Informasi yang dirangkum wartawan dilapangan, selain Pj Wali Kota, ada sejumlah pejabat di Pemko lainnya yang ikut terjaring. Yakni diduga Sekdako Pekanbaru, Kabag Umum Wali Kota Pekanbaru, Kadis LHK Pekanbaru, pegawai BNI dan staf Dinas Perhubungan Pekanbaru.

Sejumlah pejabat di Pemko Pekanbaru ini terjaring operasi senyap KPK di kantor Wali Kota Pekanbaru, Kecamatan Tenayan Raya.

Usai terjaring, pejabat tersebut langsung digiring ke Polresta Pekanbaru, Jalan Ahmad Yani. Hingga pukul 23.26 WIB, mereka yang terjaring diduga masih menjalani pemeriksaan intensif.

Informasi di Polresta, dalam OTT itu penyidik KPK diduga mengamankan uang sekitar Rp3 miliar. Uang itu diduga akan diserahkan ke oknum DPRD Kota Pekanbaru sebagai sagu hati karena udah menyelesaikan APBD kota Pekanbaru tahun 2025.

Hingga berita ini diterbitkan, tim redaksi masih berupaya mendapatkan konfirmasi langsung dari KPK terkait dugaan keterlibatan lembaga antirasuah itu dalam operasi yang dimaksud.***

Editor : Redaksi

Sumber : Pekanbarupos.co

Artikel KPK OTT Pj Wako Pekanbaru dan Sejumlah Pejabat Pemko, Diduga Terkait Pengesahan APBD Tahun 2025 pertama kali tampil pada Maju News.

Dugaan Korupsi SPPD DPRD Riau Diusut, Ada Temuan 35 Ribu Tiket Pesawat Fiktif

Admin — Sat, 03 Aug 2024 04:49:09 +0000

PEKANBARU,MajuNews – Penyidik Polda Riau terus menyelidiki kasus dugaan korupsi surat perintah perjalanan dinas (SPPD) fiktif di Sekretariat DPRD Riau periode 2020-2021. Terkini, eks Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru, Muflihun, absen saat dipanggil penyidik.
Dilansir detikSumut, Muflihun dipanggil karena saat itu menjabat Sekretaris DPRD. Polisi mengatakan kasus SPPD fiktif ini telah naik ke tingkat penyidikan.

“Saksi yang diperiksa di penyidikan masih berjalan. Sudah 26 orang diperiksa dan akan terus bertambah mengingat proses pemeriksaan sampai saat ini masih berjalan terus,” kata Direktur Reskrimsus Polda Riau Kombes Nasriadi, Rabu (31/7/2024).

Adapun pejabat yang diperiksa yakni mantan Sekwan periode 2019-2020, Kaharuddin. Kaharuddin menjabat sebelum Muflihun

Selain itu, ada kuasa pengguna anggaran 2 orang, PPTK 12 orang, PPAKM 5 orang dan tenaga harian lepas 3 orang. Termasuk ada satu Kasubag perjalanan dinas, bendahara pengeluaran satu orang dan kasubag verifikasi satu orang.

Data sementara yang berhasil dikumpul dari hasil pemeriksaan ada surat pertanggungjawaban dinas. Dalam proses penyidikan, tercatat ada 12 ribu lebih SPJ diduga fiktif.

“Sementara untuk tiket yang sudah terverifikasi di maskapai saat penyelidikan sejumlah 304 tiket, di ranah penyidikan saat ini sudah bertambah menjadi 35.836 tiket. Ini tentunya terindikasi fiktif, sehingga akan dilakukan verifikasi kembali ke pihak maskapai terkait,” kata Nasriadi.***

Editor : Redaksi
Sumber : Detik.com

Artikel Dugaan Korupsi SPPD DPRD Riau Diusut, Ada Temuan 35 Ribu Tiket Pesawat Fiktif pertama kali tampil pada Maju News.

Mangkir Lagi, Eks Pj Wali Kota Pekanbaru Uun Terancam Dijemput Paksa Polda Riau

Admin — Wed, 31 Jul 2024 23:24:32 +0000

PEKANBARU, MajuNews – Penyidikan kasus dugaan korupsi perjalanan dinas luar daerah fiktif di Sekretariat Dewan (Setwan) DPRD Provinsi Riau terus berlanjut.

Mantan Pj Wali Kota Pekanbaru Muflihun alias Bang Uun terancam dijemput paksa apabila kembali mangkir dari pemanggilan penyidik.

Dirkrimsus Polda Riau, Nasriadi mengatakan hingga saat ini, penyidik telah memeriksa 102 saksi dan menemukan indikasi kuat adanya ribuan perjalanan dinas fiktif pada 2020 dan 2021.

Dari pemeriksaan itu, ditemukan 12.604 perjalanan dinas fiktif pada 2020 dan 2021

Selain itu, ribuan tiket pesawat yang diduga fiktif juga ditemukan dan masih dalam proses verifikasi.

“Ada 35.836 tiket yang tentunya terindikasi fiktif sehinga akan dilakukan verifikasi kembali ke pihak maskapai terkait,” kata Kombes Nasriadi, Rabu (31/7).

Mantan Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Riau, Muflihun alias Bang Uun yang menjadi salah satu pihak yang diduga terlibat dalam kasus ini, justru mangkir saat dipanggil penyidik untuk diperiksa kembali setelah kasus naik ke penyidikan.

“Hingga kini Muflihun belum memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik. Dia beralasan memiliki urusan keluarga yang mendesak,” lanjut Nasriadi.

Nasriadi menambahkan jika Uun terus menghindari pemeriksaan oleh penyidik, pihaknya akan melakukan upaya paksa.

Penyidik telah melayangkan surat panggilan kedua dan akan melakukan upaya paksa jika yang bersangkutan kembali mangkir,” tuturnya.***

Editor : Redaksi

Sumber : jpnn

Artikel Mangkir Lagi, Eks Pj Wali Kota Pekanbaru Uun Terancam Dijemput Paksa Polda Riau pertama kali tampil pada Maju News.