PWMOI RIAU Arsip - Maju News

PWMOI Riau Dorong Transformasi Pendidikan Digital, SMA Handayani Diusulkan Jadi SMA Negeri

Admin — Mon, 22 Jun 2026 02:44:25 +0000

PEKANBARU — Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia (PWMOI) Provinsi Riau, H. Rio Kasairy, S.Sos, menilai sudah saatnya Pemerintah Provinsi Riau mulai mempersiapkan transformasi pendidikan berbasis digital melalui pengembangan kelas E-Learning di tingkat SMA Negeri.

Menurut Rio, perkembangan teknologi informasi harus dimanfaatkan sebagai solusi atas persoalan klasik yang setiap tahun terjadi, yakni keterbatasan daya tampung SMA Negeri dibandingkan jumlah lulusan SMP yang terus meningkat.

“Kita tidak bisa terus-menerus mengandalkan pembangunan gedung sekolah baru sebagai satu-satunya solusi. Di tengah kondisi anggaran yang terbatas, pemerintah perlu menghadirkan terobosan yang lebih efektif dan efisien. Salah satunya melalui pengembangan kelas E-Learning atau blended learning yang memadukan pembelajaran tatap muka dan daring,” ujar Rio Kasairy.

Rio mengatakan, penerapan kelas digital tidak hanya mampu memperluas akses pendidikan, tetapi juga dapat menghemat anggaran daerah yang selama ini terserap untuk pembangunan ruang kelas baru, pengadaan fasilitas belajar, hingga biaya operasional sekolah.

“Anggaran yang ada bisa dialihkan untuk peningkatan kualitas guru, penguatan jaringan internet sekolah, bantuan pendidikan bagi siswa kurang mampu, serta pengembangan teknologi pembelajaran. Ini akan jauh lebih bermanfaat dalam jangka panjang,” katanya.
Selain mendorong pengembangan kelas E-Learning, Rio juga mengusulkan agar Pemerintah Provinsi Riau mempertimbangkan peningkatan status SMA Handayani menjadi SMA Negeri.

“Sepengetahuan saya, aset gedung dan lahan SMA Handayani merupakan milik Pemerintah Provinsi Riau yang saat ini pengelolaannya berada di bawah Yayasan Dharma Wanita Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Jika memang status asetnya milik pemerintah daerah, tentu ini menjadi peluang yang patut dikaji untuk meningkatkan status sekolah tersebut menjadi SMA Negeri,” ujarnya.

Menurut Rio, langkah tersebut dapat menjadi solusi yang lebih cepat dibandingkan membangun sekolah baru dari nol yang membutuhkan proses panjang serta anggaran yang besar.

“Untuk membangun SMA Negeri baru tentu membutuhkan perencanaan, pembebasan lahan, pembangunan fisik, penyediaan sarana prasarana, hingga rekrutmen tenaga pendidik. Semua itu memerlukan waktu yang tidak singkat dan biaya yang cukup besar. Sementara kebutuhan masyarakat terhadap akses pendidikan terus meningkat setiap tahun,” jelasnya.

Rio menilai kombinasi antara optimalisasi aset pendidikan yang sudah ada dan pengembangan kelas E-Learning dapat menjadi solusi strategis dalam menjawab tantangan pendidikan di Riau.

“Kita berharap Riau tidak hanya menjadi penonton dalam era digitalisasi. Justru Riau harus berani menjadi pelopor pendidikan digital di Indonesia. Dengan memanfaatkan teknologi dan aset yang telah dimiliki pemerintah daerah, persoalan keterbatasan daya tampung sekolah negeri dapat diatasi secara bertahap tanpa membebani keuangan daerah secara berlebihan,” tutup Rio.

Sumber : DPW PWMOI Riau

Artikel PWMOI Riau Dorong Transformasi Pendidikan Digital, SMA Handayani Diusulkan Jadi SMA Negeri pertama kali tampil pada Maju News.

DPW PWMOI Riau Silaturahmi Dan Bersinergi Dengan Kejati Riau Tentang Pemahaman Serta Edukasi KUHP Dan KUHAP Yang Baru

Admin — Fri, 09 Jan 2026 02:48:28 +0000

PEKANBARU,MajuNews – Dalam menjalin sinergitas dengan Aparat Penegak Hukum (APH), salah satunya Kejaksaan Tinggi (Kejati), Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia (PWMOI) Provinsi Riau bersilaturahmi dengan Kejati Provinsi Riau, Kamis (8/1/2026).

Usai silaturahmi yang penuh kehangatan dan keakrabatan disambut oleh Kepala Kejati Riau, Sutikno, SH., MH beserta jajarannya, Ketua DPW PWMOI Riau, Rio Kasairy mengucapkan terima kasih atas sambutannya yang begitu hangat dan penuh keakrabatan sebagai mitra kerja dalam hal publikasi.

“Dan silaturahmi ataupun audiensi yang kita lakukan ini adalah bentuk sinergitas ataupun kolaborasi awak media dengan penegak hukum, dalam hal ini Kejaksaan Tinggi dalam hal edukasi hukum, sehingga masyarakat kita tahu dan paham tentang hukum yang berlaku negara Republik Indonesia ini,” ujar Rio.

Seperti didalam silaturahmi ataupun audiensi tadi lanjut Rio, banyak hal yang kita bahas, mulai dari mengenai penyampaian edukasi tentang hukum kepada masyarakat, mengenai perkara-perkara, mana yang menjadi kewenangan Kejaksaan, mana yang menjadi kewenangan Kepolisian dan KPK.

“Hingga kita membahas mengenai penerapan seperti apa tentang KHUP dan KUHAP yang baru saja di sah kan oleh pemerintah,” tambah Rio.

“Kita berharap sinergitas awak media, dalam hal ini PWMOI dengan Kejaksaan, baik itu Kejati maupun Kejari terjalin dengan baik dan harmonis, karena kami PWMOI ini sudah terbentuk di 8 Kabupaten dan Kota se Provinsi Riau, yaitu Kota Pekanbaru, Pelalawan, Merantj, Bengkalis, Dumai, Rohil, Kuansing dan Siak, sehingga pemahaman serta edukasi hukum bisa tersampaikan kepada masyarakat dan masyarakat pun bisa paham dan mengerti tentang hukum, apalagi dengan KUHP dan KUHAP yang baru disah kan oleh pemerintah,” pungkas Rio.

Sementara itu dalam silaturahmi dengan DPW PWMOI, Kajati Riau, Sutikno, SH., MH menyapaikan ucapan selamat datang di Kejaksaan Tinggi Riau, semoga silaturahmi, kami dari penegak hukum, dalam hal ini Kejaksaan bisa terus terjalin dengan teman-teman dari awak media.

“Apalagi ini, hubungan silaturahmi ini sudah terjalin sebelum masa saya dengan teman-teman media, dalam hal ini PWMOI (Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia),” ujar Sutikno.

Media merupakan mitra kerja yang strategis dalam menyampaikan informasi serta edukasi, terutama soal hukum, sehingga masyarakat kita bisa tahu, paham dan mengerti soal hukum.

“Karena, tanpa ada media, kami tidak bisa dan tidak mampu untuk menyampaikan informasi serta edukasi tentang pemahaman soal hukum kepada masyarakat luas, khususya Provinsi Riau ini dengan segala keterbatasan yang kami punya,” terang Sutikno.

Dan diakhir silaturahmi serta diskusi, Sutikno berharap komunikasi kita, Kejaksaan dengan teman-teman media, dalam hal ini PWMOI dapat terus terjalin dengan baik, sehingga terjalin sinergitas yang baik pula dan dapat menyampaikan informasi serta edukasi tentang pemahaman hukum, apalagi dengan KUHP dan KUHAP yang baru saja di sah kan oleh pemerintah dapat tersampaikan, sehingga masyarakat kita bisa paham dan tahu penerapan KUHP dan KUHAP yang baru tersebut,” pungkas Sutikno.

Dalam pertemuan tersebut, hadir Kajati Riau, Sutikno, didampingi oleh Wakajati Riau, Edi Handojo, SH, MH, Asintel Sapta Putra, Aspidsus, Marlambson Carel Williams, Kasipenkum, Zikrullah dan beberapa Pejabat Aselon II dan III lingkungan Kejati Riau.

Sementara dari PWMOI yang hadir, Rio Kasairy selaku ketua DPW PWMOI Riau yang didampingi oleh Zul Iman selaku sekretaris DPW, Nurhayati selaku Bendahara DPW, Hendra Saputra selaku humas DPW, Sadrial selaku sekretaris Bidang OKK, Jaka Marhaen, SH dan Desi Silvia Anggaraini, SH selaku Bidang Hukum dan Advokasi DPW PWMOI Riau.

Sumber : Humas DPW PWMOI Riau

Artikel DPW PWMOI Riau Silaturahmi Dan Bersinergi Dengan Kejati Riau Tentang Pemahaman Serta Edukasi KUHP Dan KUHAP Yang Baru pertama kali tampil pada Maju News.

Apresiasi Sinergi PGRI Riau Dan Polda Riau, PWMOI Ingatkan Jangan Bungkam Pengawasan Dana BOS

Admin — Wed, 31 Dec 2025 02:23:18 +0000

PEKANBARU,MajuNews – Dewan Pimpinan Wilayah Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia (PWMOI) Provinsi Riau menegaskan bahwa kerja sama antara PGRI Riau dan Polda Riau pada prinsipnya patut diapresiasi, sepanjang dimaknai sebagai upaya perlindungan hukum yang objektif dan adil, bukan sebagai instrumen untuk membatasi pengawasan publik dan kebebasan pers.

Penegasan tersebut disampaikan Ketua DPW PWMOI Riau, Rio Kasairi, S.Sos, yang menilai bahwa di tengah wacana perlindungan hukum, PGRI Riau seharusnya lebih memprioritaskan perjuangan nyata terhadap nasib guru, yang hingga kini masih dihadapkan pada berbagai persoalan mendasar.

“Kami mencatat, hingga hari ini ribuan guru honorer yang gajinya bersumber dari BOSDA sudah tujuh bulan belum dibayarkan. Bahkan ASN dan guru PPPK di lingkungan Dinas Pendidikan Riau sempat mengalami tunda bayar gaji pada Oktober 2025. Ironisnya, justru media yang lebih dahulu mengangkat persoalan ini ke ruang publik,” ujar Rio.

Rio juga menyoroti nasib guru di desa dan wilayah terluar yang dinilai masih luput dari perhatian serius. Menurutnya, guru-guru di daerah terpencil menghadapi tantangan berlapis, mulai dari gaji minim karena mayoritas berstatus honorer, fasilitas sekolah yang rusak atau sangat terbatas, akses sulit melalui jalur darat maupun laut, cuaca ekstrem, hingga janji pengangkatan PPPK yang belum sepenuhnya terealisasi

“Inilah yang seharusnya menjadi fokus utama PGRI. Bagaimana memastikan hak guru dibayarkan tepat waktu, sekaligus mempermudah akses pelayanan bagi guru di daerah pinggiran. Dengan jarak dan waktu tempuh yang berat ke kantor dinas pendidikan, sudah saatnya PGRI mendorong sistem pelayanan berbasis teknologi digital,” tegasnya.

Ironisnya, lanjut Rio, guru-guru yang tergabung dalam PGRI tetap diwajibkan membayar iuran organisasi, namun ketika hak-hak dasar mereka terabaikan, suara pembelaan dari organisasi profesi justru minim terdengar.

*Pernyataan LKBH PGRI yang Dipersoalkan*

PWMOI Riau juga menanggapi pernyataan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) PGRI Riau yang disampaikan melalui sejumlah media, terkait penerbitan Pedoman Kerja Sama PGRI–Polda Riau yang disosialisasikan dalam Konferensi Kerja I PGRI Provinsi Riau di Hotel Mutiara Merdeka Pekanbaru, Sabtu (20/12/2025).

Ketua LKBH PGRI Riau, Dr. Parlindungan, SH, MH, menyatakan bahwa kerja sama tersebut merupakan respons atas maraknya dugaan intimidasi dan pemerasan oleh oknum LSM dan oknum wartawan terhadap guru dan kepala sekolah, khususnya terkait pengelolaan Dana BOS.

Menurutnya, pedoman ini bertujuan menciptakan rasa aman agar guru dan kepala sekolah dapat bekerja secara profesional dan terlindungi secara hukum.

“Negara tidak boleh membiarkan guru dan kepala sekolah bekerja di bawah tekanan,” ujarnya.

Ia juga menyebutkan bahwa selama ini sejumlah kepala sekolah kerap menghadapi tekanan dari pihak-pihak yang mengatasnamakan LSM maupun media dalam konteks pengawasan Dana BOS.

*Titik Kritis yang Diperdebatkan PWMOI Riau*

Menanggapi hal tersebut, Rio Kasairi menilai terdapat sejumlah titik rawan yang perlu disikapi secara kritis dari perspektif kebebasan pers dan kontrol publik.

Pertama, generalisasi terhadap “oknum LSM dan wartawan” dinilai berpotensi problematik jika tidak disertai data, laporan polisi, atau proses hukum yang jelas. Generalisasi semacam ini berisiko membangun stigma bahwa kritik terhadap pengelolaan Dana BOS dipersepsikan sebagai intimidasi.

“Publik dan media berhak mempertanyakan: apakah ada laporan resmi, putusan hukum, atau data konkret terkait dugaan pemerasan tersebut?” ujarnya.

Kedua, terdapat garis tipis antara perlindungan hukum dan potensi penyalahgunaan kewenangan. Rio mengingatkan bahwa perlindungan hukum tidak boleh berubah menjadi tameng bagi pihak yang alergi terhadap transparansi.

“Siapa yang menentukan suatu kritik itu intimidasi atau justru kontrol sosial? Di sinilah peran media menjadi penting, agar perlindungan hukum tidak berubah menjadi kriminalisasi kritik atau pembungkaman informasi publik,” tegasnya.

Ketiga, Rio menegaskan bahwa Dana BOS merupakan uang negara, dan kepala sekolah adalah pengelola keuangan publik. Oleh karena itu, pengawasan oleh media dan LSM merupakan sesuatu yang sah, wajar, dan dijamin undang-undang.

Isu utamanya bukan siapa yang mengawasi, melainkan apakah pengelolaan Dana BOS dilakukan secara transparan dan akuntabel, serta apakah pengawasan berjalan sesuai koridor hukum,” katanya.

Rio kembali menegaskan bahwa jika terdapat oknum yang melakukan pemerasan, maka harus diproses secara hukum secara individual, bukan dengan membangun narasi yang menyudutkan fungsi kontrol sosial secara umum.

Bahkan, menurutnya, narasi intimidatif justru berpotensi menimbulkan persepsi publik bahwa terdapat persoalan dalam pengelolaan Dana BOS

Jangan sampai muncul kesan seolah-olah ada pengelolaan Dana BOS yang tidak beres, lalu dicari payung perlindungan agar luput dari pengawasan publik,” tambahnya.

*PWMOI Riau Minta Klarifikasi dan Penegasan*

Rio menegaskan bahwa PWMOI Riau meminta klarifikasi terbuka dari Ketua LKBH PGRI Riau terkait pernyataan dugaan intimidasi dan pemerasan oleh oknum LSM dan wartawan di lingkungan sekolah.

Menurutnya, pernyataan tersebut harus disertai fakta, data, dan dasar hukum yang jelas, agar tidak menimbulkan stigma negatif terhadap profesi wartawan dan lembaga masyarakat sipil secara umum.

“Jika pernyataan itu tidak dapat dibuktikan dengan data, laporan resmi, atau proses hukum yang jelas, maka demi menjaga marwah organisasi profesi dan iklim demokrasi yang sehat, kami meminta agar pernyataan tersebut dicabut atau diluruskan,” tegas Rio.

Ia menilai, klarifikasi ini penting bukan untuk memperuncing polemik, melainkan untuk menjaga agar ruang publik tetap rasional, adil, dan tidak dipenuhi generalisasi yang berpotensi merugikan pihak lain.

*Dukungan Bersyarat terhadap Kerja Sama PGRI–Polda*

DPW PWMOI Riau menegaskan mendukung kerja sama PGRI dan Polda Riau, dengan sejumlah catatan penting:

1.Tidak menimbulkan kriminalisasi terhadap kritik dan kerja jurnalistik

2.Tidak menjadi tameng bagi dugaan pelanggaran pengelolaan anggaran pendidikan

3.Menjamin transparansi dan akuntabilitas Dana BOS dan BOSDA

“Kerja sama ini harus diluruskan agar tidak memunculkan persepsi keliru di tengah publik, seolah-olah kritik media dianggap sebagai ancaman hukum,” tegas Rio.

*Dasar Hukum yang Ditekankan PWMOI Riau*

PWMOI Riau merujuk pada sejumlah ketentuan hukum, antara lain:

1.UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

• Pasal 3 ayat (1): Pers berfungsi sebagai kontrol sosial
• Pasal 4 ayat (3): Pers berhak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi

2.UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

• Pengelolaan Dana BOS merupakan informasi publik yang wajib terbuka

3.UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

• Negara wajib menjamin pendanaan pendidikan yang adil dan berkelanjutan

4.Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Dana BOS

• Menegaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik

5.KUHP dan Undang-Undang Tipikor

• Dugaan penyimpangan keuangan negara wajib diawasi dan dilaporkan, bukan ditutupi

*Penegasan Akhir*

Rio menutup pernyataannya dengan menegaskan:

Guru harus dilindungi, tetapi uang negara juga harus diawasi. Jangan sampai perlindungan hukum dimaknai sebagai pembatasan kritik. Yang paling mendesak hari ini adalah memastikan hak guru dibayarkan, bukan membangun narasi yang justru berpotensi membungkam pengawasan publik.***

Sumber : Humas PWMOI Riau

Artikel Apresiasi Sinergi PGRI Riau Dan Polda Riau, PWMOI Ingatkan Jangan Bungkam Pengawasan Dana BOS pertama kali tampil pada Maju News.

Apresiasi Sinergi PGRI Riau Dan Polda Riau, PWMOI Ingatkan Jangan Bungkam Pengawasan Dana BOS

Admin — Wed, 31 Dec 2025 02:18:24 +0000

3.Menjamin transparansi dan akuntabilitas Dana BOS dan BOSDA

“Kerja sama ini harus diluruskan agar tidak memunculkan persepsi keliru di tengah publik, seolah-olah kritik media dianggap sebagai ancaman hukum,” tegas Rio.

*Dasar Hukum yang Ditekankan PWMOI Riau*

PWMOI Riau merujuk pada sejumlah ketentuan hukum, antara lain:

1.UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

• Pasal 3 ayat (1): Pers berfungsi sebagai kontrol sosial
• Pasal 4 ayat (3): Pers berhak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi

2.UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

• Pengelolaan Dana BOS merupakan informasi publik yang wajib terbuka

3.UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

• Negara wajib menjamin pendanaan pendidikan yang adil dan berkelanjutan

4.Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Dana BOS

• Menegaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik

5.KUHP dan Undang-Undang Tipikor

• Dugaan penyimpangan keuangan negara wajib diawasi dan dilaporkan, bukan ditutupi

*Penegasan Akhir*

Rio menutup pernyataannya dengan menegaskan:

Guru harus dilindungi, tetapi uang negara juga harus diawasi. Jangan sampai perlindungan hukum dimaknai sebagai pembatasan kritik. Yang paling mendesak hari ini adalah memastikan hak guru dibayarkan, bukan membangun narasi yang justru berpotensi membungkam pengawasan publik.***

Sumber : Humas PWMOI Riau

Artikel Apresiasi Sinergi PGRI Riau Dan Polda Riau, PWMOI Ingatkan Jangan Bungkam Pengawasan Dana BOS pertama kali tampil pada Maju News.

Rapat Finalisasi Pelantikan DPW PWMOI se Riau, Rio : Persiapan Sudah Capai 80 Persen Secara Mandiri

Admin — Mon, 01 Dec 2025 11:21:44 +0000

PEKANBARU,MajuNews – Untuk mematangkan dan mempersiapkan segala sesuatu menjelang pelantikan, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia (PWMOI) Provinsi Riau mengadakan rapat finalisasi pelantikan DPW, DPD PWMOI se Provinsi Riau yang dilaksanakan di caffe Zaky, jalan Arifin Ahmad Pekanbaru, Minggu (30/12/2025) sore.

Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPW PWMOI Riau, H. Rio Kasairy mengatakan bahwa pertemuan tadi adalah untuk membahas persiapan apa saja yang sudah dilakukan dan apa-apa yang masih kurang, sehingga bisa segera disiapkan menjelang pelantikan kita.

“Mengingat waktu untuk pelantikan kita tidak beberapa lama lagi, hanya menghitung hari saja,” ujar Rio.

Dari laporan yang kita terima dari panitia pelantikan bahwa persiapan hampir mencapai 80 persen, dan ada beberapa agenda yang sedikit berubah dari yang sebelum direncanakan.

Dimana lanjut Rio, perubahan yang terjadi mengenai waktunya, yang sebelumnya kita rencanakan ditanggal 12 Desember, kita mundurkan tanggalnya satu hari menjadi tanggal 11 Desember 2025 serta mengenai tempat, dimana yang sebelumnya kita rencanakan di Hotel Ameera, digeser ke Hotel Alpha.

“Dan itu semua sudah clear, tidak ada perubahan lagi, serta saya mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada seluruh tim yang terlibat, telah bertungkus lumus untuk mensukseskan pelantikan ini serta kepad seluruh pengurus DPW, DPD se Provinsi Riau,” tambah Rio.

“Dan satu lagi yang perlu diingat, pelantikan kami ini 100 persen tidak berasal dari bantuan Pemerintah, baik Pemerintah Kota Pekanbaru maupun Pemerintah Provinsi Riau, ini murni mandiri dan dibantu dari pihak swasta, pribadi orang masing-masing serta donatur yang tidak terikat, atau istilah yang kami sebut ‘Orang Baik’ yang ikut membantu mensukseskan pelantikan kami ini, meskipun kami paham dan mengerti dengan kondisi keuangan Pemerintahan kita saat ini yang katanya devisit anggaran, banyak tunda bayar,” pungkas Rio.

Hadir dalam rapat tersebut, Zul Iman selaku Sekretaris DPW, Nuhayati selaku Bendahara DPW, Sampir Bianto selaku Wakil Ketua, Hendra selaku Humas DPW, Haristio Citra Wardeni selaku Ketua Bidang OKK dan Sadrial selaku Sekretaris Bidang OKK, serta turut hadir juga Yuhana selaku Pembina yang juga ikut membantu menyusun persiapan acara pelantikan atau seksi acara pelantikan serta Tati salah satu anggota dari seksi acara pelantikan

Sumber : Humas DPW PWMOI Riau

Artikel Rapat Finalisasi Pelantikan DPW PWMOI se Riau, Rio : Persiapan Sudah Capai 80 Persen Secara Mandiri pertama kali tampil pada Maju News.